- Satu Warga Probolinggo Tewas Tertimpa Pohon Tumbang
- Diapresiasi Ketua KPPU RI, Dandim 0402 Sebut Pembangunan Koperasi Merah Putih di OKI Sudah 83 Persen
- Menhan dan PWI Pusat Agendakan 200 Wartawan Ikut Retret di Akmil Magelang
- Jelang Pergantian Tahun, Pemerintah Percepat Pemulihan Bencana Sumatera
- Dianiaya di SPBU, Istri Almarhum Ketua SMSI Musi Rawas Polisikan Tetangga
Muratara Membara, Massa Sempat Tutup Jalan Lintas Sumatera
PALEMBANG, SIMBUR – Konflik pascapemilu mulai bermunculan di Sumatera Selatan. Di antaranya, aksi penutupan jalan lintas Sumatera (Jalinsum) dengan api yang berkobar di Musi Rawas Utara (Muratara), Senin (6/5) malam.
Sekitar 50 orang kembali memblokade jalan lintas Sumatera (Jalinsum) dengan api yang berkobar di Muratara, Senin (6/5) malam. Aksi ini dimotori seorang calon legislatif (caleg). Aulani Matcik, caleg dari PDIP Dapil 1 Kecamatan Rupit dan Karang Dapo, Kabupaten Muratara mengatakan ada tiga tuntutannya yang harus dipenuhi supaya blokade Jalinsum dibuka. Salah satu keinginan caleg tersebut meminta pihak KPU dan Bawaslu, menjalankan perhitungan ulang surat suara yang saat ini sedang berlangsung sesuai dengan keputusan bersama antara para caleg, dengan pihak KPU, Bawaslu, dengan disaksikan kepolisan, TNI dan Bupati Muratara.
Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara sebelumnya pernah mengatakan, pihaknya akan menindak tegas aksi anarkis selama proses penghitungan suara. “Kami akan kawal sampai sejauh mana tapi sesuai dengan prosedur hukum. Kalau pakai cara arogansi, saya rasa masyarakat akan komplain dengan sendirinya,” ungkap Kapolda belum lama ini.
Kapolda menambahkan, sejauh ini Sumatera Selatan masih aman. Walaupun di daerah Muratara, khususnya PPK Rupit, hanya gara-gara jumlah suaranya kecil sehingga caleg menuntup jalan dan mengerahkan massa. “Saya mohon untuk tidak seperti itu. Bagaimana nanti jadi wakil rakyat, mempunyai sikap arogansi. Kami sudah komunikasikan bupati, kapolres dengan dandim. Aspirasi sah-sah saja. Hanya gara-gara suaranya kecil, menutup jalan dan mengerahkan massa di beberapa PPK Empat Lawang,” ungkap Kapolda.
Masih kata Kapolda, jika Pileg DPRD beberapa orang merasa terzalimi, laporkan pada Bawaslu. Ada wadahnya melakukan investigasi. “Kalau kurang puas, jika ada bukti-bukti pasti sendiri ada tindak lanjuti dari MK. Kalau hanya lapor saja suara dizalimi, jika tidak ada bukti tentu Bawaslu dan sentra Gakum bisa menidaklanjuti,” terangnya.
Untuk provinsi dan kabupaten/kota rekapitulasi belum pleno. Kapolda memastikan awalnya 8 Mei sebelum 22 Mei. “Sudah kami pertebal (pengamanan). Sudah kami kirim 1 kompi bersama TNI. Demikian juga Empat Lawang juga sangat bagus walaupun sebenarnya caleg itulah menyadarkan masyarakat,” paparnya.
Mereka ini, lanjut Kapolda, calon pemimpin, calon wakil rakyat lebih baiknya disejukkan, ditenangkan ditentramkan. Pasrahkan kan semua pada Tuhan. “Sudah ada (Tuhan) yang mengatur, jadi (dewan) apa tidak. Kan semua teman caleg sudah berjuang. Tolong hargai ketertiban dan keamanan. Saya ambil sikap tegas kalau merusak. Sejauh pakai hukum kami akan pakai prosedur hukum. Kalau cara arogansi, saya rasa masyarakat akan komplain,” tutupnya.(cjs01)



