Kasus Positif Covid-19 di Sumsel 674 Orang, Ratusan Tenaga Kesehatan di Ogan Ilir Dipecat

# Sembuh 78 Orang, Meninggal 21 Orang

PALEMBANG, SIMBUR – Kasus positif Covid-19 di Sumatera Selatan menjadi 674 orang. Ada penambahan 28 kasus baru pada hari ini, Kamis, 21 Mei 2020. Hal itu disampaikan Yusri, juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumsel.

“Kasus konfirmasi positif baru per hari ini tanggal 21 Mei 2020 mengalami penambahan sebanyak 28 orang. Berasal dari Palembang 7 orang, Banyuasin 16 orang, Ogan Ilir 1 orang, Lubuklinggau 1 orang, Musi Banyuasin 1 orang, OKU Timur 1 orang, dan Prabumulih 1 orang. Semuanya transmisi lokal,” ungkap Yusri melalui video conference, Kamis (21/5).

Dijelaskannya, jumlah sampel yang diperiksa di laboratorium sebanyak 2.812 orang. Terdiri dari 2.199 OTG, 493 PDP, dan 120 ODP. Jumlah sampel positif 674 orang. Jumlah sampel negatif 302. “Sebanyak 1.836 sampel masih dalam proses pemeriksaan,” terangnya.

Adapun jumlah orang dalam pantauan (ODP) sebanyak 5.600 orang, selesai dalam pantauan 4.133 orang, dan masih dipantau sebanyak 1.467 orang. Sementara, jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) 396 orang. Sebanyak 189 sudah selesai pengawasan, serta masih dalam pengawasan 207 orang. “Penambahan PDP hari ini 6 orang,” jelasnya.

Kasus konfirmasi sembuh totalnya 78 orang. Hari ini, menurut Yusri, ada penambahan 1 kasus sembuh yang berasal dari Banyuasin. Sementara, kasus pasien meninggal 21 orang. “Ada penambahan 2 kasus meninggal, berasal dari Palembang yakni pasien nomor 280 dan 649,” ucapnya.

Yusri menegaskan, angka yang meninggal di Sumsel persentasenya masih 3 persen. “Angka kasus 2-4 persen itu artinya Sumsel masih dalam batas normal untuk data pasien meninggal,” ungkapnya.

Sementara, Yusri menjelaskan, Ogan Ilir segera masuk kategori zona merah. Tinggal menunggu beberapa sampel yang masih diperiksa. Terkait pemecatan ratusan tenaga kesehatan yang demo di Ogan Ilir, Yusri mengatakan jelas itu berdampak pada penanganan dan pelayanan gugus tugas terhadap pasien Covid-19. “Tapi kalau mereka ada tapi tidak mau melayani penanganan pasien tidak ada maknanya orang sebanyak itu. Berapa pun orangnya yang jelas mau kerja. Wajar saja manajemen melakukan pemecatan kalau tidak mau kerja,” ungkapnya.

Menurut Yusri, kalau masalah alat pelindung diri (APD) yang melatari demo, itu bukan alasan. “Kalau masalah APD sudah punya banyak. Bisa ajukan ke provinsi, tinggal diajukan dan akan segera di-dropping. Dari daerah juga bisa beli sendiri dengan realokasi atau refocusing anggaran. Tidak ada alasan demo karena APD. Itu persoalan mental yang tidak mau melayani,” tutupnya.(kbs)