- Diapresiasi Ketua KPPU RI, Dandim 0402 Sebut Pembangunan Koperasi Merah Putih di OKI Sudah 83 Persen
- Menhan dan PWI Pusat Agendakan 200 Wartawan Ikut Retret di Akmil Magelang
- Jelang Pergantian Tahun, Pemerintah Percepat Pemulihan Bencana Sumatera
- Dianiaya di SPBU, Istri Almarhum Ketua SMSI Musi Rawas Polisikan Tetangga
- Jejak Melayu Jambi di Nganjuk, Hidup Damai Seribu Tahun
Politik Uang dan SARA Cederai Demokrasi
KAYUAGUNG, SIMBURNEWS – Tiga Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) mendeklarasikan penolakan terhadap politik uang dan politisasi sara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) OKI 2018, Rabu (14/2). Deklarasi ini disertai dengan pembubuhan tanda tangan oleh masing-masing Paslon, serta stakeholder terkait dan kalangan mahasiswa.
Para Paslon ini sepakat, bahwa baik politik uang maupun politisasi sara dapat mencederai demokrasi. “Kami sangat setuju dan siap menjalankan sesuai dengan yang dideklarasikan. Mari jalankan bersama demi OKI dan umumnya Indonesia,” ungkap calon wakil Bupati, H M Djakfar Shodiq.
Hal senada juga diungkapkan oleh dua Paslon lainnya, Ade dan Aqor. Bahkan, Abdiyanto menegaskan, politisasi sara ini sangat mengancam. “Negara ini dibangun dengan banyaknya ras, agama dan suku, tidak etis jika mengembangkan isu tersebut. OKI juga termasuk salah satu kabupaten yang masyarakatnya sangat beragam,” tegasnya.
Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) OKI, Muhammad Fahrudin SH menuturkan, pilkada ini adalah suatu ajang yang dilakukan bukan hanya mengumbar kekuatan dan uang semata, melainkan program-program yang akan dilakukan. “Betul pemilukada membutuhkan uang, tapi ini adalah untuk memilih pemimpin dengan integritas. Jadi bukan hanya soal uang,” tegas Fahrudin.
Pada kesempatan ini, lanjut Fahrudin, pihaknya selain mengundang para Paslon juga mengundang tokoh masyarakat serta mahasiswa, sehingga diharapkan deklarasi penolakan politik uang dan politisasi sara ini dapat ditularkan kepada masyarakat lainnya. “Dan juga, masyarakat dapat mengetahui memahami bahwa Pemilukada memilih pemimpin yang dipilih dengan visi misi, program, dan etos kerjanya,” tegasnya.
Ketua KPU OKI, Dedi Irawan mengungkapkan, pihaknya selaku salah satu pihak penyelenggara pilkada mengharapkan apa yang dideklarasikan ini dapat terlaksana sehingga tidak akan mencoreng pesta demokrasi ini. “Pilkada 2018 menjadikan tolak ukur pemilu 2019, karena 80 persen pemilih 2018 merupakan pemilih pada 2019. Mari sukseskan pilkada ini jangan sampai tercoreng karena hal yang tidak diinginkan,” ungkapnya.
Menurutnya, persaingan pilkada ini adalah visi misi dan program, bukan kekuatan uang ataupun otot. “Ayo pergunakan politik santun, cerdas. Silakan adu visi misi, jangan sesekali pakai politik yang, ataupun politisasi sara, serta menyebar fitnah di media sosial,” tegas Dedi. (yrl)



