Target Zero Asap

KAYUAGUNG, SIMBURNEWS – Tahun 2015 menjadi salah satu tahun yang cukup kelam bagi Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Pasalnya, tahun tersebut, OKI termasuk menjadi salah satu penyumbang asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Berkaca dari tiga tahun lalu, kini, OKI tak ingin lagi hal tersebut terjadi. Berbagai kegiatan dilakukan untuk mengantisipasi agar kejadian serupa tak lagi terulang. Salah satunya dengan terus bersiap siaga dengan personel dan peralatan yang ada.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) OKI, Listiadi Martin mengungkapkan, penetapan status siaga bencana karhutla sesuai dengan surat keputusan (SK) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) tahun ini dimulai pada awal Maret hingga akhir Oktober mendatang. “Pada 27 Februari nanti, kami akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait termasuk dinas perkebunan karena saat ini namanya karhutbunla, jadi lebih luas lagi. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan, perkebunan, dan lahan di OKI,” jelasnya saat dikonfirmasi, Selasa (13/2).

Di tahun 2017, menurutnya, penurunan angka kebakaran tersebut cukup signifikan, dengan hanya sekitar 383 hektar saja. Pihaknya akan terus berupaya menjaga dan mengantisipasi karhutbunla ini agar bencana kabut asap tidak terulang kembali.

“Tahun ini kami berupaya zero asap, meskipun karhutla merupakan bencana yang tidak bisa dihindari. Kami juga mengimbau agar masyarakat dapat bekerjasama jangan membakar hutan dan kebun. Jika masih terjadi mereka harus secepatnya melapor kepada posko terdekat atau kecamatan dan kepala desa,” tegasnya.

Dirinya juga mengimbau agar perusahaan juga dapat menyiapkan regu pemadam sebagaimana yang di siapkan di tahun sebelumnya. Di OKI sendiri, potensi kebakaran tersebut memang cukup besar, yakni mencapai 700 ribu hektar, termasuk lahan gambut.

Sementara itu, Kapolres OKI, AKBP Ade Haryanto SH MH mengatakan, pencegahan penanggulangan karhutbunla ini, saat ini masih difokuskan pada kegiatan dan pemantauan yang dilakukan oleh multi pihak. Mulai dari TNI, Polri, Pemerintah Daerah (Pemda) dan swasta dalam hal ini perusahaan. Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan persiapan untuk mendukung upaya pencegahan karhutbunla ini.

“Hal ini menjadi sangatlah penting, karena selain menindaklanjuti apa yang di instruksikan Presiden. Kebijakan dan strategi pencegahan karhutbunla kedepan, tentunya harus jelas dan terukur, menganut pada enam prinsip yaitu permanen, lintas sektor, terpadu, komprehensif, cepat, responsif dan tepat sasaran,” terang Kapolres.

Dirinya juga menegaskan agar masyarakat tidak lagi membakar hutan dan lahan untuk membuka perkebunan. Karena menurutnya, jika masyarakat kedapatan membakar hutan dan lahan dpat dikenakan sanksi pidana. (yrl)