Pemerintahan

JAKARTA, SIMBUR – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menegaskan komitmennya. Terutama dalam mengawal implementasi Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) sebagai upaya memperkuat tata kelola pengelolaan sampah di daerah. Komitmen tersebut disampaikan pada Rapat National Steering Committee (NSC) LSDP yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas), beberapa waktu lalu, di Ruang Rapat Executive Lantai 20, Menara Bappenas. Rapat dipimpin Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, dan dihadiri…

JAKARTA, SIMBUR – Dalam arahannya di Rapat Koordinasi Nasional SDM yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, menegaskan bahwa tujuan penerapan sistem merit dan manajemen talenta adalah memastikan orang yang tepat berada pada jabatan yang tepat untuk mencapai target organisasi dan pembangunan nasional. Karena itu, BKN terus mendorong penerapan meritokrasi melalui pendampingan kepada instansi pemerintah. “Dengan pendampingan dari BKN, Hingga kini, 643 instansi telah mendapat pendampingan…

PALEMBANG, SIMBUR – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) RI, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. H. Dudung Abdurachman, S.E., M.M., M.H. melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan. Kepala KSP beserta rombongan mendarat di Bandara International Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang pada Rabu (12/8) pukul 08.39 WIB. Menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA 102 dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta. Kedatangan Kepala KSP RI ini dijadwalkan dalam rangka pelaksanaan rangkaian kegiatan kunjungan kerja strategis di wilayah Provinsi Sumatera…

JAKARTA, SIMBUR – Dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan efisien, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memperkuat kolaborasi strategis pencegahan celah korupsi di tingkat daerah. Melalui diskusi intensif yang digelar di Ruang Rapat SUPD IV Lantai 3 Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, beberapa waktu lalu, kedua lembaga sepakat untuk mengintegrasikan data dan program pencegahan korupsi, dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai tulang punggung stransparansi. Kepala…

JAKARTA, SIMBUR – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan korupsi melalui akselerasi interoperabilitas antara Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui Informasi Pembangunan Daerah dengan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP). Pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut penjajakan interoperabilitas kedua sistem guna mendukung tata kelola perencanaan dan penganggaran daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data. Pertemuan berlangsung di Gedung…

PALEMBANG, SIMBUR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti praktik penyusunan regulasi daerah yang berpotensi terindikasi korupsi. Termasuk perda, pergub, perbup/perwali yang disusun melalui praktik lobi tanpa mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kasatgas 6 Direktorat Monitoring KPK RI, Siti Rachmawati, menjelaskan bahwa kegiatan lobi dalam sistem demokrasi merupakan sesuatu yang sah. Itu karena menjadi salah satu sarana penyampaian aspirasi masyarakat, dunia usaha, maupun berbagai pemangku kepentingan kepada pemerintah dalam proses penyusunan regulasi. Meski demikian, menurutnya, persoalan…

JAKARTA, SIMBUR – Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan membekali 145 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghadapi era kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) melalui program pelatihan dan penguatan kapasitas kepemimpinan digital, hasil kolaborasi dan kerja sama dengan Microsoft Indonesia. Kepala BKN, Prof. Zudan, mengungkapkan transformasi birokrasi di era kecerdasan buatan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus segera direspons oleh seluruh ASN. Perkembangan AI akan mengubah cara kerja pemerintahan secara fundamental, terutama karena banyak…

PALEMBANG, SIMBUR – Kemendagri menekankan pentingnya ketepatan sasaran program dan anggaran dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2026. Kegiatan diselenggarakan di Kota Palembang, beberapa waktu lalu. Pada kesempatan itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) III Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Fauzan Hasan, menyampaikan bahwa proses penandaan (tagging) program dan anggaran penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara selektif pada setiap strategi…

JAKARTA, SIMBUR — Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri berkolaborasi dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) menyelenggarakan Kegiatan Pelatihan Pembuatan dan Pemanfaatan Pewarna Alami selama dua hari, sejak Senin (18/5) hingga Selasa (19/5), di Rumah Sentra Tenun Gunung Mako, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional Tri Tito Karnavian didampingi Direktur SUPD III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Fauzan Hasan dan turut dihadiri Wakil Ketua Dekranasda Provinsi NTT Vera Asadoma,…