Telusuri Aliran Dana Rp2,5 Miliar, Hakim Sebut Proyek Ijon

PALEMBANG, SIMBUR – Persidangan rasuah Masjid Sriwijaya Jilid 2 digelar Rabu (13/10) pukul 10.00 WIB. Kali ini tiga orang saksi dihadirkan langsung di muka persidangan Pengadilan Negeri Tipikor kelas IA, dengan diketuai majelis hakim Abdul Aziz SH MH bersama Sahlan Effendi SH MH didampingi tiga hakim lagi.  Tiga orang saksi yakni saksi Lumasia sebagai bendahara, saksi Yudi manager operasional proyek PT Brantas Abipraya dan saksi Zainal sebagai bendahara Yayasan tahun 2017.

Majelis hakim dalam persidangan banyak mencecar keterangan saksi Yudi manager operasional PT Brantas Abipraya, terkait adanya kucuran dana ke rekening saksi pada bulan Oktober 2015 senilai Rp 2,5 miliar.  “Dana ini pertama untuk pengerjaan fisik, lahan, awal timbunan 2 hektare dengan tinggi 5,1 meter, total tanah timbunan 201 meter kubik dananya Rp24 miliar,” ungkap saksi.

Sahlan dibuat terkejut perihal penimbunan lahan pertama langsung setinggi 5 meter, kata saksi, apalagi dengan mengalir dana Rp2,5 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Saksi menampik bahwa dana itu pijaman di proyek terdekat di bulan Agustus 2015, sedangkan proyek Masjid Sriwijaya dimulai Oktober 2015.  Ketua majelis hakim Abdul Aziz juga sempat keheranan dengan kesaksian Yudi mengatakan, proyek baru dimulai bulan Oktober 2015, tetapi di bulan Januari 2015, sudah ada rincian proyek.

“Apakah ini proyek yang sudah dipesan dulu. Istilahnya proyek yang diijonkan. Hebat saudara, proyek belum mulai tapi sudah tahu akan menang,” seru Abdul Azizi.

Saksi Yudi kembali menekankan bahwa uang Rp 2,5 miliar ini diajukan Rp3,1 miliar ke pusat namun disetujui uang Rp 2,5 miliar. Dana ini untuk ditujukan untuk tiga item. Salah satunya pembangunan pagar proyek.

Naimullah SH jaksa Kejati Sumsel mengatakan, ada catatan PT Brantas yang lari ke Sumsel 1, namun menurut saksi dana Rp 2,5 miliar masuk ke rekening proyek itu dari pusat PT Brantas. “Semuanyakan KSO, ada dari rekening pusat,” ujarnya kepada Simbur.

 

Jaksa Kejati Heran, Kalapas Perempuan Tidak Izinkan Terdakwa Keluar

 

Jaksa Kejati Sumsel Naimullah SH juga menyayangkan sikap pihak Lapas Perempuan di Jalan Merdeka Palembang yang menyatakan sikap tidak mengeluarkan izin terdakwa DK selaku bendahara PT Brantas.  “Padahal inikan penting, untuk kesaksian dan kebenaran materil. Ibu DK inikan sebagai bendahara. Ada catatan pengeluaran yang ingin kami lihat. Inikan nanti larinya ke pengeluaran aliran dana ini. Alasannya ada edaran dari Kemenkumham, padahal Rutan Kelas IA Pakjo tidak saklek, fleksibel karena ini sangat penting,” jelas Naim.

Naim juga keherananan, Kalapas ini sempat ngomong walaupun ada penetapan hakim. Katanya tidak mau mengeluarkan. Inikan tidak mengerti hukum berarti.  “Namanya penetapan hakim, kami bisa menerobos, karena semata-mata keterangan saksi ini untuk kepentingan keterangan pembuktian di persidangan. Tapi besok kami bawa. Kami upayakan sebisa mungkin, perkara besar Jiwa Sraya juga bisa,” tukasnya. (nrd) 

Share This: