Kejaksaan Dukung Astacita Presiden, Cegah dan Berantas Korupsi dari Desa

PALEMBANG, SIMBUR – Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI yang juga Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas), Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M., menyampaikan bahwa kejaksaan mendukung penuh visi Presiden RI, khususnya yang tertuang dalam asta cita ke-4 yaitu untuk meningkatkan kualitas SDM dan Kesehatan, serta Asta Cita ke-6 yaitu membangun Indonesia yang dimulai dari desa demi pemerataan ekonomi. Karena itulah kejaksaan hadir sebagai mitra strategis pembangunan. Muncul sejak awal guna mencegah potensi terjadinya deviasi atau penyimpangan hukum yang dimulai dari desa.

Kegiatan tersebut merupakan langkah taktis dan strategi untuk memperkuat fondasi pembangunan desa agar lebih berintegritas, mandiri dan berdaya saing. Salah satunya dengan cara melaksanakan penguatan organisasi. Menjadikannya momentum memperkuat fungsi peradilan dan hak masyarakat, mendorong tata kelola mandiri yang menciptakan kemandirian pengawasan bermasyarakat yang berada di bawah koordinasi Jaksa Garda Desa yang akuntabel dan juga membangun mitra strategis APH. Dengan begitu, dapat menciptakan kolaborasi harmonis, kolaboratif dan preventif antara desa dengan Kejaksaan dengan semboyan Desa Kuat, Hukum Terjaga, Bangsa Berjaya.

Jamintel mengapresiasi perkembangan Abpednas Sumatera Selatan sebagai salah satu organisasi dengan pertumbuhan tercepat sekaligus terbesar di Indonesia dengan jumlah anggota mencapai lebih dari 12 ribu orang. Apresiasi tersebut disampaikan Reda saat menghadiri kegiatan Optimalisasi Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) dalam Mendukung Program Prioritas Nasional (Jaga Dapur MBG dan Jaga Indonesia Pintar) serta Pengukuhan DPC Abpednas se-Sumatera Selatan. Kegiatan dipusatkan di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Ogan Ilir, Sabtu (27/6) pagi.

Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M., menegaskan pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawal tata kelola pemerintahan dan keuangan desa melalui pemanfaatan aplikasi Jaga Desa yang dikembangkan Kejaksaan.