Aliansi Mahasiswa Sumsel Kecam Tindakan Represif dan Dugaan Intimidasi Polisi

# Gubernur Minta Pemprov Sumsel Tanggung Biaya Pengobatan Korban

PALEMBANG, SIMBUR – Aksi ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Sumsel Melawan masih menyisakan tragedi mencekam. Mulai dari bertambahnya korban luka-luka akibat bentrok dengan aparat, sampai tindakan intimidasi yang dilakukan orang tak dikenal (OTD) kepada Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sriwijaya, Nikmatul Hakiki. Hal tersebut terkuak saat konferensi pers di Sekretariat WALHI Sumsel, Kamis (26/9).

Delegasi Aliansi Sumsel Melawan, Radian Ramadhani memastikan jika pihaknya mengecam segala bentuk tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh kepolisian kepada massa aksi. Dirinya menilai hal tersebut jauh dari kata profesional dalam pengamanan aksi unjuk rasa. Tindakan oknum kepolisian tersebut diduga melanggar Pasal 28E UUD 1945, UU No 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum pasal 13 ayat 3, serta Peraturan Kapolri (Pekapolri) No 9/2008 pasal 2, 13, dan 24.

“Kami sangat mengecam keras pihak kepolisian dan kami sudah berkoordinasi dengan LBH dan Walhi untuk advokasi. Itu adalah salah satu bentuk penanganan massa aksi yang tidak profesional dari aparat, yang seharusnya itu adalah pelanggaran HAM,” tegasnya.

Ditambahkan saat ini tercatat ada 62 korban kekerasan yang tersebar di beberapa rumah sakit di Palembang. Hanya saja, jumlah tersebut hanya yang tervalidasi saja, karena kemungkinan ada ratusan korban lain yang tidak melaporkan apa yang dialaminya. “Kondisi sekarang yang tervalidasi ada 62 korban yang dirawat di berbagai RS. Kami belum mendapat informasi lagi apakah ada korban lain yang belum terkonfirmasi. Bisa jadi ratusan, hanya saja mereka tidak melaporkan karena hanya luka ringan saja. Ada beberapa yang masih di RS termasuk Desta yang harus operasi karena patah pada pergelangan kaki,” ungkapnya.

Kondisi terparah kemarin, lanjut Radian, luka di bagian kepala yang bocor. Ada juga yang patah tulang di mana bahunya terinjak-injak saat terjadi saling dorong dengan aparat. Kemudian ada juga yang patah tangan, pergelangan kaki dan sekarang masih terbaring di RS. “Soal biaya kemarin awalnya itu kami patungan untuk biaya RS, lalu malamnya Pemkot Palembang mengonfirmasi jika akan mengganti semua biaya RS,” katanya.

Sementara, perwakilan LBH Palembang, Ridwan Samosir memastikan akan melakukan advokasi terhadap mahasiswa yang menjadi korban kekerasan pada aksi unjuk rasa. “Pada aksi kemarin banyak mahasiswa yang terkena kekerasan dari aparat. Kami siap untuk mendampingi mahasiswa yang mengalami tindakan kekerasan dari aparat. Kami akan stay di posko pengaduan, jadi siapapun yang jadi korban kami siap mendampingi,” katanya memastikan.

Selain itu, ada cerita yang cukup mencekam dan intimidatif dialami oleh Presma Unsri Nimatul Hakiki beberapa jam sebelum berangkat ke kantor Walhi menghadiri konferensi pers. Dirinya mengaku dan merasa mendapat perlakuan intimidatif dari beberapa OTD yang diduga akibat kritikannya terhadap video resmi penanganan demonstrasi yang dirilis akun medsos Humas Polda Sumsel.

Dikatakan kejadiannya terjadi sekitar waktu salat Zuhur tadi setelah makan siang. Ada delapan orang yang secara implisit mengatakan mereka adalah anggota kepolisian yang  menemuinya dan ada upaya menariknya masuk ke mobil mereka.

Dikisahkan, kronologinya pada aksi terakhir itu banyak korban luka dan patah tulang dari mahasiswa. Kemudian di malam harinya, muncul video rilis dari Humas Polda Sumsel yang mengatakan bahwa mereka telah berhasil mengawal aksi secara damai bahkan masyarakat bisa beraktivitas dengan normal. Pada akhirnya itu (video) menyakiti hati massa aksi (mahasiswa).

“Kami anggap itu pencitraan berat karena mereka (polisi) masih mau mencari nama, padahal fakta di lapangan banyak (mahasiswa) yang masuk rumah sakit. Kemudian saya menyampaikan kritik terbuka melalui snap (medsos) mengatakan bahwa miris melihat apa yang dilakukan Polda Sumsel karena masih sempat pencitraan dengan (atas) tragedi yang terjadi. Saya menegaskan jika tidak menganggap itu tindakan oknum karena akun medsos yang digunakan adalah akun resmi Humas Polda Sumsel,” ungkapnya.

Dilanjutkan, malam harinya ada satu anggota yang DM berinisial EH dan diduga melakukan intimidasi. Setelah itu terjadi, hampir 10 orang polisi yang chat ke Nimatul, namun tidak ditanggapi karena baginya itu hanya oknum. “Persoalan saya dengan lembaga dan sangat menyayangkan tindakannya. Tapi siangnya terjadi tindakan intimidasi oleh beberapa OTD. Pada saat sedang menyalakan motor, awalnya datang satu orang yang menanyakan nama, kemudian bertambah tiga orang dan menceritakan kronologi semalam (chat di medsos). Pada akhirnya saya diajak untuk menemui orang yang DM saya ke ruangan,” lanjutnya.

Dilanjutkan, bagi Nimatul, ketika sudah berada dalam ruangan maka itu sudah tidak aman. Maka dia meminta jika ada yang ingin disampaikan dilakukan di tempat itu juga. “Saya sudah minta kalau memang lembaga merasa tersinggung silahkan diproses secara hukum, tapi mereka tidak mau. Saya tegaskan kepada mereka. Kalau memang mau permintaan maaf dari saya, selagi apa yang mereka sampaikan tidak rasional maka tidak akan ada permintaan maaf terkait statement tersebut. Itu yang membuat mereka panas sehingga saya dipegang dan ditarik tetapi ada yang melerai. “Kami sempat mengajak diskusi di masjid tetapi mereka tidak datang,” kata Nimatul.

Dirinya juga memastikan jika tidak ada surat tugas yang diperlihatkan OTD kepada Nikmatul. “Saya tegaskan tidak ada surat tugas yang disampaikan sebelum (akan) menangkap saya. Entah mereka ditugaskan atau tidak, yang jelas sebelum menangkap saya harus ada surat tugas yang disampaikan kepada saya. Saya rasa itu tindakan intimidatif dan bukan penanganan secara hukum,” pungkasnya.

Terkait, Direktur Walhi Sumsel, Hairul Sobri meminta agar tercipta rasa aman bagi mahasiswa yang melakukan aksi, maka pihak Komnas HAM dan Kompolnas untuk segera turun.

Melihat situasi dan kondisi hari ini, tekanan, intimidasi dan represif juga meningkat di Sumsel. “Jadi memang ada beberapa ancaman terhadap mahasiswa yang dilakukan oleh entah oknum yang mana, tapi menurut kami Komnas HAM, Kompolnas untuk segera turun menindaklanjuti situasi yang cukup mencekam bagi mahasiswa,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru bereaksi dengan pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Sumsel tentang pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel terhadap para mahasiswa yang menjadi korban saat menggelar aksi di depan Gedung DPRD Sumsel.

Deru mengatakan siap membiayai para korban luka-luka yang saat ini sebagain masih dirawat di rumah sakit. “Oh siap. Iya ajukan dari fakultasnya (kampus). Berapa biayanya, tidak apa-apa saya biayai,” ujarnya kepada Simbur, saat akan meninggalkan kantornya.

Sebelumnya saat Plt Ketua DPRD Sumsel, Anita Noeringhati menemui massa mahasiswa, dirinya mengatakan jika pihaknya merasa prihatin dan sangat paham dengan kondisi saat itu sehingga menimbulkan korban luka-luka. “Tentunya kami sangat paham dan dengan kajadian itu. Kami akan meminta Pemerintah Provinsi Sumsel untuk bertanggungjawab. Menurut mahasiswa ada korban luka-luka, tentunya nanti ada laporan yang kami minta Pemprov Sumsel bertanggungjawab untuk itu, seperti apa yang telah ditetapkan dalam peraturan,” tegasnya beberapa hari lalu.

Diwartakan sebelumnya, sekitar 47 mahasiswa jadi korban dalam aksi di depan gedung DPRD Sumsel, Selasa (24/9). Sebanyak 28 mahasiswa dirawat di RS RK Charitas dan mengalami luka-luka. Ada juga yang cedera dan patah tulang. Selanjutnya, 6 mahasiswa dirawat di RS Ak Gani karena mengalami luka-luka. Ada yang harus rawat inap karena mengalami patah tulang. Sementara, 13 mahasiswa diketahui dirawat di RS Muhammadiyah.

Namun dalam rilis resmi terbaru, Kamis (26/9) terdata ada 62 Korban dari massa aksi yang dibawa beberapa rumah sakit seperti RS Charitas, RS Aka Gani, RSMH, RS Muhammadiyah, RS Siloam, RS Siti Khadijah, RS Pelabuhan. Namun dipastikan  tidak ada korban meninggal baik saat aksi maupun sesudahnya. (dfn)