Satgas Gabungan Tutup Ribuan Sumur Minyak Ilegal

PALEMBANG, SIMBUR – Operasi penutupan tambang minyak ilegal atau illegal drilling dilakukan Satgas gabungan sebanyak 380 personel gabungan Ditreskrimsus, Sat Brimobda, Provost dan security perusahaan dan ditambah pasukan TNI.  Alhasil sebanyak 1.000 lebih sumur minyak mentah ilegal di Banyung Lencir, Muba terpaksa ditutup. Selain itu petugas juga mengamankan 6 tersangka, yakni tersangka Hendra, Endang, Pangki Suwito, Nasrullah, dan Riyan Ardi tertangkap tangan melakukan penambangan minyak ilegal.

Pertama tersangka Pangki Suwito dibekuk tanggal 30 September 2021, diamankan di TKP di areal PT Bumi Persada Permai, Distrik Selaro dan Distrik Mendis.  Dengan barang bukti, pompa mesin merek Robin warna kuning, selang sepanjang 6 meter, sebuah jeriken kapasitas 4 liter berisi minyak mentah, sebuah jeriken warna hitam, jenset merek Pro Quip warna hitam.

Dari tersangka Mas Riyan dan Nasrullah, dibekuk 30 September 2021, dengan barang bukti pipa paralon sepanjang 4 meter, selang sepanjang 10 meter.  Dari tersangka Endang Maryadi, tersangka Hendra, dan tersangka Irwansyah, dengan barang bukti mesin sedot merek Tanika warna putih, selang sepanjang 10 meter.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Toni Harmanto SIk MH didampingi Dirreskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol M Barly Ramadhani SIk menegaskan, dari hasil penyergapan penambangan minyak illegal atau illegal drilling, kepolisian telah menutup 1.000 lebih lubang sumur minyak ilegal.

“Dengan total barang bukti penambangan minyak mentah, berupa 36 unit motor dimusnahkan, 37 buah ring, 30 mesin sedot, 102 buah tangki tedmon, sepucuk senpira, 674 pondok dibongkar, 26 unit mesin genset, lalu 362 batang pipa dan 4 unit mobil,” ungkapnya.

Pasal 36 angka 19 ke 2 UU Cipta Kerja No 11 tahun 2020, setiap orang dilarang menggunakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Dengan ancaman 10 tahun denda Rp 7,5 miliar.

Tentang perubahan UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan Pasal 40 angka ke 7 UU Cipta Kerja No 11 tahun 2020 tentang perubahan UU No 22 tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas. Tentang setiap orang yang melakukan eksploitasi dan eksplorasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja, diancam pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp 60 miliar.

“Satgas gabungan menemukan kurang lebih 1.000 titik sumur yang ditambang masyarakat. Satgas gabungan tidak akan berhenti sampai disini, karena adanya potensi lain terkait pelaku-pelaku penambang lainnya. Dalam menegakan hukum kami mengajak Forkopimda, dengan jumlah sumur diprediksikan akan bertambah,” jelas Kapolda Sumsel.

Jenderal bintang dua ini menegaskan, dampak dari ilegal drilling sangatlah besar terhadap lingkungan.  “Dampaknya seperti kekeringan hingga kebakaran hutan. Untuk memutus mata rantai pelaku illegal drilling, harus didukung masyarakat dan pemerintah terkait. Dengan memberikan lapangan pekerjaan bagi penambang minyak ilegal,” timbangnya.

Toni menegaskan Kabupaten Muba merupakan wilayah kaya penghasil minyak di Sumsel.  “Mereka yang terindikasi pelaku illegal drilling dapat direkrut ke perusahaan sebagai upaya pembinaan rakyat penambang minyak mentah. Dalam penegakan hukum ataupun sanksi hukum yang tegas tetap diberikan baik dari hilir maupun pelaku perorangan illegal drilling. Hal ini untuk memutus mata rantai penjualan minyak mentah,” harap Kapolda Sumsel. (nrd) 

Share This: