Jaga Kelestarian Hutan demi Kendalikan Perubahan Iklim, Turunkan 60 Persen Emisi Rumah Kaca

# Rangkaian Sosialisasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Berakhir di Sumsel

PALEMBANG, SIMBUR -Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama pihak terkait akan melakukan tiga aksi utama dalam pelaksanaan Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Adapun ketiga aksi tersebut, meliputi pengurangan emisi, pertahankan serapan, dan peningkatan serapan karbon. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ruandha Agung Sugardiman saat rangkaian Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 di Auditorium Bina Praja Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Kota Palembang (24/8).

Ruandha menjelaskan bahwa ketiga aksi utama itu bersumber dari operasionalisasi 11 aksi mitigasi sektor FOLU, yaitu pengurangan laju deforestasi lahan mineral, pengurangan laju deforestasi lahan gambut, pengurangan laju degradasi hutan lahan mineral, pengurangan laju degradasi hutan lahan gambut, pembangunan hutan tanaman, sustainable forest management, rehabilitasi dengan rotasi, rehabilitasi non rotasi, restorasi gambut, perbaikan tata air gambut, dan konservasi keanekaragaman hayati. “Menjaga kelestarian hutan di dalam pencapaian Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 merupakan bagian dari kontribusi pengendalian perubahan iklim Indonesia untuk dunia,” ungkap Ruandha.

Ruandha menambahkan, sebagaimana komitmen Bapak Presiden yang telah disampaikan kepada dunia, Indonesia’s FOLU Net Sink menargetkan tingkat serapan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi. Sektor kehutanan menyumbang porsi terbesar di dalam target penurunan emisi gas rumah kaca dengan kontribusi sekitar 60 persen dalam pemenuhan target netral karbon atau net-zero emission.

Senada diungkap Sekretaris Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Dr Hanif Faisol Nurofia SHut MP. Dia mengatakan sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi dan koordinasi serta kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) serta berbagai elemen terkait SUB- Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Sosialisasi ini digelar hybrid diikuti dengan penyusunan rencana kerja. “Sosialisasi ini juga dimaksudkan untuk menyampaikan kebijakan, strategi dan rencana serta target penuruna emisi gas rumah kaca secara nasional sampai dengan tahun 2030,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H Mawardi Yahya dalam sambutan pembukaannya menyampaikan agar seluruh pihak dapat bekerja bersama mengambil peran penting untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan alam dan ekosistem dalam memberikan manfaat untuk adaptasi dan mitigasi iklim sambil memastikan perlindungan sosial dan lingkungan. “Saya mengajak seluruh masyarakat untuk menanam minimal 1 pohon di rumah masing-masing,” tambah Mawardi.

Menurut Wagub, dalam rangka mendukung progam pengendalian perubahan iklim melalui pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Pemprov  Sumsel mempunyai strategi mitigasi dalam penurunan emisi GRK. Beberapa perangkat/regulasi untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi itupun sudah dibuat diantaranya adalah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Sumatera Selatan dan Masterplan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Berbasis Sumber Daya Alam Terbarukan .

Selain itu program Pemprov Sumsel juga dilakukan secara nyata seperti pengendalian kebakaran hutan dan lahan khsusnya di lahan gambut. Ada juga rehabilitasi hutan dan lahan serta aksi nyata lainnya yang sejalan dengan Kementrian LHK. Hal itu juga didukunh dengan kebijakan terkait di Tingkat Kab/Kota seperti Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tingkat Kabupaten/Kota.

Lebih jauh Wagub mengatakan kegiatan lain yang juga telah dilakukan oleh Pemprov Sumsel yaitu Integrasi Program Iklim dalam indikator RPJMD serta Renstra, sosialisasi, penyuluhan dan fasilitasi pelaksanaan bekerjasama dengan dunia usaha. Demikian juga pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha serta para pihak terkait lainnya diharapkan dapat bekerja bersama secara kolektif melalui aksi percepatan dan implementasi langkah langkah mitigasi domestik, serta peran penting untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan alam dan ekosistem dalam memberikan manfaat untuk adaptasi dan mitigasi iklim sambil memastikan perlindungan sosial dan lingkungan.

Kegiatan sosialisasi ini lanjut Mawardi Yahya merupakan salah satu langkah awal penyebarluasan informasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 khususnya di Provinsi Sumatra Selatan. Kegiatan sosialisasi ini akan dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Sumatra Selatan yang bertujuan untuk menyusun suatu dokumen perencanaan yang menjabarkan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca dengan tahun 2030 di Provinsi Sumatra Selatan.

“Kami sangat mengapresiasi atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI serta partisipasi kontribusi seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan kegiatan hari ini. Semoga segala niat baik kita ini untuk membangun hutan dan lingkungan Indonesia diberikan kemudahan dan kelancaran,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI dari dapil Sumatera Selatan I, Riezky Aprilia berharap implementasi program Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 harus dapat diintegrasikan dengan program pada Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Tak hanya itu, diapun menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam implementasi Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Riezky juga berharap program ini bukan sekadar program selebrasi, program yang dibuat pemerintah harus berdampak terhadap pemulihan ekonomi. “Komisi IV DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan, fungsi anggaran dan fungsi legislasinya untuk memastikan program Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dapat teraplikasi dengan baik di lapangan,” tambah Riezky.

Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 mendorong kinerja sektor kehutanan menuju target pembangunan yang sama, yaitu tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO2e pada tahun 2030. Pijakan dasar utamanya adalah Sustainable Forest Management, Environmental Governance, dan Carbon Governance.

“Untuk itu, peran aktif pemerintah daerah, akademisi, mitra KLHK, LSM, media, serta masyarakat umum untuk mensinergikan dan mengimplementasikan aksi mitigasi pengendalian perubahan iklim melalui potensi yang ada di daerah dengan mengacu pada target penurunan emisi gas rumah kaca nasional sangat dibutuhkan,” pungkas Ruandha.

Sebagai tindak lanjut atas gelaran sosialisasi hari ini, Kementerian LHK akan menggelar Workshop Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Provinsi Sumatera Selatan besok (25/8).

Kementerian LHK memastikan optimalisasi pelaksanaan seluruh kegiatan yang sedang dan akan berjalan untuk mendukung pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 sesuai dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian LHK. Sinergitas kebijakan, perencanaan dan operasionalisasi yang memiliki kinerja yang terukur antar level di pusat, daerah dan bahkan tapak merupakan prasyarat untuk mencapai sasaran yang diharapkan.

Pelaksanaan sosialisasi tingkat sub nasional ini telah digelar Kementerian LHK sejak tanggal 18 Juli 2022 di 10 provinsi, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Riau, Jambi, Lampung, dan terakhir di Sumatera Selatan. Diharapkan semua proses sosialisasi dan penyusunan rencana kerja sub nasional terkait Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dapat selesai pada tahun ini. (kbs/red)