Jalan Umum di Sumsel Steril Truk Batu Bara per 8 November 2018

PALEMBANG, SIMBUR – Terhitung Kamis (8/11) ini jalan umum di Sumsel dipastikan steril dari angkutan truk batu bara. Kepastian itu diungkapkan Sekda Sumsel Nasrun Umar, saat jumpa pers di Ruang Rapat Bina Praja Selasa (6/11) siang.

“Dengan segala pertimbangan matang, Pergub 23/2012 tentang Tata Cara Pengangkutan Batu Bara di jalan umum dicabut.  Terhitung 8 November 2018 mulai pukul  00.00 WIB. Jadi mulai 8 November tidak ada lagi truk batu bara di jalan umum,” tegas Nasrun.

Nasrun mengatakan, kebijakan itu diambil terkait banyaknya masukan dan aspirasi masyarakat yang berada di sekitar jalan yang dilalui truk batu bara. Dengan dicabutnya Pergub tersebut artinya tata cara pengangkutan batu bara kembali ke Perda Nomor 5/2011 yakni pengangkutan batu bara dilakukan melalui jalur khusus batubara.

“Sebagaimana diucapkan gubernur ini sesuai visi misinya membawa Sumsel maju untuk semua. Makanya semua akan diwujudkan dalam bentuk nyata sejak 1 hari dilantik,” ujarnya.

Untuk menindaklanjuti hal ini Pemprov Sumsel juga sudah menugaskan tim khusus dari Dishub, Dinas ESDM dan pihak kepolisian terkait masalah di lapangan. “Konsekuensi ditutupnya jalan umum angkutan batubara ini,  Kadishub ditugaskan sejak Pergub ini dicabut untuk melakukan  pengawasan dan pengaturan atas operasional di jalan raya,” tambahnya.

Usai menyampaikan hal tersebut, Sekda Sumsel Nasrun Umar pamit meninggalkan jumpa pers, untuk menghadiri Rapat Banggar di DPRD Sumsel. “Apabila ada pertanyaan yang sifatnya teknis dapat ditanyakan dengan Kepala OPD terkait yang sudah kami undang. Intinya dengan kebijakan ini Gubernur Sumsel periode 2018-2023 sudah bergerak dalam aksi yang nyata dalam rangka memenuhi keinginan dan aspirasi masyarakat,” tandasnya.

Gubernur Sumsel Herman Deru, membenarkan telah mencabut Pergub Nomor 23/2012. Dengan dicabutnya Pergub tersebut secara otomatis Perda Nomor 5/2011 yang sempat tertunda bisa dijalankan.

Gubernur berharap dengan kebijakan ini aktivitas masyarakat di sepanjang jalan umum yang kerap dilintasi truk batubara bisa lebih nyaman tanpa gangguan. Diapun mengaku lega karena harapan masyarakat sudah terakomodir. “Saya juga berterimakasih kepada para pengusaha tambang, pengusaha angkutan karena telah mendukung saya,” jelasnya.

Di tempat yang sama Kepala Dinas Pertambangan dan ESDM, Robert Herry menjelaskan bahwa perkembangan jalan berikut fasilitasnya khusus sudah siap digunakan. Berdasarkan data tahun 2017 jelas dia ada sebanyak 5 juta ton batu bara yang diangkut melalui jalan umum. Jumlah tersebut masing-masing 3,9 juta ton batu bara dikirim ke Palembang dan sisanya 1,1 ton dikirim ke Lampung.

“Kami sudah koordinasi dengan PT Titan Energy agar siap untuk menampung  batubara 5 juta ton yang diangkut ke Palembang atau ke Lampung. Bukan hanya jalan, tapi termasuk dermaga dan fasilitas timbangan sudah lengkap dan layak. Selama ini jalan servo sudah angkut 3 juta ton lebih jadi jalan Servo ini sudah siap dilalui,” jelasnya.

Disinggung soal selisih biaya menggunakan jalan umum dan khusus, Robert Herry meyakinkan bahwa angkutan menggunakan jalan khusus ini tidak akan lebih mahal melalui jalan umum. Lebih jauh Robert mengataan bahwa Perda nomor 5 tahun 2011 tersebut sudah jelas bahwa pengusaha telah diberikan waktu 2 tahun  untuk mengalihkan angkutan itu. “Waktu itu jalan khusus itu belum ada atau belum selesai. Sekarang jalan ini sudah ada dan selesai jadi harus digunakan,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Sumsel Nelson Firdaus mengatakan untuk mengantisipasi kebijakan ini pihaknya sudah menyurati sejumlah kabupaten dan Polres serta Denpom agar bekerjasama saat pelaksanaan.

“Akan ditentukan titik lokasi. Kami juga terjunkan dari balai BPDD kementerian saat akan razia. Sebelumnya kami juga sudah adakan razia. Mulai dari over loading dan yang tidak ada dispensasi khusus. Ada 150 kami tilang sesuai kesalahan masing-masing. Setelah dicabutnya Pergub ini bersama tim terpadu kami juga akan segera lakukan penertiban” jelasnya.

Dikatakan Nelson setelah Pergub ini dicabut truk-truk yang selama ini dikeluhkan masyarakat akan dialihkan menggunakan jalur khusus Servo. “Di lahat-Tanjung Jambu akan kami adakan penertiban di sana baik truk yang tidak terdaftar maupun over  loading,” jelasnya.(red/rel)