Menyulam Hutan Gundul Jadi Hamparan Bakau di Pesisir Sumsel

# Dukung Gerakan Nasional, Rehabilitasi Mangrove dengan Kearifan Lokal

 

 

Sumatera Selatan tidak termasuk sembilan provinsi prioritas percepatan rehabilitasi mangrove di Indonesia. Meski demikian, upaya pelestarian hutan dan lingkungan di sekitar garis pantai telah berhasil dilaksanakan masyarakat kawasan pesisir Tanjung Tapa, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sejak tiga tahun lalu. Keberhasilan tersebut merupakan wujud kearifan lokal warga setempat dengan dukungan dari PT OKI Pulp and Paper, grup Sinar Mas. Terutama dalam menyukseskan Gerakan Nasional Percepatan Rehabilitasi Mangrove yang akan dicanangkan saat puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari 2022. Di samping, untuk merespons kepentingan global yang akan dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada November mendatang, di mana Indonesia menjadi tuan rumahnya. Berikut laporan eksklusif SimburSumatera.com selengkapnya.

 

 

PALEMBANG, SIMBUR – Menuju lokasi rehabilitasi hutan bakau yang masih perawan di pesisir timur Sumsel, tepatnya di kawasan Tanjung Tapa, Kabupaten OKI tentu saja membutuhkan perjuangan ekstra. SimburSumatera.com terpaksa harus menempuh perjalanan ribuan kilometer melalui jalur perairan Sungai Musi dan area perusahaan raksasa yang dipagari hutan tanaman industri.

Berangkat dari Benteng Kuto Besak Palembang menuju dermaga Sungai Baung, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten OKI, Jumat (28/1). Butuh waktu 1,5-2 jam perjalanan dengan menggunakan speeboat menyusuri aliran Sungai Musi. Kawanan gajah liar di muara konservasi luput dari tangkapan kamera redaksi. Kicau burung sesekali memecah debur ombak. Lambaian belukar dan dedaunan bintaro mengantar awak media ini melintasi air payau.

Tiba di gerbang pabrik bubur kertas dan tisu terbesar di Asia Tenggara yang terletak di Sungai Baung, tim redaksi harus menjalani pemeriksaan dengan protokol kesehatan ketat. Jarak lokasi rehabilitasi mangrove masih harus menempuh jalan darat yang dibuat perusahaan menuju terminal khusus (tersus) dermaga laut (seaport) Tanjung Tapa sepanjang 60 kilometer dengan waktu sekitar 2 jam.

Arahman (52), warga Desa Simpang Tiga Sakti Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OKI ternyata telah menyambut kedatangan redaksi. Ratusan ribu tumbuhan bakau sudah lama menanti di lahan seluas 67 hektare. Lokasi rehabilitasi mangrove tersebut berada di kawasan Hutan Lindung Sungai Lumpur, Tanjung Tapa, tepatnya di perbatasan kecamatan Air Sugihan dan Tulung Selapan, Kabupaten OKI.

Pria kelahiran Meranjat itu lama menetap di sana. Dirinya bahkan pernah menjabat kades Sungai Batang selama dua periode sejak 2007. Bersama istri dan anak, 5 laki-laki dan 1 perempuan, Arahman menjadi penggerak warga setempat untuk menanam kembali hutan gundul dan rusak akibat pembalakan liar dan tambak masyarakat.

“Sebelum direhabilitasi, hutan ini memang gundul. Sejak ditanami, alhamdulillah. Kami tanam bakau seluas 67 hektare melibatkan masyarakat. Sebelumnya (hutan) memang gundul,” ungkap Arahman saat wawancara eksklusif SimburSumatera.com di lokasi rehabilitasi mangrove miliknya, Jumat (28/1).

Dijelaskannya, selain permintaan dan kewajiban perusahaan yang berada di sana, Arahman tertarik menyulam (mengganti dan menanam kembali bibit bakau yang mati) untuk melindungi  warganya dari berbagai macam bencana alam. “Untuk melindungi terjangan gelombang, supaya tanah tidak longsor. Sebab memang kewajiban (pemerintah dan perusahaan). Jangan sungkan untuk mereboisasi kembali. Lahan yang gundul bukan di sini saja. Di depan kami masih ada. Di belakang masih ada,” terangnya sembari menambahkan, jenis mangrove yang ditanam sejak 2019 adalah bakau cangkang dan tomok.

Dirinya menjelaskan, pada 2019 PT OKI Pulp and Paper minta dua jenis tanaman mangrove. Ada tanaman tomok dan (bakau) cangkang. “Tanaman tomok tidak berhasil, gagal. Tahun berikutnya kami adakan penyulaman untuk bakau maka terjadilah penghijauan,” papar Arahman.

Dirinya menegaskan, belum tentu ada orang lain yang mau dan mampu melakukan penghijauan di kawasan tersebut. “Belum ada selain saya. Sebelumnya tidak ada kegiatan sama sekali. Hutan gundul. Sejak OKI Pulp masuk dan melakukan reboisasi ternyata bisa hijau kembali,” ungkapnya.

Sebenarnya, lanjut Arahman, dia dan warganya menyiapkan bibit mangrove. Dananya berasal dari perusahaan. “Perusahaan (PT OKI Pulp and Paper) minta adakan reboisasi kembali. Karena itu, masyarakat di sini merasa sangat terbantu dengan adanya reboisasi kembali. “Perekonomian masyarakat terangkat dan perkembangan hutan jadi terlindungi,” tegasnya.

Masih kata Arahman, hutan mangrove yang direhabilitasi seluas 67 hektare. Ada16 petak. Dalam 1 petak luasnya 4 hektare dengan kelebihan 3 hektare. “Total luasnya 67 hektare. Dalam 1 hektare ada 1.650 batang jadi totalnya 120.000 batang,” terangnya sembari berharap rehabilitasi mangrove kembali dilakukan berkesinambungan.

“Kami harapkan khususnya kepada PT OKI Pulp kiranya mengadakan rehabilitasi kembali sehingga masyarakat banyak terbantu karena dapat menyerap tenaga kerja. Kami mengharapkan juga dari pemerintah melakukan rehabilitasi kembali,” imbuhnya.

Dia menegaskan, rehabilitasi harus terus dilakukan dengan melibatkan banyak pihak. “Saya menanam mangrove 67 hektare, seluruh masyarakat saya rangkul. Ada yang saya suruh beli bibit. Ada yang ngisi polibag ada yang menanam. Dengan mendapat proyek ini tidak saya bebankan pada diri saya sendiri. Saya melibatkan semua masyarakat yang ada di lingkungan sini. Kurang lebih ada 32 orang,” umbarnya.

Ditanya soal bibit dan proses penanaman mangrove, dia menjelaskan, dibeli dengan langsung melibatkan masyarakat. “Bibit saya beli. Saya melibatkan masyarakat. Harga 1 batang Rp1.200. Satu tahun sudah tumbuh dengan ukuran sekitar 80 cm,” terangnya.

Lanjut Arahman, ada trik bagaimana penanaman mangrove. Intinya, kata dia, harus dihayati. Kalau tidak dihayati, selorohnya, teori profesor dari atas meja berbeda dengan teknik menanam di lapangan. “Kalau perusahaan minta daun empat, kami tidak mau tanam. Karena begini. Kalau daun dua akarnya masih pendek, ditanam langsung hidup. Tapi kalau daun empat akarnya panjang selama diangkat putus memutus akhirnya banyak korban yang mati,” paparnya.

Diterangkannya pula, teknik menanam yang dilakukan, yakni tidak langsung. Dilakukan melalui penyemaian menggunakan polibag. “Kami pernah tanam langsung 16 petak tapi gagal seratus persen. Disemai dulu baru ditanam. Umur 1-2 bulan. Bibitnya daun dua,” jelasnya.

Selama masa tanam hingga memasuki tahun ketiga (P3), pihaknya mengaku masih terkendala saluran air. Solusi tersebut sangat dinanti agar air dapat terus menjaga kebasahan mangrove yang di kawasan tersebut tanpa terkendala musim hujan dan kemarau. “Saluran air alami. Ke depan kami harap dari pemerintah atau swasta agar ada sekat kanal. Jadi bisa ada pintu klep untuk air yang masuk dan keluar,” bebernya.

Terkait hama, lanjut dia, masih bisa diatasi dan ditanggulangi masyarakat setempat. Termasuk dampak dari bencana alam yang harus diantisipasi. “Hama seperti kepiting batu, babi, monyet, dan rusa. Kalau gelombang, tidak ada. Yang saya khawatirkan, tumpahan minyak. Itu bahaya.  Sampai hari ini tidak ada tumpahan minyak tapi itu yang kami takutkan ke depan. Jangan sampai terjadi,” imbaunya.

Bukti rehabilitasi ini berdampak bagi masyarakat, tambah Arahman, banyak hewan yang bisa dinikmat. Dengan adanya mangrove, banyak Kepiting bakau, siput kecil misalnya. Harganya mahal. Selain itu, warg juga dapat menjual bibit. “Harga bibit 1.100 per batang. Kalau ada yang pesan, saya buat. Kalau tidak ada, mau ke mana larinya,” tegasnya.

Selain merehabilitasi mangrove di Tanjung Tapa, Arahman mengaku pernah ikut menanam di Pulau Maspari. “Saya pernah kirim ke Maspari. Waktu itu Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya yang minta bibit 2.500 batang. Kami tanam di Pulau Maspari,” ujarnya.

Sebenarnya, terang  Arahman, kalau di Pulau Maspari mangrove banyak gagal karena tanahnya banyak pasir. “Pulau Maspari tidak cocok untuk bakau. Tapi Tanjung Tapa dan Pulau Maspari bisa berpotensi jadi kawasan ekonomi. Apalagi kalau Tanjung Tapa bagus dan Pulau Maspari juga bagus. Dari sini ke Pulau Maspari tidak jauh. Paling 1 jam naik speedboat,” ungkapnya seraya menambahkan, semua kepetingan bisa ketemu. “Apalagi nanti ada jembatan Sumsel-Bangka. Saat ini sudah ada dermaga laut. Di bawahnya ada mangrove dan tempat wisatanya di Pulau Maspari,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Faisal SSi, Ketua LSM Bakau sekaligus anggota tim BRGM daerah tengah meninjau lokasi rehabilitasi mangrove di kawasan tersebut. Faisal mengatakan, secara umum keberadaan mangrove di pesisir timur meliputi tiga kabupaten, yakni Musi Banyuasin, Banyuasin, dan yang terluas Ogan Komering Ilir.

Menurut dia, kondisi secara umum, dari mayoritas mangrove pesisir berada di tambak masyarakat. Di sisi lain, seperti yang ke arah Banyuasin ada posisi perusahaan. “Kalau kondisi keadaaan bakaunya sebagian rusak. Banyak faktor penyebabnya. Ada kegiatan tambak, usaha swasta, bencana alam yang menjadi penyebab kolaborasi kerusakan itu,” jelasnya kepada SimburSumatera.com.

Terkait rehabilitasi mangrove di kawasan pesisir timur ini, lanjut Faisal, secara khusus merupakan tanggung jawab perusahaan, PT OKI Pulp and Paper yang berada di sekitar seaport. “Ini merupakan bagian kesepakatan dengan kewajiban untuk menanam. Bagian dari aturan pinjam pakai areal kawasan hutan. Mereka melakukan kewajiban menanam bakau,” tegasnya.

Aktivis lingkungan ini mengakui keberhasilan rehabilitasi mangrove yang dilakukan anak perusahaan Sinar Mas yang beroperasi di kawasan Tanjung Tapa. “Lihat sendiri di sini ada 67 hektare. Kalau dilihat sepintas, secara umum cukup bagus. Namun ada beberapa yang masih kerdil. Mungkin perlu penambahan pupuk atau menambah kebasahan. Ini yang subur karena dekat sungai. Di tengah, masih banyak yang kerdil karena faktor kurangnya air asin yang didapati tumbuhan bakau,” terang Faisal.

Dijelaskannya, apabila hanya berapa bulan tergenang, maka dapat berdampak pada tumbuh kembang mangrove tersebut. Menurut Faisal, tumbuhan bakau (Rhizophora) harus mayoritas dalam satu tahun harus basah. “Jika cuma tiga bulan tergenang, pertumbuhannya lambat namun cukup menjaga untuk hidup. Perlu penambahan sekat kanal atau pintu air. Jika musim banjir, air terhalang. Bila musim kemarau air masuk menggenangi bakau,” sarannya saat meninjau lokasi rehabilitasi mangrove yang dikelola Arahman.

Dirinya berharap pihak swasta dapat memberikan peranan dalam menjaga kelestarian lingkungan sehingga bisa mengembalikan mangrove yang rusak. “Tidak hanya kewajiban 67 hektare ini tapi juga di seluruh pesisir yang ada,” imbaunya.

Sebelumnya, ada juga rencana perusahaan tambang batu bara yang akan merehabilitasi mangrove pantai timur seluas 750 hektare tapi sampai sekarang belum ada reaslisasi. “Makanya perlu didorong. Perusahaan migas juga patut didorong untuk terlibat rehabilitasi mangrove di pesisir,” imbuhnya.

Pemerintah sendiri, lanjut Faisal, sudah melaksanakan rehabilitasi mangrove melalui Balai Pemberdayaan Daerah Aliran Sungai dan Lingkungan Hidup (BPDASLH) dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Dijelaskannya, tahun 2020, pemerintah melakukan rehabilitasi mangrove seluas 230 hektare dan 2021 seluas 250 hektare.

“Penanamannya langsung karena berada di tambak masyarakat. Pemerintah juga tidak menghilangkan mata pencaharian masyarakat. Masyarakat harus dapat manfaat dari hutan mangrove. Keadaan alamnya tejaga dan lestari, ekonominya dapat,” harapnya.

Sebenarnya, lanjut Faisal, aturan kehutanan hak pinjam pakai kawasan hutan, baik perusahaan tambang maupun migas tentu saja mempunyai kewajiban melakukan penanaman hutan yang gundul. Tidak hanya kawasan hutan produksi, alangkah baiknya kewajiban dilakukan di hutan mangrove ini.

“Artinya, kami coba mem-publish bahwa di Kabupaten OKI ada swasta sudah melakukan rehabilitasi mangrove. Sementara Sumsel tidak masuk provinsi prioritas percepatan rehabilitasi mangrove. Harapannya ke depan Sumsel dapat dimasukkan sebagai prioritas,” ungkapnya.

Lanjut Faisal, dirinya terus berpikir, mangrove hal yang penting dalam menjaga ekosistem pesisir. Menurut dia dampak secara ekonomi sangat besar. “Banyak sumber mata pencaharian seperti kepiting, udang, kerang. Harapannya ini menjadi perhatian  bersama, baik pemerintah maupun swastra, termasuk media massa cetak, elektronik, dan siber,” ujarnya.

Faisal meyakinkan masih banyak lokasi yang dapat dijadikan lokasi rehabilitasi mangrove di Sumsel.  Secara lokasi dan tempat sangat memungkinkan banyak sekali, namun polanya harus diperhatikan. “Tidak boleh juga memaksakan rehabilitasi mangrove secara fasis. Artinya memaksa rehabilitasi tapi mengorbankan masyarakat. Misalnya di tambak. Menanam tapi mengusir masyarakat. Perlu dicari solusi, bagian ekonomi bisa nyata dan meningkat. Tidak boleh mangrove terjaga tapi ekonomi masyarakatnya mati,” sarannya.

Kalau dilihat dari kegitan yang sudah dilakukan PT OKI Pulp and Paper, kata Faisal, keberhasilan merehabilitasi patut diakui. “Sebelum ada rehabilitasi, hutan ini gundul. Setelah ditaman berapa tahun sudah tumbuh kebun, rapi, tertata halus,” ungkap Faisal sembari berharap hal ini dapat menjadi contoh perusahaan lain untuk melakukan kegiatan tersebut. “Perusahaan yang mengekspoiltasi sumber daya alam harus memerhatikan kelestarian lingukungan sekitar,”tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kehutanan Sumsel Pandji Tjahjanto mengatakan, PT OKI Pulp ada pinjam pakai kawasan. Punya kewajiban kawasan hutan yang dilalui. BPDASLH dapat kegiatan PEN menanam 250 ha. Dananya dari BRGM, pelaksananya BPDASLH. Kegiatan rehabilitasi mangrove bisa dilakukan dari berbagai sumber. Rencanaya ada juga perusahaan tambang pinjam pakai akan merehabilitasi 750 ha di kawasan OKI. Masyarakat yang menanam.

“Mangrove fungsinya cukup besar. Menghindari abrasi, dalam perikanan untuk ikan bertelur dan berkembang biak. Mangrove menyimpan CO2 cukup banyak. Mudah-mudahan oksigen yang kita butuhkan tidak terkendala,” ungkapnya.

Pandji menambahkan, mangrove sudah tumbuh tidak bisa berdiri sendiri. Karena tumbuhnya berumpun. Yang penting jaga agar tidak ada penerbangan liar. Mudah-mudahan akan besar mangrove yang ada di Tanjung Tapa. “Kami menuntut agar penanaman mangrove behasil. Kearifan masyarakat lokal yang menentukan keberhasilan dan mangrove tumbuh dengan baik. Tanaman mangrove tidak susah tapi perlu mempelajari kearifan lokal yang ada di masyarakat,” jelasnya.

“Yang perlu dijaga adalah air. Masyarakat setempat yang lebih mengetahui. Perlu dipelajari dari kearifan masyarakat. Pola-pola seperti itu (berdasarkan kearifan lokal) bisa diterapkan juga oleh yang lain,” serunya.

Kalau masyarakat, kata dia lagi, tambah  sudah tahu sifat di tempat di itu. Harusnya menggunakan dia (masyarakat lokal). “Memang lebih bagus memberdayakan masyarakat yang ada di lokasi. Di satu sisi, dapat menambah penghasilan masyarakat,” ungkap Pandji.

Terkait rehabilitasi, kata dia, itu kewajiban OKI Pulp and Paper. “Kami hanya monitoring. Setahun minimal sekali. Kami memantau agar penanaman itu berhasil. PT OKI Pulp memang memilih untuk melibatkan masyarakat lokal dan keberhasilannya lebih bagus,” terangnya.

Menurut Pandji, mangrove sangat dibutuhkan. Dari sisi lingkungan selain penahan abrasi laut, dapat digunakan sebagai tempat pemijahan ikan, penahan Co2 agar tidak terjadi pemanasan global. Mendukung program pemerintah agar pendapatan masyarakat meningkat. Menjaga tanaman mangrove tidak berubah fungsi jadi tambak. “Masyakarat bisa mendapat penghasilan dengan tidak merusak mangrove yang ada di sekitarnya. Harus bekerja sama juga dengan Dinas Perikanan dan Kelautan,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan  Sumsel, Widada Sukrisna menambahkan, pokoknya mangrove harus direhab. Pokoknya kalau tidak direhab, berdampak terhadap nelayan. “Mangrove dibutuhkan para nelayan. Harapannya segera dilaksanakan rehabilitasi hutan mangrove. Karena mangrove itu tempat hidup biota perairan laut . Itu yang sangat dibutuhkan, mangrove digunakan bagi nelayan menangkap ikan. Kalau Tanjung Tapa di zonasi untuk pelabuhan juga ada. Di sekitarnya perlu ada hutan mangrove. Hutan mangrove itu diperlukan para nelayan,” paparnya.

Widada menerangkan, dari Sinar Mas group akan merehabilitasi mangrove di sana. Semua kegiatan rehabilitasi mangrove dibawahi BPDASLH. “Dukungan kami hanya mengikut, anggota tim.  Mangrove sangat dibutuhkan masyarakat (perikanan dan kelautan) kami,” ungkap Widada.

Kalau rehabilitasi, bukan tugas Dinas Perikanan. Perikanan mengambil (hasil) pascarehabilitasi  mangrove. “Dua sampai tiga tahun sudah ada dampaknya. Nelayan tidak jauh mencari ikan dari hutan mangrove,” pungkasnya.(tim)