Jumlah Korban Tewas 1.200 Orang, Mendagri Kembali Pantau Penanganan Pascabencana Sumatera

BIREUEN, SIMBUR — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memberikan pendampingan dan dukungan sumber daya untuk percepatan penanganan pascabencana banjir dan longsor (bansor) di Provinsi Aceh. Hal tersebut dilakukan Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto dengan mengecek langsung di lapangan.

Kepala BNPB bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memantau perkembangan percepatan penanganan pada beberapa wilayah di Aceh, Rabu (21/1). Langkah ini untuk memastikan fase penanganan pascabencana berjalan cepat, tepat dan terkoordinasi. Wilayah yang dipantau secara langsung yaitu Kabupaten Pidie Jaya yang masih berstatus tanggap darurat dan Bireuen yang sudah beralih pada fase transisi darurat ke pemulihan.

“Di sisi lain, Kepala BNPB dan Mendagri ingin memastikan seluruh kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani secara optimal,” ungkap Abdul Muhari, Ph.D, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Kamis (22/1).

Fokus kegiatan meliputi pemantauan fasilitas publik dan sektor vital, termasuk fasilitas pendidikan, pemukiman warga, serta infrastruktur pendukung yang terdampak bencana. Kehadiran langsung di lapangan memungkinkan langkah penanganan dan pemulihan disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat.

Rombongan Kepala BNPB yang didampingi Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB dan jajaran pemerintah daerah setempat mengawali pengecekan penanganan dari Kabupaten Pidie Jaya, dengan titik awal di lapangan MTQ Pidie Jaya.

Di Pidie Jaya, Kepala BNPB Suharyanto memeriksa kondisi infrastruktur SMAN 2 Meureudu di Gampong Menasah Bie, Kecamatan Meurah Dua. Sekolah ini terdampak timbunan tanah akibat banjir yang membawa material lumpur saat bencana terjadi. Kehadiran ini memastikan fasilitas pendidikan tetap dapat digunakan dan merumuskan langkah-langkah agar kegiatan belajar mengajar dapat segera kembali normal.

Setelah itu, Kepala BNPB melanjutkan kegiatan ke Kabupaten Bireuen dan berada di lapangan Cot Gapu. Di wilayah ini, dilakukan pemeriksaan sejumlah infrastruktur terdampak. “Termasuk jembatan, guna memastikan kondisi lapangan sekaligus mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” ungkapnya.

Kehadiran Kepala BNPB bersama Mendagri juga memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung percepatan penanganan dampak bencana secara terpadu dan berkelanjutan.

Rangkaian kegiatan ini menegaskan komitmen BNPB untuk hadir di tengah masyarakat dan memastikan seluruh tahapan penanganan bencana. “Mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan, berjalan efektif dan berkelanjutan,” tutupnya.

Sementara itu, upaya terpadu lintas sektor terus dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat terdampak sekaligus mempercepat transisi dari fase tanggap darurat menuju pemulihan awal. Dalam perkembangan terkini, tidak terdapat penambahan jumlah korban jiwa, hilang dan mengungsi. “Total korban meninggal dunia tercatat sebanyak 1.200 jiwa, sementara korban hilang sebanyak 143 jiwa, sementara untuk jumah pengungsi sebanyak 113.903 jiwa,” jelas Muhari.

Upaya percepatan pembangunan hunian sementara (huntara), pembukaan dan pembersihan akses jalan dan jembatan, serta pemulihan kawasan permukiman terus ditingkatkan agar wilayah terdampak semakin kondusif untuk dihuni kembali. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan oleh tim gabungan yang terdiri dari pemerintah daerah, TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Berdasarkan laporan distribusi logistik yang berhasil dihimpun sejak 29 November 2025 hingga 20 Januari 2026, total bantuan logistik yang telah disalurkan kepada masyarakat terdampak mencapai 1.761,1 ton. Distribusi tersebut dilakukan melalui berbagai moda transportasi, yakni 56 sorti pesawat charter BNPB, 64 sorti pesawat Hercules, 55 truk jalur darat, serta 7 kapal laut.

Distribusi harian yang dilakukan pada 20 Januari 2026 di Provinsi Aceh melalui jalur udara mencapai 10 sorti dengan berat muatan 9,7 ton, serta melalui jalur darat menggunakan 4 truk dengan muatan 5,7 ton, sehingga total logistik yang terdistribusi sebanyak 15,4 ton. Untuk wilayah Sumatera Utara, distribusi dilakukan melalui jalur darat menggunakan 11 truk dengan total muatan 33,61 ton. Sementara untuk Sumatera Barat, bantuan logistik telah dikirim melalui jalur darat sebesar 1,58 ton.

BNPB bersama pemerintah daerah terus mengakselerasi pembangunan hunian sementara dengan target utama penyelesaian sebelum bulan Ramadan. Dari total 42.900 unit rumah rusak berat, telah diajukan pembangunan hunian sementara sebanyak 29.621 unit. Hingga saat ini, 7.414 unit masih dalam proses pembangunan, sementara 1.056 unit telah selesai dibangun dan siap dihuni. Selain itu, pengajuan pembangunan hunian tetap tercatat sebanyak 13.082 unit, dengan 648 unit di antaranya saat ini berada dalam tahap konstruksi.

Skema bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) juga terus dioptimalkan untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat terdampak selama masa transisi menuju hunian tetap. Hingga pertengahan Januari 2026, pengajuan DTH telah mencapai 14.811 kepala keluarga. “Dari jumlah tersebut, 9.662 rekening penerima telah siap, dan bantuan telah disalurkan kepada 2.682 kepala keluarga,” terangnya.

Sebagai bagian dari upaya percepatan tanggap darurat, pemulihan, serta mitigasi risiko bencana hidrometeorologi basah dalam jangka pendek, BNPB juga melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Hingga 20 Januari 2026, OMC di wilayah Aceh telah dilaksanakan sebanyak 517 sorti dengan total bahan semai natrium klorida (NaCl) dan kalsium oksida (CaO) sebesar 494.000 kilogram. Di wilayah Sumatera Utara, OMC telah dilakukan sebanyak 396 sorti dengan total bahan semai 348.000 kilogram. Sementara itu, di Sumatera Barat tercatat 409 sorti dengan total bahan semai mencapai 406.325 kilogram. “Operasi ini bertujuan untuk mengendalikan intensitas curah hujan serta mengurangi potensi terjadinya bencana susulan di wilayah rawan,” kata Muhari.

BNPB menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, serta seluruh unsur masyarakat guna memastikan penanganan bencana berjalan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Dengan sinergi yang solid, percepatan pemulihan infrastruktur dasar, pemenuhan kebutuhan hunian layak, serta penguatan langkah mitigasi diharapkan mampu mengembalikan kehidupan masyarakat terdampak secara bertahap menuju kondisi yang lebih aman, tangguh, dan berdaya dalam menghadapi risiko bencana di masa mendatang.(red)