Satu Korban Hilang Ditemukan, Total 19 Orang Tewas akibat Banjir Bandang Ternate

JAKARTA, SIMBUR – Satu korban berhasil ditemukan dan dievakuasi tim gabungan jelang petang tadi, Minggu (1/9). Penemuan jenazah tersebut berlangsung pada periode perpanjangan tiga hari yang diminta oleh Pemerintah Kota Ternate pascabanjir bandang Kelurahan Rua.

Abdul Muhari, Ph.D, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengatakan, berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Minggu (1/9), pukul 19.00 waktu setempat atau WIT, satu korban meninggal telah ditemukan tim gabungan. Operasi pencarian dan evakuasi akan ditutup setelah semua korban hilang, yang berjumlah 19 orang, ditemukan tim gabungan. “Selanjutnya, satu korban meninggal dunia yang baru saja ditemukan akan dirujuk ke instalasi medis setempat. Hal tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi korban,” ujarnya.

Operasi pencarian korban hilang ini dilakukan sejak hari pertama bencana terjadi pada Minggu lalu (25/8), yang menerjang Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara. Sementara itu, Pos Komando (Posko) Penanganan Bencana Banjir Bandang Kelurahan Rua mencatat pada hari ini, Minggu (1/9), warga yang mengungsi di SMK Negeri 4 berjumlah 73 KK atau 241 jiwa.

Sedangkan kerugian teridentifikasi rumah rusak berat sebanyak 18 unit, rusak ringan 21 unit, serta terdampak 33 unit. Posko akan memverifikasi dan memvalidasi lebih lanjut terkait dengan kerusakan tempat tinggal. Pada fasilitas umum, musola rusak berat berjumlah 1 unit.

Status tanggap darurat bencana masih akan berlangsung hingga 7 September 2024. Pemerintah Kota Ternate telah menetapkan status tersebut melalui Surat Keputusan Wali Kota Ternate Nomor 205/III.6/KT/2024, terhitung 14 hari sejak ditetapkan pada 25 Agustus 2024.

“Akibat kejadian ini dilaporkan sebanyak 54 KK atau 185 warga terdampak. Sebagian besar warga memilih untuk mengungsi di rumah kerabat atau tetangga yang tidak terdampak banjir,” terangnya.

Dilaporkan kondisi terkini, BPBD Kota Ternate bersama Tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Basarnas dan semua unsur terkait, masih terus melakukan pancarian satu warga yang hilang. Pos komando (posko) yang berlokasi di SMKN 4 Kota Ternate sudah didirikan guna memudahkan proses koordinasi. Pemerintah Indonesia sudah mengirimkan bantuan yang langsung disalurkan oleh BPBD Kota ternate ke warga yang terdampak banjir di Kelurahan Rua.

Pemerintah Bantu Sepenuhnya

Penanganan darurat banjir bandang di Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara, masih berlangsung hingga Selasa (27/8). Pemerintah Pusat melalui BNPB berkomitmen untuk mengawal setiap fase hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

Pemerintah Pusat akan mendukung penanganan darurat yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan rumah warga. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto di lokasi bencana, Selasa (27/8). Suharyanto menggarisbawahi, komitmen ini sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang juga hadir di Kelurahan Rua.

“Jadi atas saran Menko, kami pastikan Pemerintah Pusat, melalui BNPB, akan mendukung sepenuhnya kebutuhan penanganan bencana, mulai tanggap darurat hingga pascabencana,” ujar Suharyanto.

Terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah pusat akan memberikan stimulan bantuan kepada warga yang rumahnya rusak berat hingga ringan. Suharyanto menyampaikan, bantuan sebesar Rp60 juta untuk stimulan rumah rusak berat, selanjutnya Rp30 juta rusak sedang dan Rp15 juta rusak ringan.

Sementara itu, mengenai proses rehabilitasi dan rekonstruksi Muhadjir menyampaikan pemerintah akan memiliki beberapa skema. Secara teknis hal tersebut akan didiskusikan lebih lanjut oleh pemerintah daerah dan unsur terkait.

Menurutnya, setelah adanya rekomendasi dari Pemerintah Kota Ternate, masyarakat di wilayah terdampak membutuhkan program relokasi. Muhadjir mengatakan, kawasan terdampak memiliki catatan historis ratusan tahun menjadi jalan air dan jalur turunnya sedimen material vulkanik Gunung Gamalama. “Supaya kejadian ini tidak terulang, daerah ini harus dijadikan zona non-pemukiman,” tambah Muhadjir.

Lebih lanjut relokasi tetap membutuhkan kajian yang akan melibatkan Pemerintah Kota Ternate, BNPB dan institusi terkait lain. Muhadjir menambahkan, sangat mungkin mereka yang tidak terdampak pun juga akan direlokasi. “Sangat mungkin mereka yang tidak terdampak pun juga harus direlokasi kalau mereka berada di lokasi berbahaya,” terang Muhadjir.(red)