Rugikan Negara Rp771 Juta, Dituntut 2 Tahun

# Sidang Korupsi Jalan Rantau Alai

 

PALEMBANG, SIMBUR – Jaksa penuntut umum dari Kejari Ogan Ilir, yakni Yulius SH MH dan Maichel Carlo SH membacakan tuntutan perkara terhadap perkara dugaan tipikor Jalan Rantau Alai – Simpang Kilip, Kabupaten Ogan Ilir tahun anggaran 2019, yang merugikan negara Rp 771 juta.  Pembacaan tuntutan tersebut sekitar pukul 10.00 WIB, Rabu (19/1/22), di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang kelas IA khusus.

Sidang dihadiri langsung jaksa penuntut dan tim kuasa hukum terdakwa. Kedua terdakwa ZA kontraktor dan Dirut PT Fizupu Cahaya Buana dan terdakwa SB selaku PNS dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Ogan Ilir. Mereka mengikuti tuntutan secara online dari Rutan Pakjo Palembang kelas I.

Jaksa penuntut menegaskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU tipikor.  Dengan pertimbangan memberatkan, para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Kemudian pertimbangan meringankan para terdakwa, jujur, sopan selama persidangan dan telah mengembalikan uang negara.

“Menuntut kedua terdakwa dengan pidana penjara 2 tahun, lalu denda Rp50 juta serta subsider 5 bulan kurungan. Menuntut kedua terdakwa, dengan hukuman tambahan mengganti sisa kerugian negara  telah dikembalikan Rp 725,5 juta dari jumlah total kerugian negara Rp 771 juta,” terangnya.

“Sisa kerugian negara yakni Rp46 juta, dengan ketentuan apabila tidak membayar paling lama sebulan setelah berkekuatan hukum tetap, harta benda disita, apabila tidak mencukupi diganti 10 bulan tahanan,” tukas jaksa penuntut.

Persidangan pekan depan dilanjutkan dengan agenda pledoi. Baik dari kedua terdakwa atau tim kuasa hukumnya secara tertulis, tukas Mangapul Manulu SH MH didampingi Waslan SH MH yang memimpin jalannya persidangan.

Dalam dakwaanya, terdakwa SB sebagai Kasi Jembatan di Dinas PUPR Ogan Ilir dan PPK, dalam proyek peningkatan Jalan Ruas Rantau Alai – SP Kilip, tahun anggaran 2019. Bersama terdakwa ZA dari PT Fizupu Cahaya Buana, menjadi pemenang lelang, dengan nilai kontrak Rp 4.922.556. 000- atau Rp 4,9 miliar.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan proyek selama 90 hari, sejak 23 September 2019 sampai 21 Desember 2019, hingga pekerjaan seratus persen. Anggaran diterima terdakwa ZA melalu rekening Bank Sumsel Babel setelah dipotong PPN/PPH Rp 4.123.767.790- atau Rp 4,1 miliar lebih. Bahwa perbuatan terdakwa Syamsul Bakhri ST bersama terdakwa ZA merugikan negara, sesuai temuan BPK Sumsel tanggal 18 November 2021 kerugian negara sebesar Rp 771.606.454 juta, atau Rp 771,6 juta.

“Panjang ruas jalan seharunya 850 meter hanya 450 meter saja, besi seharusnya 680 kg hanya 12.755 gram saja. Terdakwa SB sebagai PPK di PUPR Ogan Ilir, proyeknya telah mencapai seratus persen di tanggal 10 Desember 2019. Namun SB tidak melakukan pengecekan lapangan, dan terdakwa ZA didakwa Memperkaya diri sendiri, korporasi dan orang lain,” jelas Carlo.

Dikatakan Carlo saat terdakwa sudah sekitar sepekan ditahan di Lapas Pakjo Palembang. “Dari temuan ada kekurangan volume, paling terlihat di agregat B (batu split) lapisan batu. Termasuk timbunan dan mobilisasi juga ada. Didakwa Pasal 2 dan Pasal 3 tentang UU Tipikor,” timpalnya kepada Simbur. (nrd)