Ratusan Brimob Polda Sumsel Dikabarkan Turut Di-BKO ke Jakarta

PALEMBANG, SIMBUR – Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) dikabarkan turut mengirim satuan setingkat kompi (SSK) Brigade Mobile (Brimob) ke ibu kota negara, Jakarta. Pengiriman pasukan Brimob tersebut diketahui untuk memenuhi permintaan bantuan personel pengamanan pasca pemungutan, penghitungan dan penetapan suara Pemilu 2019.

Informasi yang diterima Simbur, Brimob Polda Sumsel dikirim untuk bergabung sebagai bantuan kendali operasi (BKO) di Polda Metro Jaya Jakarta, sama seperti ribuan Brimob dari polda lainnya di Indonesia. Meski demikian, Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Supriadi mengatakan belum mengetahui kabar tersebut. “Coba saya cek. Saya belum dapat info. Saya tanya Dansat Brimob dulu,” ungkap Kombes Pol Supriadi, kepada Simbur, Selasa (30/4) namun hingga kini (1/5) masih belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut.

Ketika dikonfirmasi, Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Sumsel, Kombes Pol Yuri Karsono Sik tidak bersedia memberikan informasi terkait pengiriman sekitar lima kompi personel, berikut peralatan dan senjata yang diterbangkan menggunakan pesawat komersil ke Jakarta sejak 19 April lalu. “Informasi langsung dari Bidang Humas (Polda Sumsel) saja. Kami tidak boleh memberikan informasi karena menyangkut perkuatan satuan,” tegasnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan, jelang pengumuman hasil pemilu dan pilpres pada 22 Mei mendatang, segala ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) perlu diantisipasi oleh pihak kepolisian. “Pasukan Polda Metro Jaya terbatas jumlahnya sehingga memang perlu pasukan cadangan (dari daerah-daerah). Diperkirakan, pada masa tanggap darurat akan makan waktu lama. Mulai dari pengumuman hingga selesai. Memang diperlukan pasukan cadangan secara bergantian. Kalau mengandalkan Polda Metro Jaya tidak memadai sehingga perlu BKO. Sudah sangat wajar,” ungkap Neta S Pane kepada Simbur, Rabu (30/4).

Dijelaskan Neta, saat bertugas polisi terbagi menjadi beberapa shift. “Banyaknya personel yang di-BKO-kan, itu hitungannya gede. Stamina dan jam kerja (polisi) harus diperhitungkan dan diperhatikan. Kalau diforsir 24 jam juga tidak mungkin,” terangnya sembari berharap, polisi cermat di lapangan dalam menjaga kamtibmas. “Terutama dalam menggunakan senjata api dan peluru tajam. Harus sesuai ketentuan SOP dan ekstrahati-hati. Karena dalam kontrol pers, masyarakat, dan LSM maka polisi akan lebih hati-hati,” tegasnya.

Meski polisi harus bersikap terbuka dan profesional, lanjut dia, tapi ada aturan kamtibmas yang memang harus dipatuhi semua pihak. “Saya kira apa yang dilakukan polisi untuk menjaga keamanan, masyarakat harus menerima. Jangan sampai polisi selaku aparat di lapangan bersikap semena-mena. Percayakan sama pihak kepolisian sambil memantau kinerjanya,” tutupnya. (maz)

(Baca berita selengkapnya di edisi cetak surat kabar Simbur Sumatera)