Anak Krakatau Potensi Erupsi, Waspada Bencana Geologi

JAKARTA, SIMBUR – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta seluruh unsur Pemerintah Daerah Provinsi Lampung agar memperkuat mitigasi dan meningkatkan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat, terkait adanya potensi bencana geologi yang tergolong tinggi di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil kajian dan penelitian lebih lanjut yang dilakukan Direktorat Pemetaan dan Risiko Bencana BNPB, wilayah Lampung setidaknya memiliki tiga potensi risiko yang dapat memicu terjadinya bencana alam.

Pertama adalah aktivitas Gunung Anak Krakatau yang berada di Selat Sunda. Sebagaimana diketahui bahwa aktivitas erupsinya hingga saat ini masih terus terjadi dan masuk pada Level III atau Siaga. Adapun aktivitas Gunung Anak Krakatau yang terakhir telah memicu terjadinya peristiwa Tsunami Selat Sunda pada 2018 akibat longsoran bawah laut, dengan total korban pada saat itu mencapai kurang lebih 430 jiwa.

Berdasarkan catatan sejarah, Krakatau pernah meletus pada 1883 dan kekuatan letusannya tersebut setara dengan empat kali lipatnya Tsar Bomba, yakni bom nuklir terkuat yang pernah diuji coba Rusia di Pasifik. Apabila dibandingkan dengan bom atom yang pernah dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada 1945 lalu, maka Tsar Bomba tersebut kekuatannya setara 3.000 kali bom atom Hiroshima.

“Krakatau empat kali Tsar Bomba ini,” jelas Plt Direktur Pemetaan dan Risiko Bencana, Abdul Muhari dalam Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 dan Penanggulangan Bencana di Provinsi Lampung pada Jumat (19/3).

Adapun letusan Krakatau pada masa itu menyebabkan terjadinya lontaran material seluas 41 kilometer kubik yang bisa membuat bukit buatan dengan ketinggian 300 meter. Menurut catatan, peristiwa tersebut juga memicu terjadinya tsunami dengan ketinggian 9-36 meter, kemudian lontaran sulfurnya mencapai lapisan stratosfer dan terbawa hingga ke wilayah Eropa sehingga menyebabkan perubahan iklim.

Selanjutnya, potensi ancaman kedua adalah adanya Sesar Sunda yang berada di selatan Lampung dan Pulau Jawa bagian barat. Menurut hasil kajian Muhari bersama tim, segmen Sesar Sunda dapat melepaskan energi hingga sebesar 9 magnitudo. Dalam pemodelan yang dilakukan, pelepasan maksimal energi tersebut juga dapat memicu terjadinya gelombang tsunami dengan ketinggian hingga 8-10 meter.

“Ini estimasi yang paling besar dari kemungkinan potensi energi yang ada. Tentunya ini bukan akan bersifat menakut-nakuti tidak. Tetapi potensi itu ada dan kejadiaannya di selatan Jawa bagian barat mengalami pengulangan dengan bukti-bukti geologi yang ada,” jelas Muhari.

Kemudian untuk sesar yang dapat memicu gempa darat, Muhari menjelaskan bahwa ada beberapa sesar aktif yang dapat melepaskan energi dan memicu gempa dengan skala estimasi magnitudo 6,9 hingga magnitudo 7,3. Adapun sesar tersebut terbagi menjadi beberapa bagian yakni, Sesar Enggano, Kumering Selatan, Kumering Utara, Barumun, Ujung Kulon, Semangko Timur, Semangko Barat, Semangko Graben.

Menurut catatan Muhari, Sesar Semangko Barat diduga menjadi pemicu terjadinya peristiwa Gempabumi Liwa yang menyebabkan sedikitnya 196 jiwa menjadi korban dan kurang lebih 2.000 lainnya mengalami luka-luka. “Semangko Barat itu segmen yang mungkin menjadi penggerak gempa Liwa yang terjadi pada 1994. Liwa termasuk aktif, dua kali 1993 dan 1994,” jelas Muhari.

Melihat hasil penjabaran tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo meminta kepada Gubernur Provinsi Lampung  Ir. H. Arinal Djunaidi beserta jajaran Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Lampung untuk kemudian mengambil kebijakan dan langkah strategis dimulai dari sosialisasi, edukasi dan mitigasi kepada masyarakat.

Menurut Doni, masyarakat harus memahami tanda-tanda alam yang dapat memicu terjadinya bencana. Di samping itu, mereka juga harus tahu bagaimana cara untuk mengevakuasi diri secara mandiri, sehingga apabila terjadi bencana maka korban dapat diminimalisir.

Terkait dengan sosialisasi dan edukasi tersebut, Doni meminta agar hal tersebut dapat disampaikan dengan cara dan metode yang benar, agar kemudian tidak terjadi kepanikan dan isu hoaks. “Apa yang harus kita lakukan adalah meningkatkan upaya sosialisasi, tetapi ingat tidak boleh menimbulkan kepanikan. Gempa dan tsunami adalah peristiwa yang berulang. Kalau tidak ada korban jiwa, maka kita tidak akan menyebut bencana. Gempa yang membunuh itu bukan besaran gempanya,” kata Doni.

Selain sosialisasi, mitigasi adalah formula yang harus dilakukan demi menjaga generasi penerus. Dalam hal ini, Doni meminta agar masyarakat juga dilibatkan dalam kegiatan mitigasi. Sehingga masyarakat dapat lebih siap dan mandiri, tidak hanya mengandalkan unsur-unsur pemerintah saat terjadi bencana. “Kemudian untuk bisa melakukan berbagai langkah mitigasi. Kita harus bisa menyiapkan sesuatu hingga generasi penerus bisa selamat,” pungkas Doni.

Dana Rp114 M, Percepat Rehab-Rekon Pascatsunami

 BNPB telah menyalurkan kurang lebih 114 miliar untuk percepatan program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana Tsunami Selat Sunda 2018 di Provinsi Lampung. Dalam pelaksanaannya, hibah rehab-rekon tersebut terbagi atas dua segmen. Pertama adalah untuk pembangunan rumah dengan total 79 miliar lebih yang dibagi atas tiga daerah masing-masing; Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran.

Menurut Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Ir Rifai MBA, khusus untuk Kabupaten Pesawaran telah rampung 100 persen dengan total pembangunan rumah 137 unit. Kemudian untuk Kabupaten Lampung Selatan masih dalam proses dengan prosentase 57 persen dengan target total 524 unit dan Kabupaten Tanggamus sudah berjalan hingga 85 persen proses pembangunannya dari target 100 unit rumah.

“Khusus untuk Kabupaten Pesawaran ahamdulillah telah selesai 100 persen, pembangunan rumah 137 unit,” jelas Rifai.

Selanjutnya segmen yang kedua pada Tahun Anggaran (TA) 2019/2020, BNPB juga melaksanakan program hibah rehab-rekon untuk sektor tertentu dengan total anggaran 34 miliar yang terbagi di tiga wilayah masing-masing; Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Khusus Kabupaten Lampung Timur, hibah rehab-rekon senilai kurang lebih 10 miliar telah selesai dilaksanakan untuk pembangunan jembatan, pengaman tebing, sistem drainase, tembok pengaman dan pintu air masing-masing satu paket.

Hal yang sama juga telah selesai dilaksanakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan total anggaran senilai kurang lebih 14 miliar untuk pembangunan jalan sebanyak dua paket. Sedangkan untuk Kabupaten Lampung Tengah masih dalam proses dengan total anggaran kurang lebih 10 miliar pada TA 2020.

Menurut Rifai, program yang telah selesai dilaksanakan dari sektor tertentu pada segmen kedua sudah sesuai dengan target yang diputuskan di awal. “Khusus untuk pembangunan sektor tertentu dengan hasil 100 persen ini adalah sesuai dengan waktu,” jelas Rifai.

Bagi wilayah yang masih dalam proses seperti di Kabupaten Lampung Selatan, pihak Pemkab telah meminta percepatan hingga bulan Juni 2021. Dalam hal ini, Rifai telah meminta kepada Kementerian Keuangan, melalui Dirrektorat Jenderal Perimbangan Keuangan agar ada penambahan waktu, sehingga pengerjaan dapat diselesaikan hinnga sebelum waktu yang diminta.

“Khusus untuk Lampung Selatan, proses 57 persen ini pihak Pemkab menginginkan adanya percepatan sampai dengan bulan Juni. Ini sudah kita sampaikan ke Kementerian Keuangan untuk minta penambahan waktu,” jelasnya. Terakhir, Rifai berharap kepada pemerintah daerah yang masih dalam proses rehab-rekon tersebut dapat memberikan atensi dan segera mengambil tindakan sesegera mungkin.

Terkait adanya kekurangan dan kendala, BNPB juga meminta agar kepala daerah segera melapor untuk kemudian dapat diambil langkah strategis, sehingga warga yang terdampak Tsunami Selat Sunda 2018 khususnya yang melanda di wilayah Lampung dapat merasakan dampak positif dari hadirnya pemerintah bagi masyarakat.

“Kiranya masyarakat yang terdampak (tsunami) dapat langsung menghuni rumah ini. Mudah-mudahan kepala daerah yang terdampak tadi dapat memberikan atensi lebih dalam rangka percepatannya,” pungkas Rifai.(red)