Saksi Sebut Uang Rp2 Miliar untuk Pengamanan Proyek

PALEMBANG, SIMBUR – Saksi-saksi perkara operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) terhadap terdakwa gratifikasi S atas pemenangan 4 paket proyek di Dinas PUPR Muba, kembali digelar. Sidang berlangsung Kamis (20/1) sekitar pukul 10.00 WIB Pengadilan Negeri Tipikor Palembang kelas IA.

Persidangan diketuai majelis hakim Abdul Azis SH MH didampingi Yoserizal SH MH dan Waslan SH MH, menghadirkan 4 orang saksi. Dengan saksi HM Kadis PUPR Muba dan saksi EU sebagai PPK serta Kabid Sumber Daya Air PUPR Muba, mengikuti persidangan secara virtual dari gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Tim jaksa KPK Taufiq Ibnugroho SH MH dan Ihsan SH MH serta tim penasihat hukum terdakwa yakni Titis Rachmawati SH MH hadir langsung. Sedangkan terdakwa S mengikuti virtual dari Rutan Pakjo Palembang kelas I.

Saksi HM Kadis PUPR Muba dari Gedung Merah Putih KPK, mengatakan kepada Jaksa KPK ia pernah menerima sejumlah uang. “Saya pernah terima Rp500 juta di bulan Februari 2021 dari S. Uangnya dipakai untuk perjalanan dinas, sama diberikan ke Bupati,” ujarnya.

Ditegaskan, Kasat Reskrim Polres Muba juga pernah menghubungi saksi HM  untuk minta bantuan, kemudian diberi S Rp20 juta. “Ada permintaan dari Polda Sumsel Rp2 miliar, terkait menyelesaikan kasus dan pengamanan di Dinas PUPR Muba, dari terdakwa,” tegas Jaksa KPK.

“Betul,” ujar HM.

Hal itu dilaporkan ke Bupati dan disetujui dengan sumber uangnya dari rekanan dari S diperhitungkan untuk proyek berikutnya.

“Betul,” jawab saksi.

Maka jatah S untuk proyek berikutnya?

“Betul Rp 15 miliar Itu,” timpal HM.

Jaksa KPK menegaskan, selain menyerahkan uang kepada Bupati Muba Dodi Reza dan Dinas PUPR, untuk tahun 2020 S ini memberikan uang fee atau semacam ijon kepada Dinas PUPR.  “Kemudian uang ini digunakan HM atas persetujuan Bupati Muba diberikan kepada pihak Polda Sumsel untuk pengurusan pengamanan. Kalau menurut keterangan HM Rp 2 miliar. Terkait pengamanan proyek di Dinas PUPR Muba. Ada juga untuk pengurusan di BPK,” tegasnya.

“Fakta persidangan ini kita catat sebagai informasi. Semua fakta persidangan akan kami laporkan ke pimpinan. Kalau HM sendiri menerima fee Rp 1 miliar 89 juta dari S, dari EU Rp 727 juta. Kalau untuk pak DRA Rp 2 Miliar 611.50 juta, jadi semua Rp 4 miliar 4427.50 itu hanya untuk yang tiga,” terangnya kepada Simbur.

“Tapikan ada juga pemberian kepada PPTK pak Dian Purnama, Frans Sapta, kemudian ULP dan Bendahara Dinas totalnya Rp 5 miliar lebih. Banyak juga kontraktor-kontraktor besar bertemu dengan Dodi di Jakarta. Pasti kita akan menggali tidak hanya di S, kita akan terus gali perkara ini, apakah ada uang lain dari rekanan mana saja,” tukasnya.

Uang OTT Rp 270 juta selain itu ada juga uang Rp 150 juta dari Ahmad Fadli memang diserahkan untuk setoran fee dari bidang lain, OTT nya di warung pempek.

Lalu saksi EU dari Gedung Merah Putih KPK menegaskan kepada jaksa KPK, bahwa ada uang Rp 1 miliar 20 juta yang diserahkan kepada HM. Jaksa KPK membeberkan rincian jatah diterima EU sendiri. Yakni bulan Januari Rp 20 juta, tanggal 9 April Rp 20 juta, tangg 17 Mei Rp 10 Juta, 14 Juni Rp 25 juta, 18 Juni Rp 50 juta, tanggal 22 Juni 2021 Rp 100 juta.

Jatah saksi berikutnya tanggal 28 Juni Rp 50 Juta. Bulan Juli 2021 Rp 25 juta, tanggal 26 Juli Rp 200 juta, 18 Agustus Rp 25 juta, 6 September 2021 Rp 30 juta, Rp 50 juta, Rp 15 juta, lalu Rp 100 juta lagi, maka total Rp 777 juta jatah saksi EU.

Dengan uang sekitar Rp320 juta sudah diberikan ke ULP, secara bertahap baik cash atau transfer. “S juga bertemu Dodi Reza di Jakarta, saya mendapat informasi dari Kadis HM,” kata Eddy dari gedung Merah Putih KPK Jakarta. “Untuk tanggal 5 Januari 2021 Rp 50 juta itu pinjaman saya dan sudah dikembalikan ke S. Lalu yang Januari RP 5 juta untuk LSM, saya yang terima. Lalu Rp 10 juta lagi.

Ada keluhan dari LSM, makanya tiap bulan mintaknya sedikit-sedikit sebulan 4 kali, sebulan 3 kali dan sebulan beberapa kali,” ungkap EU.

Saksi juga menyinggung nama Bandru Zaman atau Acan terkait fee proyek. “Saya telpon Daud Amri soal paket proyek di Ulak Liaa atas perintah HM, karena diperintahkan agar proyek tetap dilanjutkan,” ujar EU.

Terkait Rp 2,5 miliar sebagai saldo Muba merupakan sisa fee dari catatan S, saksi mengatakan tidak tahu perihal itu.  Dari hasil sadapan KPK, kode kode sering disebutkan, seperti kode toke itu maksudnya Kadis HM.  Kode big bos itu DRA.

Saksi Irfan selaku Kabid Tata Ruang PUPar Muba tahun 2018, mengatakan ia ditunjuk untuk mengantarkan uang ke Bandru Zaman atau Acan untuk ke Bupati. “Saya tetangga dengan Badru Zaman. Uangnya diberikan sejak akhir 2019, Rp 2,5 miliar tahun 2019 itu dari SDA, saya dapat dari HM untuk Bandru Zaman,” ungkapnya.

Calon pengantin sudah di floating, setelah pertemuan dengan rekanan sama pak DRA disampaikan pak HM, calon penumpang (pemenang lelang).  “Untuk bidang saya sebagai PPK sendiri dapat Rp 500 juta, saya pakai sendiri. Rp 200 juta saya pakai untuk kepentingan pribadi, Rp 300 juta belum saya kembali. Rp 100 juta dipakai THR patuangan kantor,” cetus saksi Irfan.

“Uang Rp 2,5 miliar tahun 2020, lalu Rp 1 miliar dalam bentuk mata uang asing diserahkan ke Bandru Zaman atau pak Acan, untuk fee DRA. Saya bilang kak ini kekurangan 2020 nilainya Rp1 miliar,” ujarnya Irfan.

Saksi Ahmad Fadli selaku Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan PUPR Muba tahun 2019, menegaskan selain toke dan big bos, kebagian fee juga PPK 2 persen PPTK 2 persen, Pokja dan Pengamanan 1 persen dari fee proyek.  “Ada nama 6 orang kontraktor, misalnya satu kontraktor Rp 20 miliar, kami yang mengisinya. Semua kabid mengusulkan nama kontraktor,” tukas Fadli.

Sementara itu, Titis Rachmawati SH MH menegaskan, perkara S ada aliaran dana Rp 2 miliar ke Polda Sumsel seharusnya ditanyakan kepada HM dan EU selaku Kabid SDA PUPR Muba dan PPK.  “Sebab bukan klien saya yang memberikannya. Terkait sumber dananya dari S saya pikir ditanyakan ke EU dan HM. Nanti keterangan S, saat meminta uang Rp 2 miliar disebutkan tidak, memang untuk di Polda Sumsel. Itukan yang buka cerita HM, bukan klien kita. Untuk Kasat Reskrim Polres Muba Rp20 juta, itu mungkin S memberikan langsung ke anak buah pak Kasat ya. Itu nanti kita pertanyakan ke S, tapi dari faktanya seperti itu, itu laporan S ke EU. Apakah uang pengamanan atau apa, tapi S menghitungnya jatah fee, uang Rp 2 miliar sepertinya diberikan tunai,” tegasnya kepada Simbur.

Titis mencecar saksi-saksi di persidangan. Bahwa tanggal 14 Oktober 2020 terjadi OTT KPK dengan barang bukti uang Rp 260 juta, sebagai fee dari terdakwa melalui EU, bahwa semua perihal proyek S semuanya melalui EU dan tidak pernah meloncat. Saksi Eddy tidak menampiknya.  Saksi Irfan, sendiri mengatakan kepada Titis Rachmawati,  terkait uang Rp 1 miliar dari pak HM, itu berupa uang asing dollar untuk Badru Zaman atau pak Acan.

Giliran saksi HM mengatakan kepada Titis bahwa, untuk fee proyek 6 kabid semuanya terima jatah. “Masalah besaran fee  10, 3, 2, 1 itu sudah berlaku umum, saya tidak pernah menentukan angka fee,” ujar saksi.

“Masalahnya uangnya kontraktor sudah keluar Rp 4 miliar 427 juta. Istilahnya klien saya ini seperti akad nikah, jadi harus jadi, harus menang, sebab EU dan HM sudah dapat sebelum pemenangan lelang. Jadi punya beban moril harus memenangkan S,” seru Titis dengan nada kesal. (nrd)