Dikepung Banyak Kepentingan

# Benteng Kuto Besak di Tengah Kebutuhan Ruang Publik, Kawasan Budaya, dan Daerah Militer

Benteng Kuto Besak (BKB) ternyata belum mengakomodir semua lapisan masyarakat. Hal itu ditengarai dari beberapa indikator kebutuhan, seperti ketersediaan ruang publik, kawasan cagar budaya, termasuk daerah militer. Ketiga indikator tersebut akan terus saling tarik-menarik sehingga membutuhkan kebijakan Pemerintah Kota Palembang agar dapat mengakomodir semua kebutuhan.

Muhammad Irfan – Palembang

SEBAGAI ruang publik terbuka, Benteng Kuto Besak sulit disentuh masyarakat, khususnya pedagang kaki lima (PKL) yang mengais rezeki di sana. Apalagi mulai Senin (3/7) para pedagang tidak boleh berjualan lagi di BKB. “Kasihan kami, karena hari Senin (3/7) tidak boleh lagi berjualan di lokasi ini. Kalau maksa, pasti kami akan dikejar Satpol PP,” ungkap Jul, PKL di kawasan BKB kepada Simbur.

Dirinyapun mengungkapkan jika akan kembali berjualan di sekitar pasar 16 Ilir. “Batas jualan sebenarnya sampai di pagar itu (plang besi di samping dermaga). Tapi itu kan jalan, jadi tidak bisa juga. Paling saya kembali jualan di pasar 16,” pungkasnya.

Diketahui, kawasan BKB adalah bangunan keraton yang pada abad XVIII dan menjadi pusat Kesultanan Palembang Darussalam. Gagasan mendirikan Benteng Kuto Besak diprakarsai Sultan Mahmud Badaruddin I yang memerintah pada 1724-1758. Pelaksanaan pembangunannya diselesaikan oleh penerusnya yaitu Sultan Mahmud Bahauddin yang memerintah tahun 1776-1803.

Berbeda dengan letak keraton lama yang berlokasi di daerah pedalaman, keraton baru berdiri di posisi yang sangat terbuka, strategis, dan sekaligus sangat indah. Posisinya menghadap ke Sungai Musi. Pada masa itu, Kota Palembang masih dikelilingi oleh anak-anak sungai yang membelah wilayah kota menjadi pulau-pulau.  Kuto Besak pun seolah berdiri di atas pulau karena dibatasi Sungai Sekanak di bagian barat, Sungai Tengkuruk di bagian timur, dan Sungai Kapuran di bagian utara.

Saat ini, BKB dikelola Komando Daerah Militer (Kodam) II/Sriwijaya. Bangunan tersebut dipakai sebagai Kantor Kesehatan Kodam Sriwijaya sekaligus rumah sakit milik lembaga tersebut. Akibatnya, masyarakat Palembang dan wisatawan tak  begitu leluasa menikmati kemegahan benteng bersejarah itu.

Tahun 2014, beredar kabar jika BKB akan direvitalisasi dan akan dijadikan sebagai pusat studi kebudayaan Palembang yang dilengkapi dengan museum, galeri seni rupa, dan ruang pertunjukan. Selain itu, BKB akan dikembalikan fungsinya sebagai ruang publik. Rencananya, kantor dan rumah sakit milik Kodam Sriwijaya akan direlokasi.
Akan tetapi, hingga kini relokasi kawasan tersebut belum terealisasi.

Menanggapi itu, sosiolog budaya Sumsel, Saudi Berlian berpendapat bahwa pembangunan juga sangat berpengaruh terhadap kearifan budaya lokal. Jika kearifan tersebut tidak dijaga, maka dampaknya adalah masyarakat akan kehilangan identitas.

“Contoh kecil hal yang belum bisa dilakukan Pemerintah Kota Palembang yaitu keberdadaan Benteng Kuto Besak (BKB). Seharusnya pemerintah bisa menyiapkan tempat Kesatuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai kompensasi markas mereka. Sehingga BKB dijadikan satu situs sejarah dan kebudayaan yang bebas diakses masyarakat,” ungkapnya.

Ini adalah soal konsep. Intinya adalah wawasan yang menghasilkan program. Program tersebut akan ditunjang fisik infrastruktur fisik yang mendukung kebudayaan,” tutupnya.

Terkait itu, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, mengatakan, sekarang sudah ada Undang-Undang (UU) Kebudayaan yang baru. Menurut dia, kebudayaan merupakan salah satu tiang penyangga masyarakat Indonesia.

“Pusat-pusat kebudayaan di daerah khususnya Palembang akan selalu kami tumbuhkan baik kesenian, cagar budaya dan segala macam baik itu benda dan tak benda. Hal tersebut dikembangkan berdasarkan lokalitas atau muatan lokal masing-masing daerah,” jelasnya. (*)

Share This: