Tiga Korban Tewas dan Satu Warga Hilang akibat Banjir di Semarang

JAKARTA, SIMBUR – Banjir di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah terjadi sejak Rabu, (22/10), pukul 14.30 WIB. Banjir akibat hujan deras disertai angin kencang. Total warga terdampak mencapai 22.653 KK atau 40.452 jiwa di tiga kecamatan yakni Genuk, Pedurungan, dan Gayamsari.

“Hingga kini, tercatat tiga korban meninggal dunia, satu korban hilang, dan 134 jiwa mengungsi di tujuh lokasi pos pengungsian,” ujar Abdul Muhari PhD, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Jumat (31/10).

Menurut Muhari, ketinggian genangan di 17 titik bervariasi antara 10–90 cm, dengan beberapa titik terdampak parah di Muktiharjo Kidul, Genuksari, dan Trimulyo. “Ribuan rumah terdampak, dan beberapa ruas jalan nasional, seperti Jl. Kaligawe, masih tersendat akibat genangan,” ungkapnya.

Penanganan darurat terus dilakukan oleh BPBD Kota Semarang, BPBD Provinsi Jawa Tengah, dan BNPB, meliputi evakuasi warga, pendirian pos dapur umum, distribusi logistik, dan 1.000 nasi bungkus. Selain itu, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) telah dilaksanakan sejak 25 Oktober dengan 27 sorti penerbangan, menyebar NaCl dan CaO, yang berhasil menurunkan curah hujan hingga 85 persen di wilayah Jawa Tengah.

Status tanggap darurat banjir berlaku mulai 23 Oktober hingga 5 November 2025 sesuai Keputusan Walikota Semarang No. 300.2/1010 Tahun 2025, dengan pembentukan Posko Komando Penanganan Bencana. “Hingga Kamis, 30 Oktober, cuaca cerah berawan, namun air belum surut sepenuhnya dan lalu lintas di beberapa titik masih tersendat,” terangnya.

Diketahui, banjir yang melanda Kota Semarang kali ini bukan sekadar genangan. Akan tetapi cerminan kompleksitas sistem tata air yang membutuhkan langkah penanganan terpadu. Hujan menjadi pemicu utama, namun sejumlah faktor lain seperti penurunan muka tanah, keterbatasan saluran pembuangan, serta pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir turut memperparah kondisi banjir yang bertahan lebih dari dua pekan.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayjen TNI Budi Irawan meninjau langsung sejumlah titik kritis banjir di Kota Semarang pada Jumat (31/10). Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh sistem pompanisasi, saluran air, dan fasilitas pendukung berfungsi dengan baik, serta untuk mengidentifikasi hambatan teknis di lapangan yang mengganggu proses pembuangan air ke laut.

Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Rumah Pompa Tenggang di Kelurahan Terboyo Kulon. Seluruh pompa di lokasi tersebut dipastikan beroperasi dengan baik untuk mengalirkan air menuju Kolam Retensi Terboyo. BNPB bersama instansi terkait juga mengerahkan sejumlah pompa portabel guna mempercepat proses penurunan genangan. “Alhamdulillah. Hari ini sudah terealisasi. Seluruh pompa sudah hidup,” ungkap Budi.

Setelah itu, peninjauan dilanjutkan ke pintu pembuangan air (outlet) Kolam Retensi Terboyo yang terletak di kawasan proyek pembangunan Tol Laut. Area ini juga direncanakan berfungsi sebagai tanggul penahan rob agar air laut tidak melimpas ke daratan. Hasil observasi menunjukkan bahwa aliran air dari kolam retensi belum dapat mengalir optimal ke laut karena adanya dua pintu pembuangan yang juga berfungsi sebagai jembatan sementara untuk mobilisasi kendaraan proyek.

Guna memastikan sistem pembuangan bekerja efektif, Budi melakukan peninjauan menggunakan perahu karet di area tersebut. Berdasarkan hasil tinjauan lapangan, ditemukan sejumlah hambatan teknis yang memerlukan penanganan lintas sektor secara segera.

BNPB kemudian melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Kodam IV/Diponegoro, serta pihak pengembang proyek untuk melaksanakan langkah korektif di lapangan. Beberapa keputusan langsung diambil, antara lain pembongkaran dan pembuatan sodetan pada bagian yang menghambat laju air, serta penerapan inovasi teknis untuk memastikan sistem tata air dapat berfungsi lebih efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, Budi juga mendorong pemasangan pompa tambahan oleh BBWS guna mempercepat pengaliran air dari kolam retensi yang tertahan akibat proses pembangunan tanggul. Seluruh langkah ini langsung dilaksanakan di lapangan pada hari yang sama. “Pompa-pompa juga akan kita tempatkan di ujung, yang menjadi sumber masalah. Kalau sudah kita tempatkan, semoga dapat lebih mengurangi genangan air,” kata Budi.

Sebagai bentuk penguatan, BNPB juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pompanisasi yang bertugas memastikan seluruh pompa beroperasi secara maksimal selama 24 jam dan menangani setiap kendala teknis yang muncul di lapangan secara cepat. “Alhamdulillah. Satgas pompanisasi sudah terbentuk dan mulai bekerja. Sudah ada juga grup jaringan komunikasi, sehingga jika ada trouble akan segera ditangani,” kata Budi.

Peninjauan tersebut menjadi momentum untuk menyatukan langkah antarinstansi dalam mengurai akar permasalahan banjir Kota Semarang. Namun demikian, penanganan di darat membutuhkan dukungan upaya mitigasi di udara, mengingat intensitas hujan yang masih tinggi di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya.

Sebagai langkah pendukung, BNPB menambah satu armada pesawat dalam Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang kini beroperasi dari Bandara Adi Soemarmo, Solo. Penambahan ini memperkuat operasi serupa yang telah berjalan dari Bandara Ahmad Yani, Semarang. Operasi OMC difokuskan pada penyemaian bahan Natrium Klorida (NaCl) dan Kalsium Oksida (CaO) ke awan potensial hujan di wilayah perairan utara dan selatan Jawa, dengan tujuan mengendalikan pembentukan awan hujan sebelum mencapai daratan.

“Selain pompanisasi, kami juga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Dari satu pesawat sudah kita tambahkan jadi dua. Satu ada di Ahmad Yani dan satunya lagi ada di Adi Soemarmo, Solo,” tutup Budi.

Melalui rangkaian langkah tersebut, BNPB menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dan solusi terpadu dalam penanganan banjir. Fokus utama diarahkan bukan pada pencarian kesalahan, melainkan pada upaya bersama untuk memperbaiki sistem dan mencegah bencana berulang. Koordinasi seluruh unsur pemerintah, TNI, akademisi, dan pelaku pembangunan terus diperkuat dalam satu komando, dengan tujuan utama memastikan keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat.(red)