Petani Menduga Ada Permainan Kartel, Harga Kelapa Anjlok

# Limpahan Kelapa Capai Empat Kontainer Dikirim ke Thailand dan Cina

# Gubernur Tawarkan Program Replanting

PALEMBANG, SIMBUR – Petani kelapa di Sumatera Selatan, khususnya Banyuasin menjerit. Itu karena harga kelapa anjlok di pasaran. Menurut petani kelapa, diduga ada jaringan mafia dan kartel yang mengancam stabilitas harga kelapa.

Perwakilan Petani Kelapa Banyuasin, Muhammad Asri sempat berdialog langsung dengan Gubernur Sumsel, Plt Ketua DPRD Provinsi Sumsel, dan sejumlah anggota komisi II dan V di gedung DPRD Sumsel, Kamis (29/11). Dalam kesempatan itu Asri mengungkapkan kesedihan yang dirasakan petani kelapa sejak empat bulan terakhir.

Menurutnya, harga kelapa dan kopra yang anjlok gila-gilaan membuat daya beli petani kelapa di Banyuasin merosot. Jangankan untuk sekolah, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja mereka sudah sangat kesulitan. “Sebelumnya harga kelapa Rp2.000-3.000. Sekarang harganya jatuh Rp1000  sampai Rp700. Petani rata-rata hanya punya 3 hektare dan itu tidak bisa memenuhi kebutuhan petani. Begitu juga kopra sebelumnya Rp11 ribu sampai Rp8 ribu, sekarang hanya berapa ribu saja. Makanya kami ke sini meminta kepada bapak gubernur untuk menaikkan harga kelapa ini bagaimanapun caranya,” ujar Asri.

Dikatakan Asri, mereka menduga adanya kartel dalam penurunan harga kelapa ini. Indikasinya kata Asri bisa dilihat dimana kelapa yang dikelola industri tidak mengalami penurunan sama sekali. “Kami minta ada pembangunan industri di daerah karena limpahan kelapa bisa sampai 40 kontainer ke Thailand dan Cina. Kami sendiri tidak kelola. Kami sedih karena kadang kelapa itu kami jual Rp600,” jelasnya.

Guna menjaga keberlangsungan produksi kelapa di Kabupaten Banyuasin, Gubernur Sumsel Herman Deru menawarkan peremajaan (replanting) kebun kelapa kepada petani. Hal itu diungkapkannya saat menemui petani kelapa yang menggelar aksi demo di halaman gedung DPRD usai rapat Paripurna LI (51) DPRD Sumsel, Kamis (29/11).

Dikatakannya, sebelum menjadi gubernur ia paham betul potensi kelapa di Kabupaten Banyuasin. Menurutnya permasalahan bukan terletak pada harga semata. Tapi perkebunan kelapa di daerah tersebut sebagian besar sudah berusia tua sehingga diperlukan peremajaan secara massal.”Saya akan dorong dinas terkait melakukan replanting kelapa agar ini bisa tetap menjadi salah satu penghasilan bagi saudara-saudara kita di Banyuasin,” jelasnya.

Selain itu Gubernur juga mengakui pengolahan yang masih sangat kurang selalu menjadi sasaran utama pihak luar, sehingga harga kelapa sering ditekan semaunya bahkan dengan angka yang sudah tidak masuk akal. “Dengan replanting akan kita anggarkan bibit-bibit kelapa yang kebunnya sudah tua. Kelapa ini,  ditanam awal 80an, dan pengolahan kopra pun masih sangat konvensional,” jelasnya.

Dari fakta di atas menurut dia, jelas belum ada perhatian khusus dari pemerintah untuk meningkatkan mutu sehingga industri kelapa dan turunannya punya nilai tambah. “Lampung bisa, kenapa kita tidak. Padahal kita punya 67.000 hektare kebun kelapa di Sumsel. Cuma itu tadi dari memecah batok, sampai mengeluarkan isinya semua konvensional. Ini yang harus dibenahi ” ucap HD.

Terkait hal ini Gubernur berjanji akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menggunakan gedung yang ada di kawasan KEK TAA untuk keperluan pembinaan petani kelapa. Para petani akan dibimbing menciptakan industri kopra yang lebih modern.

“Inilah kenapa perlu kecerdasan untuk bermufakat. Jika ad pemuda yang mau menjadi wakil, saya akan  siap mentrigger ini dengan poermodalan. Saya pastikan ini jadi catatan bagi saya,  buatkan visibility study untuk bangun industri berkelanjutan berkaitan dengan industri kelapa,” jelas HD.

Ia juga mengimbau kepada penegak hukum terkait dugaan kartel yang dikemukakan petani kelapa ” Saya mnta ditindak sesuai kewenangan di Kepolisian. Pertemuan ini akan menjadi bahan tindaklanjut ke depan,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Plt Ketua DPRD Provinsi Sumsel M Yansuri mengatakan pada dasarnya mereka biaa menganggarkan bantuan untuk petani kelapa asalkan sesuai aturan. “Kami sarankan petani kelapa ini membentuk asosiasi dan koperasi. Bantuan bisa disalurkan,” tegasnya.

Tak hanya petani kelapa, aksi kemarin juga diikuti masaa yang mengatasnamakan dirinya Komite Aksi Untuk Kedaulatan Rakyat Palembang. Masa ini melakukan aksi terksit beberapa persoalan buruh di beberapa perusahaan.(kbs/rel)