Pers Dukung Percepatan Rehabilitasi Mangrove Nasional

# KLH dan PWI Pusat Gelar Workhsop

 

 

JAKARTA, SIMBUR – Sembilan gubernur dari sembilan provinsi prioritas bakal menandatangani draft kesepakatan untuk percepatan rehabilitasi mangrove saat Hari Pers Nasional (HPN) 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Adapun sembilan provinsi tersebut terdiri dari Sumatera Utara, Bangka Belitung, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat.

Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari menegaskan, salah satu alasan Panita Pusat Hari Pers Nasional (HPN) 2022 menggelar workshop untuk merumuskan komitmen bersama merehabilitasi mangrove.  Untuk itu, lanjut dia, dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022, akan digaungkan Gerakan Nasional Penyelamatan Mangrove. Salah satu kegiatannya mengadakan workshop ini.

“Kami, insan pers Indonesia berharap, melalui workshop ini, bisa dirumuskan komitmen dukungan percepatan rehabilitasi mangrove yang akan ditandatangani oleh Gubernur dari 9 (sembilan) provinsi prioritas rehabilitasi mangrove pada puncak perayaan Hari Pers Nasional,” terang Atal S Depari saat Workshop Percepatan Rehabilitasi Mangrove di Kempinski Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (20/1).

Menurut Atal, bangsa Indonesia punya tangggung jawab dan peran sangat penting mengawal perubahan iklim dunia menjadi lebih baik. “Untuk ditinggali dan wariskan ke anak cucu. Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Indonesia memiliki hutan hujan tropis ketiga terbesar di dunia dengan luas area sekitar 125 juta hektare yang didalamnya terdapat area hutan mangrove dan gambut,” jelas Atal.

Ekosistem mangrove memiliki fungsi sangat penting karena berperan sebagai sabuk hijau bagi area pesisir dan sebagai ekosistem dengan simpanan karbon terbesar. Tak hanya itu, melalui skema perdagangan karbon, Indonesia sebenarnya bisa mendapatkan pendapatan hingga 350 trilun rupiah dari transaksi jual beli sertifikat emisi karbon ini.

Di tempat yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, hutan mangrove memiliki sejumlah fungsi penting.  Salah satunya mampu mencegah abrasi laut. “Dari sisi fisik, mangrove berakar banyak dan batangnya kukuh mampu mencegah bahaya tsunami, ombak, dan abrasi laut,” kata Siti Nurbaya dalam sambutannya.

Dia juga menjelaskan mangrove memiliki fungsi ekologi yaitu menjadi filter polusi air dan udara karena sifatnya yang bisa tumbuh pada kondisi tanah berlumpur dan mampu menyerap polusi dari udara.  “Mangrove sebagai habitat tempat hidup dan berkembang biaknya berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya,” ujarnya.

Dia mengatakan mangrove memiliki fungsi ekonomi karena menghasilkan buah atau biji yang bisa dijadikan makanan atau minuman. Kulit batang dan daun mangrove juga bisa menjadi bahan baku pewarna batik.  Manfaat lainnya ialah hutan mangrove bisa dikembangkan dan dimanfaatkan menjadi spot lokasi wisata alam.

Menteri Siti mengungkapkan data Peta Mangrove Nasional (PMN) 2021 menunjukkan sebaran luas ekosistem mangrove di Indonesia seluas 3,36 juta hektare. Dia mengungkapkan, 2.6 juta hektare di antaranya berada di dalam kawasan dan 702 ribu hektare lainnya di luar Kawasan.

Workshop ini juga menghadirkan pembicara antara lain, Hartono Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Dirjen PDAS Dyah Murtiningsih, Direktur Yayasan Konservasi Alam Nusantara Muhammad Ilman,Denny Nugroho dari Universitas Diponegoro dan Nurjaman Mochtar dari PWI Pusat.(red)