Kembangkan dan Tuntaskan, Hindari Tumpang Tindih Penanganan Perkara

# Kasus Garuda Indonesia, Kejagung Koordinasi dengan KPK

 

 

JAKARTA, SIMBUR – Dugaan tindak pidana korupsi di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dikabarkan Jaksa telah dinaikan menjadi penyidikan umum. Tahap pertama sedang didalami terkait pengadaan pesawat Garuda Indonesia ATR 72-600. Hal itu diungkap Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin saat konferensi pers di lobi gedung Menara Kartika Adhyaksa Jakarta Selatan, Rabu (19/1).

Jaksa Agung menyampaikan, dalam menangani perkara itu,  tentunya tidak akan berhenti sampai di tahap tersebut. Ada beberapa pengadaan kontrak pinjam dan masih akan dikembangkan. Mulai dari pengadaan pesawat jenis ATR, pesawat jenis Bombardier, pesawat jenis Air Bus, pesawat jenis Boeing, dan Rolls Royce.

Ditegaskan Burhanuddin, pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih penanganan perkara. “Kami akan kembangkan dan tuntaskan. Setiap penanganan, kami akan berkoordinasi dengan KPK karena ada beberapa yang telah tuntas di KPK dan juga untuk menghindari adanya tumpang tindih,” ujar Jaksa Agung.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Dr Febrie Adriansyah menyampaikan, Jaksa Agung memerintah kepada jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus untuk melakukan penyidikan dalam proses melihat siapa yang bertanggung jawab di luar yang telah ditetapkan oleh KPK. Tentunya akan intens melakukan koordinasi dengan KPK untuk penyelesaiannya. Karena telah dilakukan terlebih dahulu oleh KPK mulai dari alat bukti maupun konstruksi pembuktian mungkin telah ada di KPK.

“Saat ini, perkara telah naik ke tahap penyidikan. Konsentrasi kami ada di pengadaan pesawat jenis ATR dan Bombardier. Untuk kerugian negara, kami tidak bisa sampaikan secara detail karena tetap akan dilakukan oleh auditor,” ujarnya.

Menurut Jampidsus, kerugian cukup besar. Contohnya, untuk pengadaan sewa saja, indikasinya sebesar Rp3,6 Triliun sehingga cara pandang penyidik di Kejaksaan Agung. Sekaligus mengupayakan bagaimana kerugian yang terjadi di PT Garuda Indonesia, akan  diupayakan pemulihannya. “Kerugian di PT. Garuda Indonesia terjadi pada saat dipimpin oleh Direktur Utama ES yang saat ini telah diproses oleh KPK dan masih menjalani hukuman,” ujar Jampidsus.

Selain kasus PT Garuda Indonesia, Jaksa Agung dan jajaran juga merilis perkembangan sejumlah perkara. Di antaranya, dugaan korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015—2021, dan Tindak Lanjut Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada PT Asabri (Persero). Di samping pemberantasan mafia tanah dan mafia pelabuhan.

Dalam konferensi pers tersebut Jaksa Agung Burhnuddin didampingi Jaksa Agung Muda Intelijen Dr Amir Yanto, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Dr Febrie Adriansyah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Asisten Umum Jaksa Agung (ASUM) Kuntadi, dan Asisten Khusus Jaksa Agung (ASUS) Hendro Dewanto.(red)