Literasi Media Humas Sampaikan Pesan Pemerintah

PALEMBANG, SIMBURNEWS – Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo, R Niken Widiastuti mengatakan, jika salah satu tugas penting Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) adalah aktif memuat konten-konten positif untuk menekan informasi negatif di masyarakat. “Bakohumasda itu harus aktif membuat konten-konten positif, lalu perlu melakukan literasi media sosial kepada masyarakat agar memanfaatkan medsos dengan arif dan waspada terhadap informasi yang sifatnya hoax dan ujaran kebencian. Harus dihapus dan jangan ikut meyebarkan hoax,” pungkasnya usai mengukuhkan Bakohumas daerah Sumatera Selatan (Sumsel) di Graha Bina Praja, Jumat (3/11).

Kehadiran berbagai media sosial (medsos) yang kian hari semakin menjadi corong informasi penting bagi publik, tentu diperlukan langkah strategis dan edukatif dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Apalagi, dengan adanya Undang-Undang (UU) Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi seluas-luasnya tentang kinerjanya. Di sisi lain, medsos juga berpotensi menjadi media informasi yang mungkin saja menyesatkan masyarakat dengan konten-konten negatifnya.

Saat ini diketahui banyak informasi yang negatif. Oleh karena itu, cara melawan informasi negatif yaitu dengan memproduksi informasi yang positif. Bakohumasda Sumsel yang beranggotakan seluruh SKPD, BUMD, FKPD harus mengunggah informasi positif agar bisa mengurangi banyaknya informasi negatif yang diterima oleh publik. Karena, hoax atau ujaran kebencian itu sangat berbahaya dan bisa mengakibatkan disintegrasi bangsa.

“Untuk mengatasi pengaruh media sosial salah satunya harus lebih banyak menyampaikan informasi yang positif. Jika informasi positif itu mendominasi media sosial, itu akan tersebar ke masyarakat,” ujarnya.

Niken berharap dengan pengukuhan Bakohumasda Sumsel, dapat menyampaikan informasi yang tepat, benar, akurat tentang kinerja pemerintah kepada masyarakat. “Harapannya, Bakohumas akan lebih aktif dan bersinergi sehingga menjadi corong informasi tentang kinerja pemerintah baik yang sudah, sedang dan yang akan dilakukan pemerintah daerah Sumsel,” harapnya.

Niken mengingatkan pentingnya peran humas pemerintah.  Humas dituntut mampu menjalankan tugas government public relation (GPR), khususnya  di era digital. Itu karena informasi valid maupun hoax membanjiri media sosial.

“Humas pemerintah harus tanggap menyediakan informasi yang memadai tentang capaian yang telah dikerjakan instansinya  hingga memberikan jawaban/klarifikasi atas pengaduan/pemberitaan,” ungkapnya.

Kendati tidak mudah, menurut Niken, insan humas modern dituntut harus trengginas guna menjaga citra positif lembaga pemerintahan. “Karena masyarakat berhak mendapatkan informasi, pemerintah yang bekerja keras akan sia sia jika tidak diinformasikan,” tukasnya.

Niken menambahkan, pengelolaan sistem informasi di tubuh pemerintah daerah menjadi program yang sangat urgen guna memenuhi kebutuhan informasi serta menunjang suksesnya percepatan reformasi birokrasi. “Di daerah perlu dibentuk forum humas. Isinnya dari berbagai stakeholder keluarannya adalah narasi tunggal tentang perkembangan daerah,” tambahnya.

Sementara, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sumsel, Akhmad Najib mengatakan dengan adanya Bakohumasda, tim akan bisa berkoordinasi dalam rangka kekuatan pembangunan, untuk menyampaikan kemajuan pembangunan, mengajak masyarakat agar tidak terpancing isu-isu yang tidak benar.

“Yang paling utama, karena Sumsel akan menghadapi pilkada serentak dan Asian Games tahun 2018. Bakohumas bisa bekerjasama untuk menyempaikan pesan-pesan baik itu kritikan, atau saran. Tugasnya berat, namun jika dikerjakan bersama-sama akan bisa dilakukan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kominfo Sumsel, Farhat Syukri menyatakan jika pengukuhan Bakohumasda Sumsel berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Permenkominfo RI nomor 35/2014 tentang Bakohumas serta Surat Keputusan Gubernur Sumsel nomor 231/2017 tentang pembentukan Bakohumas Sumsel masa jabatan 2017-2019. Tujuannya kata Farhat, agar tercipta koordinasi dan kerjasama antar stakeholder baik itu pemerintah, pemerintah daerah, FKPD, BUMN, BUMD, instansi vertikal, perguruan tinggi.

“Dengan pengukuhan hari ini juga sebagai bagian dari ditunjuknya Palembang sebagai tuan rumah Sinergi Aksi Informasi Komunikasi Publik yang akan dilaksanakan 21 sampai 24 November 2017 dan akan dihadiri sekitar 3.500 para penggiat humas, kelompok informasi masyarakat, komunitas blogger, dan para penggiat dari informasi komunikasi publik,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasubbag Media dan Komunikasi Publik Setda OKI, Adi Yanto SPd mengatakan, kemajuan arus komunikasi tidak bisa dipungkiri bahkan keberadaan medsos memiliki andil  besar terhadap laju perkembangan informasi di era digital. “Semua orang bisa jadi sumber berita secara bebas di medsos, Oleh karena itu,   humas pemerintah wajib memiliki pemahaman yang memadai. Minimal mampu menguasai materi dan tidak gagap teknologi.  Karena kalau tidak cepat mengambil respon yang benar sebuah berita yang salah justru dianggap menjadi kebenaran,” ungkap Adi.

Selain kemampuan kehumasan, Adi juga mengatakan setiap lembaga publik harus mampu menjalin kemitraan yang baik dengan wartawan. Hal itu karena karya jurnalistik yang dihasilkan wartawan, lebih bisa dipertanggung jawabkan daripada berita yang tersebar di media sosial.

“Karya jurnalistik dari media massa itu dapat dipertanggungjawabkan. Itu sangat penting menjaga sinergi dengan media arus utama agar program pemerintah terpublikasikan kepada masyarakat, ” tandasnya. (mrf)