Kerap Mangkrak, Megaproyek KEK Tanjung Api-Api Belum Maksimal

# Menhub Tambah Pelabuhan Angkutan Barang

PALEMBANG, SIMBUR – Sekian lama mangkrak, megaproyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api (TAA) dinilai belum maksimal. Jauh panggang dari api untuk menjadi pelabuhan internasional. Berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan antarprovinsi Sumsel-Babel saja, masih banyak yang harus dibenahi di pelabuhan TAA, terutama dalam bidang transportasi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya berusaha memberikan solusi terkait upaya pengembangan transportasi sungai melalui pelabuhan tersebut. “Kami melihat kapasitas yang digunakan di Tanjung Api-Api belum maksimal. Padahal di sisi lain ada potensi-potensi angkutan barang yang bisa dilakukan dari Palembang ke Bangka maupun Belitung,” ungkap Menhub Budi Karya saat konferensi pers di Hotel Santika Jl Radial, Sabtu (24/11).

Oleh karenanya, lanjut Menhub, pihaknya juga telah mengoordinasikan agar fungsi pelabuhan itu akan dibuat dua jenis. “Yang saat ini digunakan untuk penumpang. Yang saat ini dikelola Pelindo II. Dalam waktu dekat ini akan kami serahkan kepada ASDP sehingga bisa ditambah angkutan barang (Roro) dari Tanjung Api-Api ke Bangka dan Belitung,” terang Budi.

Terkait rencana tersebut, Menhub mengimbau pemerintah provinsi melalui dinas perhubungan agar segera melakukan koordinasi. “Ini akan kami exercise. Saya akan minta kepada teman-teman Dinas Perhubungan provinsi, Dirjen Laut, Dirjen Darat untuk berkoordinasi,” tegasnya.

Terkait masalah sedimentasi serta kedalaman pasang surut TAA yang sangat dangkal untuk dijadikan deep sea port (pelabuhan laut dalam), seperti diberitakan Simbur pada 26 Agustus 2017, Menhub Budi Karya mengakui bahwa menurut catatan Kemenhub, kedalaman TAA itu relatif kecil yaitu 4 sampai 5 meter sehingga tidak mungkin dilalui kapal besar. Tetapi semua harus dimulai dan yang penting ada satu operator di sana.

“Kami akan mempertimbangkan apakah kami akan mengeruk atau membangun Tanjung Carat. Jadi seandainya ada pembangunan yang membutuhkan tanah itu untuk reklamasi saya pikir bebas juga di sana. Jadi mengeruk tapi tidak memerlukan biaya karena biayanya akan ditanggung oleh investor yang akan melakukan reklamasi,” jelas Menhub usai melakukan sosialisasi di Gedung Graha Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang kala itu.

Sementara itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru berusaha membenahi progres Pelabuhan dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api (TAA), Senin (12/11). Terpenting menurut Gubernur, yang pertama harus dibereskan adalah aktivitas pelabuhan itu sendiri. “Intinya ini gak boleh terbengkalai, harus jalan. Bayangkan belum pernah ada PAD yang masuk dari sini Rp5 rupiah pun padahal sudah terbangun puluhan tahun. Bukan KEK TAA tidak penting, tapi ini kami prioritaskan dulu,” jelas Gubernur Herman Deru melalui rilis yang diterima redaksi belum lama ini.

Keberadaan pelabuhan ini, tambah Gubernur, jelas sangat penting dan vital. Menurut dia, Pelabuhan TAA ini adalah impian semua gubernur. Mulai dari gubernur Ramli Hasan Basri, kemudian Syahrial Oesman hingga sekarang dirinya menjabat sebagai gubernur juga akan tetap dilakukan perbaikan untuk mewujudkannya. “Waktu itu belum ada KEK. Ini cita-cita semua gubernur, dan saya ingin saat saya menjadi gubernur ini terwujud menjadi kenyataan bahwa pelabuhan ini bermanfaat,” ujarnya.

Hasil investigasi Simbur beberapa waktu lalu, pembangunan pelabuhan Tanjung Api-Api sudah dimulai dari 1991, sejak masa pemerintahan provinsi Sumsel di bawah kepemimpinan Gubernur H Ramli Hasan Basri. Selanjutnya, direalisasikan semasa Gubernur Syahrial Oesman dengan dibangunnya jalan raya yang menghubungkan kota Palembang sepanjang 68 km. Pembebasan dan pengalihan fungsi lahan hutan lindung seluas 600 ha untuk areal pelabuhan TAA berdampak pada  Syahrial Oesman tersandung kasus hukum.

Setelah itu, dibangun pula pelabuhan kapal penyeberangan ke Tanjung Kelian-Bangka Barat sebagai pindahan dari pelabuhan penyeberangan di Tangga Buntung 32 Ilir, Palembang. Tahun 2006 pada jarak kurang lebih 2 km sebelah utara dibangun pula dermaga kapal kargo berupa jetty yang menjorok ke muara sungai Banyuasin.

Selanjutnya, Gubernur Sumsel yang saat itu dijabat Alex Noerdin pada 2015 lalu telah merancang berbagai proyek  wilayah Tanjung Api Api dengan total menghabiskan dana sekitar Rp1,193 triliun. Pertama, membangun dermaga penyeberangan kapal cepat di Tanjung Api Api. DED sudah disiapkan dan diperkirakan menghabiskan dana hingga Rp10 miliar menggunakan dana APBD Sumsel tahun 2015. Kedua, penyelesaian pelabuhan peti kemas untuk sisi laut dan sisi darat dengan perkiraan dana Rp200 miliar.

Ketiga, pengembangan lapangan parkir di pelabuhan penyeberangan Tanjung Api Api seluas 12.810 meter persegi dengan dana Rp180 miliar. Kemudian, proyek gudang petikemas bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2016 dengan biaya Rp17 miliar dilakukan sejak 2 Mei 2016 lalu. Akhirnya, TAA diambil alih Pelindo II pada Agustus 2017.

Take over TAA ke tangan Pelindo II itu diharapkan dapat diproyeksi menjadi kawasan hilirisasi produk-produk pertanian Sumsel. Pasalnya, tahun 2017 pernah ada program percepatan dan perluasan hilirisasi industri yang berbasir lokal, dimana sektor pertanian dan energi menjadi hal yang diprioritaskan namun hingga kini belum terealisasi sebagaimana yang diharapkan.

Diketahui, KEK Tanjung Api-Api ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 dan berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan. KEK Tanjung Api-Api memiliki keunggulan geoekonomi yaitu berada di wilayah penghasil karet dan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Selain potensi daerah di sektor agro, KEK Tanjung Api-Api juga memiliki potensi sumber daya alam gas bumi dan batu bara yang melimpah. Dengan kegiatan utama di bidang industri karet, kelapa sawit dan petrokimia, KEK Tanjung Api-Api diharapkan dapat menarik investasi sebesar Rp125 triliun hingga tahun 2025. (maz)