Saksi Kontraktor Sebut Proyek Masjid Sriwijaya Mangkrak karena Belum Ada Pembayaran

# JPU: Tidak Ada Pertanggungjawaban Sisa Uang Proyek Rp109 Miliar

 

PALEMBANG, SIMBUR – Saksi-saksi perkara dugaan rasuah Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang kembali dihadirkan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tipikor kelas IA Palembang, Selasa (12/10) sedari pukul 10.30 WIB – 17.40 WIB. Sidang sempat diskors, dilanjutkan malamnya pukul 18.40 hingga tengah malam.

Saksi ini di antaranya Dian Sopian, karyawan PT Brantas Abipraya, saksi Budi Darmanto karyawan BUMN PT Brantas Abipraya, saksi Musnamil Rizki karyawan PT Brantas Abipraya dan Krisna Wijaya karyawan BUMN.  Ketiga terdakwa juga hadir langsung kembali dalam persidangan.

Terdakwa EH mengenakan batik merah, terdakwa SF mengenakan batik motif bunga biru merah dan terdakwa YA berkemeja putih lengan panjang. Dengan didampingi para tim kuasa hukumnya.

Saksi Krisna saat dimintai keterangan penasihat hukum terdakwa mengatakan di bulan Juli tahun 2017 pernah datang ke lokasi proyek, sebagai tim leader, untuk melanjutkan termin pembayaran 1 senilai Rp23 miliar, termin 2-3, senilai Rp 64 miliar, laku termin 4-6, dimana termin 4-5 pengerjaan utamanya untuk besi proyek Masjid.  “Total ada 600 lebih beton tiang pancang, satu titik 3 tiang pancang,  2 kali tim inspektorat datang ke lokasi proyek, pertama sendiri, kedua atas perintah gubernur dari tindak lanjut temuan BPK. Pengecekan untuk timbunan tanah, besi dan beton. Beton KSO PT Brantas kita datangkan beton setengah jadi, laku diuji dengan uji tekan selama 28 hari,” jelas saksi.

Tim pengawasan dan konsultan itu ada yang setiap hari datang dari Yayasan dan PT Brantas. Untuk proses penagihannya dilakukan setelah 2 persen pengerjaan, sesuai dengan volume ditandatangani kontraktor, total anggaran Rp628 miliar. “Proyek ini menghabiskan dana Rp 117 miliar lebih atau 19 persen pengerjaan. Proyek mangkrak terjadi karena belum ada pembayaran,” ujarnya.

Di bulan Juli 2016, termin 1-3 sudah dibayar, lalu Inspektorat melakukan audit, terkait seluruh pekerjaan? seluruh dicek apakah sudah sesuai, pengukuran, volume penimbunan dihitung sampai ketemu tanah asli. Tiang pancang beton juga tes dengan semacam pukulan getaran akan kelihatan dalam tiang pancang sampai 30-35 meter.

“Betul dilakukan pengujian dari fisik, tiang pancang dan struktur dari Inspektorat dan Yayasan, semua pihak hadir. Hasil pengujian ini, hasil pemeriksaan Polsri,” ujarnya.

“Maka uang diterima kontraktor totalnya Rp 127 miliar. Soal untung dan rugi akibat  tidak tersedianya dana November 2017, baru dilanjutkan Mei 2018,” tukasnya.

Kemudian saksi Budi Darmanto, menerangkan perihal ada rapat penawaran sampai lokasi proyek dengan tanah seluas 8 hektare.

“Di lokasi ada warga yang menolak?” tanya kuasa hukum terdakwa, saksi mengatakan aman tidak ada yang menganggu.

Saksi Mustamil menjelaskan seingatnya, di tahun 2016, memang pernah ada warga menanam pisang, sebagai kontraktor, ia tidak bisa menghentikan proyek, maka tetap kerja, dengan mempersilahkan untuk mendatangi Yayasan. Saat itu termin 1,2 dan 3 sudah dibayarkan.

Ketua majelis hakim Sahlan Effendi juga mempertanyakan perihal pengurukan tanah yang terkesan ada kejanggalan.

“Berapa luasa tanah diuruk?” tanya Sahlan.

Saksi mengatakan lupa. Untuk  terrmin 1 sampai menghabis dana Rp23 miliar, sebanyak 2001 ribu meter kubik totalnya.  “Tanahnya diambil dari luar, dengan dikontrak per satu truknya seharga Rp 500 ribu termasuk pemadatan,” tukas saksi.

 

Hasil Audit Inspektorat Hanya 967 Kewajiban Kontraktor Mengembalikan 

 

Penasihat hukum terdakwa EH sebagai Ketua Yayasan Masjid Sriwijaya, Nurmala SH MH, terkait pemeriksaan Inspektorat terkait audit pengujian timbunan tanah dan sekitar 600 tiang pancang proyek, dikatakannya kepada Simbur, bahwa saksi Inspektorat dan Polsri sudah 2 kali tidak hadir diperintahkan majelis hakim tidak hadir.  “Hasil audit Inspektorat dan Polsri itu, hanya Rp967 juta kewajiban PT Brantas mengembalikan kelebihan bayar dari yayasan. Temuan inspektorat tidak ada yang Rp119 miliar itu, oleh PT Brantas sudah dikembalikan. Temuan inikan asalnya temuan BPK, BPK meminta kepada Gubernur, lalu memerintahkan kepada Inspektorat dibantu tenaga teknis dari Polsri,” jelasnya.

Berdasarkan temuan dari Polsri itu, ada temuan yang mengatakan ada kelebihan pembayaran pihak Yayasan sebesar Rp967 juta dan diperintahkan kepada PT Berantas untuk mengembalikan selesai.  “Mengenai lembaga keuangan, 4 lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara adalah BPK, BPKP, Inspektorat, dan pengawas. Kami mengharapkan keadilan klien kami, karena di luar sana beredar bahwa, masa uang Rp 130 miliar bangunannya hanya itu, masa uang masjid dimakan. Kemudian tidak ada lelang, lelang-lelangan,” cetusnya kepada Simbur.

“Banyak berkembang di luar, inikan Masjid yang dibangun, memang saya tahu tidak ada masjid yang terbengkalai. Itu rumah tuhan, jadi sayang sekali kalau masjid ini tetap tidak dilanjutkan. Saya berharap tetap dilanjutkan,” timbang Nurmala.

Total proyek menurut temuan Inspektorat uang harus dikembalikan Rp 627 juta dari Rp 130 dipotong pajak dan lain-lain sekitar Rp 127 juta. “Jadi kerugian negara menurut Univ Tadulako Rp 116 miliar. Kalau 4 lembaga yang berwenang menghitung kerugian. Artinya kalau saya simpulkan, Univ Tadulako tidak berwenang,” timpalnya.

Nurmala rencananya Jumat, dipersidangan akan menghadirkan 4 orang saksi ahli perhitungan kerugian negara baik dari professor dan doktor. “Ahli ini tentang hukum keuangan negara, ahli menghitung kerugian negara. Ahli konstruksi profesor, karena hukum pidana itu melihat meanreal, niat melakukan kejahatan. Apakah memberikan dana hibah ada niat melakukan kejahatan? nanti itu akan dilihat, ahli menilai. Maka Pasal 2 dan Pasal 3 terbukti tidak unsur-unsurnya, Pasal 11 dan Pasal 12 itukan pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji itu terbukti tidak,” terangnya.

Dijelskannya, AN menerima Rp 2,3 miliar, EH Rp600 juta lebih, terbukti atau tidak. Pasal 11 tentang gratifikasi terbukti tidak angka-angka itu dipersidangan, saya melihat tidak terbukti kemudian Pasal 2 dan 3 melawan hukum, dengan sengaja melawan hukum menyebabkan kerugian keuangan negara, menguntungkan diri sendiri atau orang lain. “Itu yang paling penting dalam unsur-unsur kasus korupsi,” urai Nurmala.

Sejauh ini proyek telah dikerjakan, Eddy Hermanto dalam persidangan dituduh menerima uang Rp 648 juta, ternyata fakta dan bukti dipersidangan, Rp 648 juta itu, uang Rp 245 juta tertuang dalam NPHD tahun 2015, disitu diatur uang pengelolaan proyek.

“Di dalam SK pak EH akibat terbitnya SK itu, segala biaya diperlukan yang timbul dibebankan kepada pihak yayasan. Dalam SK EH diangkat pihak yayasan bukan gubernur. Kemudian dalam AD/ART yayasan disebutkan Pasal 19, mengatakan bahwa honor atau gaji kegiatan, ditanggung uang yayasan,” jelasnya.

 

Tidak Ada Pertangungjawaban

 

Jaksa penuntut umum atau JPU Roy Riyadi SH MH mengatakan, saksi ini yang meringankan dari pihak PT Brantas, bahwa prosedur lelang sudah benar, aliran-aliran uang dari penerimaan PT Brantas itu sudah sesuai dengan proyek pengerjaan.  “Totalnya Rp 127 miliar, hanya kami JPU akan buktikan bahwasanya, uang yang diterima PT Brantas itu, tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan. Ada kami aliran uangnya, kami menyita dokumen dari PT Brantas, uang Rp 127 miliar dengan pengerjaan 19 persen. Yang dimasukan KSO itu cuma Rp 7 miliar, Rp 20 miliar masuk administrasi proyek yang dikelola Yudi Arminto. Sebagian Rp 5 miliar ada catatan PT Brantas untuk pihak-pihak tertentu, termasuk terdakwa Syarifuddin dan Sumsel 1, fee ya seperti itulah, sisanya itu dikelola PT Brantas pusat,” tegas JPU.

Diteruskan Roy kepada Simbur, uang sisa proyek di kelola PT Brantas pusat sekitar Rp 109 miliar, masalahnya PT Brantas pusat tidak ada pertanggung jawabannya uang ini diperuntukan untuk pembelian apa, tidak ada, hanya laporan.

“Kalau standar akutansi pelaporan keuangan perusahaan harus jelas. Beli beton mana kuitansinya? tiang pancang dan penimbunan. Untuk penimbunan ditahun 2013 sudah ditimbun, jadi kalau menurut Aminuddin itu pekerjaanya sia-sia sebenarnya. Sudah ditimbun kenapa menimbun lagi, kalau tiang pancang itu pembayaran dari termin 1,2 dan 3 sebesar Rp 60 miliar. Makanya kalau dari perhitungan fisik saksi konstruksi kita, itu sekitar Rp 70 miliar, kelebihan bayar kepada PT Brantas, nanti akan kami tunjukan aliran ke PT Brantas ini,” beber Roy.

Roy juga menegaskan PT Brantas bohong kalau merugi, pahadal sudah menerik keuntungan dalam laporan setiap tahun.  “Kaitan dengan temuan audit inspektorat itu dengan perbuatan melawan hukum, hanya pihak Inspektorat diminta untuk melakukan audit dengan pihak Polsri. Kita tidak tahu pihak Polsri ini seperti apa. Hanya disitu disebutkan kerugiannya, dari temuan BPK Rp 23 miliar, menjadi Rp 900 jutaan. Apa iya kerugian proyek ini Rp 900 jutaan dari proyek masjid ini, itu pemeriksaan suratnya ada cuma 3 hari, apa iya 3 hari meriksa Rp 900 juta. Kita semua ada dokumennya, jadi kita yakinkan ini total los, bangun ditanah orang, pada saat akan melakukan cor pasti dilarang, jadi dak berani lagi bangun, kira-kira begitu analoginya,” tukas Jaksa Kejati Sumsel. (nrd) 

Share This: