Presiden Prabowo Tekankan Pentingnya Swasembada Pangan Menyeluruh hingga Tingkat Kecamatan

PALEMBANG, SIMBUR – Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto memimpin Rapat Koordinasi Bidang Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2024 dirangkaikan dengan Sosialisasi Kebijakan Upah Minimum Tahun 2025. Rapat digelar virtual oleh Kemendagri, Senin (9/12) pagi.

Presiden Prabowo juga memberikan beberapa arahan dalam Rakor tersebut.  Prabowo mengingatkan agar semua Kementerian dan Lembaga juga pemerintah daerah fokus pada pengendalian inflasi dan peningkatan produksi. Serta menekankan pentingnya mewujudkan swasembada pangan nasional.

“Swasembada pangan dalam arti yang luas dalam arti yang menyeluruh. Artinya kita swasembada secara nasional iya. Tapi kita juga harus swasembada secara besar. Kita juga harus swasembada secara kabupaten bahkan di tiap kecamatan. ini adalah kearifan bermasyarakat nenek moyang kita dari dulu. Kita diajarkan tiap desa harus punya lumbung pangan. Jadi inilah strategi besar kita apakah kita akan mencapainya dalam waktu yang lama atau sedang itu nanti tergantung upaya kita,” jelas Presiden Prabowo.

Dalam rapat tersebut, Presiden menyambut positif program yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. “Tadi juga dari Provinsi Sumatera Selatan ya, bagus itu langkah langkahnya yang mereka ambil (Program Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak Se-Sumsel).  Nanti Saya minta print out dari langkah-langkah yang mereka ambil.  Saya kira gerakan serentak itu benar dan saya kira ini sesuatu yang baik dan sesuai arah besar kita gerakan tanam serentak,” ujar Presiden Prabowo.

Sementara itu, Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi dalam paparan singkatnya menjelaskan bahwa selain dapat mengendalikan inflasi, Provinsi Sumsel juga mampu menjaga pertumbuhan ekonomi. Dalam mengendalikan inflasi, Pemprov Sumsel menurutnya melakukan berbagai langkah melalui Program Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumsel. Gerakan ini menitikberatkan pada penguatan pasokan dan distribusi bahan pangan.

Penguatan tersebut dilakukan dengan Gerakan Tanam (Gertam) Cabai dan Bawang Merah Serentak se-Sumsel di 45 titik di 17 Kabupaten/Kota. Perjanjian Kerjasama (PKS) Kerjasama Antar Daerah (KAD) Kerjasama dengan daerah penghasil. Penguatan Ketersediaan Pasokan melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) Goes to School dan Office. Operasi pasar murah (OPM) Serentak secara rutin yang bersinergi  dengan BUMN/BUMD, swasta, perbankan, TNI, Polri, (Subsidi harga ongkos dan lainnya).

Selain itu bekerjasama dengan Bulog Kanwil Sumsel dan Koperasi di 17 Kabupaten/Kota sebagai Penyaluran/Distribusi Beras Program Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP)  dan Komoditi Pangan Lainnya. Peningkat Peran, Bulog dalam penyediaan beras untuk ASN di Sumsel (Kerjasama Provinsi dan Kab/Kota dengan Bulog.

“Kita juga memantau harga dan stok, melakukan dukungan penyediaan pangan oleh Polda Sumsel dan Kodam II Sriwijaya dengan pemanfatan lahan Polda dan Kodam II Sriwijaya. Melakukan peningkatan lahan sawah serta sidak pasar dan gudang,” jelasnya.

Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D. Dalam kesempatan itu Mendagri Tito Karnavian juga mengatakan, selain membahas perkembangan inflasi daerah, rapat tersebut membahas arahan kebijakan Upah Minimum tahun 2025.  Dimana sebelumnya sudah dilakukan ratas dengan Presiden agar difollow up oleh para kepala daerah sesuai dengan aturan daerah masing-masing  untuk keperluan keseimbangan antara pengusaha dan para buruh. (kbs/red)