Sebut Hanya Sandiwara, Bakal Lapor ke Kemendagri dan DPR-RI

BATURAJA, SIMBUR  –  Sejumlah anggota DPRD OKU dari lintas fraksi menyebutkan bahwa Gubernur Sumsel telah mempertontonkan sandiwara terkait polemik penunjukan Edwar Chandra sebagai Plh Bupati OKU. Hal itu ditegaskan oleh Mirza Gumay didampingi sejumlah anggota DPRD OKU lainnya saat memberikan keterangan pers di ruang Komisi I, Rabu (10/3).

Mirza menyebutkan, pernyataan Gubernur Sumsel dan H Achmad Tarmizi selaku Sekretaris Daerah (Sekda) OKU yang meminta agar dirinya tidak ditunjuk sebagai Plh Bupati merupakan drama yang dipertontonkan. “Drama yang dipertontonkan Gubernur Sumsel dan Sekda OKU kemarin adalah panggung sandiwara. Kami tahu ada intervensi via telepon ke lembaga DPRD dan Pemkab OKU. Lima menit sebelum konferensi pers intervensi tersebut datang ke DPRD untuk mencegah terjadinya konferensi pers,” kata dia.

Mirza menambahkan, siapa yang menelpon, siapa yang ditelepon, apa yang dibicarakan, dan bahkan menyebut nama oknum anggota DPRD OKU akan dibuka di depan Kemendagri, Kemenpan RB dan Komisi II DPR RI. Dijelaskan Mirza, terkait statement Sekda OKU (Achmad Tarmizi) yang tidak siap, pihaknya sudah mempertanyakan hal tersebut dan memang tidak ada komunikasi dari Gubernur terkait penunjukan Plh Bupati.

“Kami informasikan, persoalan pengangkatan Plh Bupati sudah kami tanya sebelumnya ke Sekda. Memang tidak ada komunikasi dari Gubernur terkait pengangkatan Plh Bupati,” ungkap Mirza Gumay.

Adanya statemen ketua DPRD OKU yang menyebutkan pernyataan penolakan Plh Bupati OKU oleh perwakilan 8 Fraksi yang ada di DPR OKU bukan keputusan Dewan. Mirza menegaskan bahwa yang bersangkutan sudah tahu sebelumnya. “Ketua DPRD OKU sudah kami beritahukan. Dirinya setuju akan ada rapat lintas fraksi serta konferensi pers terkait upaya untuk memberikan edukasi bahwa proses penunjukan Plh Bupati OKU tidak sesuai dengan amanat undang-undang yang ada,” beber Mirza.

Untuk itu, sambung Mirza, dalam waktu singkat pihaknya akan melaporkan Gubernur Sumsel dan Sekda OKU kepada Mendagri, Kemenpan RB dan Komisi II DPR RI. “Sesegera mungkin akan kami laporkan. Cara-cara oligarki kekuasaan seperti ini agar diketahui oleh pemerintah pusat supaya 367.600 jiwa penduduk Kabupaten OKU harus tahu akan hal ini,” pungkas Mirza.

Sebelumnya, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan bahwa penunjukan Plh Bupati OKU sudah sesuai dengan prosedur. Bahkan menurut Gubernur, Sekda OKU Achmad Tarmizi sendiri yang meminta agar orang lain saja yang menjabat Plh Bupati OKU. “Pengangkatan Edward Chandra sebagai Plh Bupati OKU ini, sudah sesuai dengan aturan,” tegas Gubernur.

Penunjukan Plh Bupati OKU ini, lanjut Gubernur, juga sudah melalui berbagai pertimbangan. “Termasuk permintaan dari pak Sekda Tarmizi langsung, yang menginginkan agar pejabat lain bisa ditunjuk sebagai Plh Bupati. Permintaan tersebut disampaikan Tarmizi melalui surat permohonan kepada Gubernur,” jelasnya.

Achmad Tarmizi mengaku, saat ini dirinya masih dalam suasana berkabung, atas meninggalnya Bupati OKU Kuryana Aziz.  Jadi dirinya menyampaikan permohonan tersebut. “Iya benar, saya sendiri yang meminta pak Gubernur untuk mencari pejabat lain saja. Karena saya saat ini masih berkabung. Selain itu, kondisi saya cukup terganggu atas meninggalnya Bupati. Karena beliau, sudah saya anggap sebagai orang tua saya,” tanggap Tarmizi.

Tarmizi juga menegaskan, merasa belum mampu untuk mengemban tugas tersebut. Walau hanya 10 hari, tapi tugas sebagai Plh Bupati OKU sangatlah berat. “Belum lagi saya juga menjadi ketua dari 10 organisasi di OKU dan juga menjalani tugas saya sebagai Sekda. Berbagai pertimbangan itulah yang membuat saya merasa belum sanggup untuk menjalaninya,” tukasnya. (red/rel)

Share This: