- Satu Warga Probolinggo Tewas Tertimpa Pohon Tumbang
- Diapresiasi Ketua KPPU RI, Dandim 0402 Sebut Pembangunan Koperasi Merah Putih di OKI Sudah 83 Persen
- Menhan dan PWI Pusat Agendakan 200 Wartawan Ikut Retret di Akmil Magelang
- Jelang Pergantian Tahun, Pemerintah Percepat Pemulihan Bencana Sumatera
- Dianiaya di SPBU, Istri Almarhum Ketua SMSI Musi Rawas Polisikan Tetangga
Kantor BPN Palembang Digeledah, 71 Saksi Diperiksa Penyidik Pidsus Kejari
Para tersangka disangkakan dengan Pasal 2 ayat 1 Junto Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsider Pasal 3 Junto Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 55 ayat 1 ke KUHP. Pasal 12 hurup a junto Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor atau kedua Pasal 12 hurup b UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Budi Mulia menegaskan, kegiatan PTSL tahun 2019 merupakan salah satu program Presiden RI Joko Widodo bertujuan membantu masyarakat mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah. “Selama ini dirasakan sulit oleh masyarakat. Disamping itu penanganan perkara ini juga sangat sejalan dengan tupoksi Kejaksaan Agung RI khususnya terkait mafia tanah,” jelasnya.
Untuk dua tersangka ini, kata dia dilakukan penahanan. Selama 20 hari untuk proses penyidikan lebih lanjut di Rutan Pakjo Palembang. Dari tanggal 21 Februari – 12 Maret 2022,” timpalnya kepada Simbur. (nrd)



