Soal Banjir, Kuncinya Tata Ruang

PALEMBANG, SIMBURNEWS – Persoalan banjir di Kota Palembang sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kota (Pemkot) yang belum terselesaikan. Apalagi, beberapa hari terakhir, Palembang terus diguyur hujan dengan volume besar, sehingga banyak wilayah yang terendam banjir.

Terkait hal itu, pengamat lingkungan, Yenrizal Tarmizi menyorot konsep tata ruang kota Palembang yang dikatakan tidak memperhatikan konsep pembangunan wilayah perairan. Pendapat tersebut disampaikan dalam acara seminar jurnalistik lingkungan dan pelatihan kehumasan di Hotel Horizon, Senin (30/10).

Dikatakan Yenrizal, adanya prediksi yang mengatakan kota Palembang akan tenggelam di tahun 2020 bisa saja menjadi kenyataan. Hal itu berdasarkan dari tata kelola Pemkot Palembang terhadap wilayahnya. “Kalau banjir itu persoalan tata ruang. Untuk bisa mencegah itu terjadi, ya benahi tata ruang. Kalau tata ruang sudah beres, itu bisa dihindari.

Menurutnya, tata ruang sebenarnya adalah masa depan, dimana pondasi dasar Sumatera Selatan (Sumsel) adalah wilayah perairan. “Jadi, konsepnya adalah konsep membangun wilayah perairan bukan wilayah darat. Hal-hal seperti penimbunan daerah rawa atau daerah resapan air itu harus dihindari. Program itulah yang kedepan harus dimunculkan, kalau tidak perediksi akan tenggelam itu sangat mungkin,”  ungkapnya.

“Sejauh ini, saya belum melihat konsep tersebut bahwa Palembang adalah daerah aliran sungan (DAS). Seharusnya konsep pembangunan itu berorientasi kepada karakteristik masyarakat Sumsel yaitu daerah lebak (sungai). Tata ruang harus diperbaiki beserta saluran-seluran air termasuk kolam retensi. Tetapi tidak cukup hanya itu, melainkan bagaimana mempertahankan wilayah-wilayah resapan air. Wilayah pemukiman atau pembangunan ruko yang menimbun rawa itu harus dihentikan,” tambahnya.

Namun, menurut Yenrizal, pembangunan yang berorientasi profit bisa saja berbarengan dengan orientasi lingkungan. Artinya mengelola lingkungan bukan berarti menghilangkan kesempatan orang meraih keuntungan dari lingkungan tersebut. Bisa saja dilakukan asal keseimbangan tetap terjaga.

Dirinya juga belum melihat orientasi dan visi lingkungan yang jelas dari Pemkot untuk menata agar Palembang bisa terbebas dari ancaman banjir. Kegiatan pembersihan sungai-sungai yang dipimpin oleh Wali Kota dari penyumbatan dan tumpukan sampah, menurutnya memang bagus, tetapi tidak cukup hanya itu. Hanya sayang, pemerintah belum maksimal soal tata ruang.

Jika masih ada disorientasi dalam pengelolaan tata ruang, maka siapapun pemimpinnya tidak akan bisa merubah atau mengatasi bencana banjir di kota Palembang. “Kalau tetap seperti itu, tidak akan menyelesaikan masalah. Tetap saja ruang pemukiman ditambah, ruang perkantoran ditambah, maka tidak akan bisa (selesai). Pemerintah harus menyelaraskan hal tersebut,” ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kota Palembang, Ir Syaiful saat dikonfirmasi Simbur, mengatakan jika banjir memang terkait dengan konsep tata ruang. Dan, di tahun ini juga pihaknya akan merevisi tata ruang yang ada di kota Palembang. Karena selama ini, peruntukannya masih ada yang tidak sesuai.

“Masalah banjir dan genangan air, kita akan berbicara tentang sistem sungai-sungai yang ada di Palembang. Kalau memang sistemnya benar, itu tidak ada genangan kecuali di daerah cekungan. Bagaimana kami berupaya supaya genangan tersebut tidak terlalu besar,” jelasnya.

Namun, terkait banjir dan genangan tidak hanya berbicara pada aspek tata ruang saja, tetapi banyak aspek yang lain. “Untuk hal itu, banyak ilmu yang harus dikuasai. Kalau untuk tata ruang itukan hanya tempat saja. tetapi kalau bicara masalah banjir itu sudah lain lagi,” ungkapnya.

Namun, ditegaskan Syaiful, jika Dinas PUTR kota Palembang akan melakukan langkah-langkah strategis sebagai upaya atau dukungan agar bisa mencegah banjir maupun genangan air di kota Palembang. “Itu Pasti kami lakukan, karena sudah tugas kami di dinas tata ruang,” tutupnya. (mrf)