Banjir Rendam Sumsel, Pemprov Kembali “Merengek” ke Pusat

# Usulkan Bantuan Penanganan Bencana

PALEMBANG, SIMBUR – Pasca kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sejumlah daerah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan kini direndam banjir. Karena itu, Pemprov Sumsel kembali “merengek” minta bantuan penanganan bencana kepada pemerintah pusat. Ada enam kabupaten/kota yang terdampak banjir di Sumsel, meliputi Kabupaten Muara Enim, Musi Rawas Utara (Muratara), Musi Banyuasin (Muba), Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Kota Prabumulih.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel kini tengah melakukan pendataan untuk mengusulkan bantuan penanganan bencana banjir kepada pemerintah pusat. Hal itu diungkap Humas BPBD Sumsel, Sudirman.

Saat dikonfirmasi Simbur, Sudirman mengatakan, pihaknya tengah menanggulangi sejumlah daerah yang terdampak banjir. “Masih ditanggulangi pemerintah, baik kabupaten/ kota yang terdampak bencana banjir,” ungkap Sudirman kepada Simbur, Minggu (14/1).

Terkait data yang diusulkan, tambah Sudirman, masih dikoordinasikan kepada pemerintah pusat melalui Pusdalops BNPB. “Yang kirim itu BPBD Sumsel, (data daerah) yang terdampak ke Pusdalops BNPB. Masih koordinasi terus untuk penanganan dampak bencana banjir saat ini,” tegasnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerjasama dalam menangani banjir dan program prioritas lainnya. Hal ini disampaikan saat memimpin Rapat Penanganan Bencana dan Kegiatan Prioritas bersama Kepala OPD Sumsel di Griya Agung, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (12/1) lalu.

“Terpikir oleh saya karena bencana sudah banyak dan kita terus bergerak dan bergerak jangan sendiri- sendiri. Kebetulan juga saya bertemu dengan beberapa pihak yang pada prinsipnya siap membantu,” kata Fatoni.

Sementara, Sekda Sumsel SA Supriono menyebut dalam penanganan bencana terdiri dari empat fase. Pertama adalah penanganan kondisi saat ini. “Artinya yang sudah terjadi seperti penanganan kesehatan, bantuan pangan cepat dan dapur serta lainnya. Itu yang harus segera dilakukan dan itu sudah kita laksanakan secara terstruktur,” ucapnya.

Kemudian yang kedua adalah melakukan pendataan tingkat konstruksi seperti bencana yang terjadi di Muratara. Saat ini totalnya ada 8 jembatan yang putus akibat bencana banjir yang baru terjadi beberapa waktu lalu.

“Kemarin kami sudah koordinasikan dengan Bupatinya untuk memerintahkan Kepala Dinas PU nya untuk mendata berapa jembatan yang putus. Kalau seandainya itu sudah lengkap dan diketahui maka kita akan rapat dengan Balai Besar Jalan dan Jembatan, Karena untuk stok 80 meter sampai 120 meter itu ada,” terangnya.

Selain itu yang ketiga, lanjut Supriono relokasi sementara termasuk sekolah agar tetap beraktivitas seperti biasa. Keempat pendataan keseluruhan dalam rangka pengusulan untuk penanganan pasca bencana ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).(kbs/red)