Jokowi Ingin Pindahkan Ibu Kota Negara

JAKARTA, SIMBURNEWS –
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Senin (3/7). Dalam perbincangan terakhirnya dengan Presiden, Bambang mengatakan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun ini.

“Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan,” kata Bambang, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, dilansir Kompas.

Ada beberapa aspek yang dikaji dalam pemindahan ibu kota ini. Mulai dari penentuan lokasi, estimasi pendanaan, dan tata kota. Nantinya Bappenas yang akan memimpin kementerian dan lembaga lain dalam menjalankan rencana ini. “Utamanya Bappenas yang bersama Kementerian Pekerjaan Umum. Tentunya dengan kementerian lainnya,” kata Bambang.

Dasar kajian pemindahan ibu kota yakni fakta bahwa pembangunan ekonomi antara di Pulau Jawa dengan pulau lainnya tidak seimbang. Pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi daripada di pulau lainnya di Indonesia. Jika hasil kajian menunjukkan Ibu Kota dipindahkan ke kota lainnya, maka kantor pemerintahan saja yang dipindahkan ke sana. Di sana juga akan dibangun Kantor Presiden serta kantor kementerian. Sementara, Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan.

Beredar kabar sebelumnya ibu kota akan dipindah dari Jakarta ke Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah. Wacana pemindahan ibu kota ke Palangkaraya ini digagas pertama kali oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dan dimunculkan kembali oleh Presiden Joko Widodo. Hanya saja, Bambang enggan menyebutkan detail kota mana yang akan menjadi pusat administratif tersebut.

Penentuan lokasi menjadi salah satu hal yang dibahas dalam kajian pemindahan ibu kota. Selain itu, permasalahan mengenai estimasi pendanaan dan tata kota juga akan dikaji.

Nantinya Bappenas yang akan memimpin kementerian dan lembaga lain dalam menjalankan rencana ini. Dia mengatakan, pemerintah memerlukan waktu sekitar tiga tahun untuk menjadikan suatu kota menjadi ibu kota.

“Mungkin butuh waktu 3-4 tahun untuk menyelesaikan seluruh infrastruktur dasar maupun gedung-gedung pemerintahannya,” kata Bambang.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menyatakan bahwa pemindahan ibu kota masih dalam tahap studi awal.

“Masih studi awal mencari alternatif-alternatif, belum ada kota yang cocok,” kata Sofyan di lingkungan istana kepresidenan Jakarta.

Namun ia tidak mengungkapkan kota apa saja yang sudah masuk dalam rencana pemerintah sebagai lokasi alternatif pemindahan ibu kota. “Pokoknya kita cari alternatifnya ya,” ungkap Sofyan.

Demikian Presiden Joko Widodo belum mengungkapkan rencana mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke tempat lain. “Nanti akan saya sampaikan pada waktunya,” kata Presiden Joko Widodo saat ditanya mengenai rencana pemindahan ibu kota di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Selasa dikutip dari Antara.(berbagai sumber)