Bangun Pendidikan Antikorupsi, Prioritaskan Sekolah Negeri untuk Anak Miskin

PALEMBANG, SIMBUR – Roadshow Bus Antikorupsi digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengunjungi sembilan kota/kabupaten yang menjadi tujuan persinggahan pada 9 September hingga 9 Oktober 2022. Kesembilan daerah itu antara lain, Palembang – Prabumulih – Kayuagung (Sumatera Selatan), Metro – Bandar Lampung – Kalianda (Lampung); dan Serang – Cilegon – Tangerang Selatan (Banten).

Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata mengatakan, bus antikorupsi merupakan bagian dari upaya KPK dalam memberantas korupsi. Dengan cara membangun perilaku dan budaya antikorupsi melalui pendidikan antikorupsi, dan pencegahan korupsi lewat perbaikan sistem.

Upaya pencegahan korupsi, lanjut dia, dibutuhkan integritas dan profesionalitas dalam menjalani sistem, mencegah korupsi itu diawali dengan pendidikan.  Oleh skarena itu, roadshow ini merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan partisipasi publik tentang gerakan pemberantasan korupsi.

“Mohon ini menjadi kebijakan untuk prioritaskan sekolah negeri untuk anak-anak miskin. Saya punya keyakinan salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan dengan pendidikan yang baik. KPK punya mata, telinga ke penjuru negeri. Kami gunakan apa yang terjadi dimana lingkungan mereka berkerja. Lihat, lawan dan laporkan,” ujar Alexander Marwata saat membuka roadshow bus di Kota Palembang 9-11 September lalu.

Gubernur Provinsi Sumsel H. Herman Deru menegaskan, program Roadshow Bus KPK adalah tahapan puncak sosialisasi. Sbelumnya juga Pemprov Sumsel berkolaborasi bersama KPK dan bupati/wali kota se-Provinsi Sumsel menyelenggarakan keluarga berintergritas.

Menurut Gubernur, Roadshow Bus KPK dapat membantu Pemerintah Provinsi Sumsel untuk terus memotivasi masyarakat, terutama pada tingkat penyelenggara pemerintahan. “Hasil pembicaraannya yakni membentuk desa antikorupsi yang akan ditetapkan, Literasi anti korupsi kepada masyarakat ini kami di daerah merasa sangat terbantu dengan metode yang dilakukan oleh KPK, ini sangat memotivasi masyarakat terutama penyelenggara pemerintahan,” katanya.(kbs/red)