Kapolda Sumsel Bakal Tindak Siapa Saja yang Terlibat Illegal Drilling

SEKAYU, SIMBUR – Kebakaran sumur minyak ilegal milik masyarakat di Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa, Musi Banyuasin terjadi secara beruntun. Ledakan terakhir terjadi Senin (11/10) sekitar pukul 13.00 WIB. Api sempat  melalap empat lokasi sumur minyak sehingga kobaran cukup besar.

Informasi yang dihimpun, diduga lokasi itu merupakan tanah milik oknum mantan anggota DPRD periode sebelumnya yang berinisial (R). Adapun awal ledakan itu bermula dari sumur milik  I warga desa Pengkalan Jaya Kecamatan Babat Toman Musi Banyuasin.

Hasil pantauan, Selasa (12/10) terlihat para masyarakat dan petugas sibuk untuk melakukan pemadaman adanya kobaran api itu. Kendati itu juga antrean puluhan truk mengangkut minyak ilegal itu masih beraktivitas seperti semula, sementara para aparat terlihat tutup mata.

Dalam perjalanan truk-truk pengangkut minyak ilegal itu sempat dikonfirmasi. Hal senada yang disampaikan para sopir itu mengaku bahwa minyak yang diangkut milik oknum anggota Polda berinisial (P).  Mereka minta namanya dirahasiakan dalam pemberitaan ini karena takut keselamatan dirinya terancam. “Maklum saja karena berhadapan dengan aparat,”  ujar sumber tersebut.

Oknum anggota Polda yang berinisial (P) begitu dikonfirmasi tidak memberikan jawaban. Meskipun dikirim pesan singkat juga tidak ada jawaban. Selang beberapa waktu kemudian (AP) yang mengaku salah satu anggota dari Polda  menelepon balik wartawan. Dia mengatakan bahwa mobil-mobil milik (P) itu sejak tanggal 30 September sudah tidak berjalan lagi. Kalapun ada di lapangan mengaku mobil itu milik beliau. Saya pastikan bukan,” katanya.

Sangat disayangkan, saat ditanya nama dan pangkat  serta jawabannya, penelpon yang diduga dari Polda tidak mau berkomentar. Hanya sebatas mengaku bahwa dirinya anggota Polda Sumsel. “Saya anggota Polda. Kapan mau ketemu saya, ada di Polda,” tutupnya.

Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Kapolda Sumsel) Irjen Pol Drs Toni Harmanto MH mengatakan, siapa saja yang terlibat dalam persoalan illegal driling ini, itu akan ditindak. “Termasuk anggota saya sendiri. Tetap kami proses sesuai aturan,”  tegas Kapolda didampingi Kapolres Muba  AKBP Alamsyah Palupessy SH SIK MSi usai acara peletakan batu pertama pembangunan ruang tahanan Polres Muba Rabu (13/10).

Kapolda menyampaikan beberapa rekomendasi untuk penanganan illegal driling ini diantaranya. Komitmen aparat (CJS) untuk bertindak dalam gakkum berani tegas dan tuntas dalam penanganan illegal drilling di wilayah Provinsi Sumsel, Komitmen FKPD dan stakeholder secara bersama-sama (multi doors system) dalam mencari solusi yang terbaik bagi pelaku dan lingkungan pasca kegiatan illegal drilling.

“Penyiapan lapangan kerja yang memadai untuk masyarakat yang melakukan penambangan illegal oleh pemprov dan pemkot. Sanksi hukum yang tegas bagi hilir (koorporasi) SPBU dan pelaku perorangan illegal drilling untuk memutus mata rantai yang menampung penegakan hukum penadah serta monitoring secara kontinuitas,” terangnya.

Selanjutnya, pelaku penambang illegal drilling dapat dilakukan perekrutan ke perusahaan sebagai upaya pembinaan masyarakat penambang Illegal drilling (perusahaan sebagai bapak angkat bagi masyarakat Penambang). Pemberian berupa CSR pelatihan & enyediaan lapangan pekerjaan berupa security yang diarahkan kepada perusahaan dan pabrik yang ada di Kabupaten Muba. Melakukan upaya recovery di lahan konservasi bekas illegal drilling guna perbaikan kondisi lingkungan pasca penambangan illegal drilling. Serta lakukan lidik dan gakkum terhadap pemodal illegal drilling

Selain itu terobosan yang dilakukan dengan Pencanangan Kampung Hijau Bebas Illegal Drilling.  “Adapun tahapannya dengan mendirikan tim terpadu yang terdiri dari TNI, Polri, pemda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan stakeholder. Kontinuitas untuk memonitor kegiatan illegal drilling di wilayah rawan untuk memastikan benar-benar tidak terjadi lagi aktifitas illegal drilling, Membuat siteplan (kampung hijau bebas drilling, Membuat renaksi dan SOP dalam membentuk kampung hijau bebas illegal drilling,”paparnya.

Diwartakan, operasi penutupan tambang minyak ilegal atau illegal drilling dilakukan 380 personel gabungan Ditreskrimsus, Sat Brimobda, Provost dan security perusahaan dan ditambah pasukan TNI.  Alhasil sebanyak 1.000 lebih sumur minyak mentah ilegal di Banyung Lencir, Muba terpaksa ditutup. Selain itu petugas juga mengamankan 6 tersangka yang tertangkap tangan melakukan penambangan minyak ilegal.

Sementara itu, aktivitas pengeboran liar sumur minyak bumi secara ilegal (illegal driling) yang dilakukan  masyarakat dan kerap menimbulkan korban jiwa menjadi perhatian serius Bupati Muba Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA.  Di bawah komando Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA dan Wakil Bupati Beni Hernedi SIP, Pemkab Muba telah melakukan berbagai upaya untuk penanganan terhadap illegal driling, seperti Pembentukan Satgas, Maklumat bersama TNI-Polri, membangun storage minyak bekerjasama dengan BUMD, Pengalihan pekerjaan (CSR Program) dengan alih kerja para pekerja sumur menjadi peternak/petani. Upaya juga berupa mengelola sumur tua dan melakukan sosialisasi bahaya dan pelanggaran hukum illegal drilling.

“Bulan Juni kemarin kami sudah melakukan rakor langsung bersama Dirjen  Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM di Sekayu. Kami mengusulkan agar dilakukan revisi Permen ESDM No 01/2008 mengenai pedoman pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua,” ujar Dodi Reza pada acara Focus Group Discussion (FGD) Penanggulangan Aktivitas Illegal drilling dalam Perspektif Hukum dan Dampaknya di Kabupaten Muba, bertempat di Opproom Pemkab Muba, Rabu (13/10).

Bupati menyebutkan, dalam penegakan hukum illegal drilling hendaknya dibarengi dengan solusi yang harus ambil. Salah satunya dengan memberdayakan masyarakat sekitar sumur minyak bumi dengan terkoordinir oleh pemeritah daerah melalui BUMD dalam mengelola   sumur-sumur tua tersebut. Karena tidak boleh asal-asalan saja dalam mengelolanya.

“Kami berharap FGD yang dilakukan hari ini bisa menelurkan pokok-pokok pikiran yang nantinya akan dibawa oleh tim koordinasi revisi Permen untuk dibawa ke pemerintah pusat. Saya bersyukur sekali tidak sendiri karena mendapat suport langsung dari Kapolda Sumsel dalam penanganan illegal driling ini. Mudah-mudahan secepatnya kami akan mendapatkan solusi jangka panjang dari permasalahan yang sudah bertahun-tahun ini,”pungkasnya.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Prof Ir Tutuka Ariadji MSc PhD mengatakan, upaya penyelesaian masalah illegal drilling yaitu, pembentukan tim koordinasi penanganan aktivitas pengeboran liar sumur minyak bumi oleh masyarakat di Provinsi Sumsel dan Jambi.

“Kemudian dalam rangka mengoptimalkan produksi minyak bumi dari wilayah kerja yang didalamnya terdapat sumur tua dan sumur minyak yang dikelola masyarakat sekitar untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi maka perlu dilakukan revisi Permen ESDM No 01 Tahun 2008 mengenai Pedoman pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua,”jelasnya.(red/smsi)

Share This: