Sepuluh Daerah di Sumsel Belum Kebagian Vaksin

PALEMBANG, SIMBUR  – Proses pendistribusian vaksin ke kabupaten/kota di Sumatera Selatan dikabarkan masih menunggu instruksi pusat. Hal itu diungkap Kasi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumsel, Yusri.

“Untuk pendistribusian ke kabupaten/kota masih menunggu instruksi pusat karena masih menunggu izin edar dari BPOM,” ungkap Yusri kepada Simbur, Kamis (7/1).

Menurut Yusri, ada sepuluh daerah yang belum kebagian vaksin dari pusat untuk tahap pertama. “Habiskan dulu yang 30.000 vial di provinsi. Baru minta sisa yang masih di pusat sebanyak 28.940 vial untuk kabupaten yang belum dapat,” jelasnya.

Kesepuluh daerah yang belum menerima vaksin meliputi OKU 2.924, Muara Enim 3.128, Lahat 1.813, Musi Rawas 2.226, OKU Selatan 1.563, OKU Timur 3.769, Empatlawang 1.076, Muratara        1.341, Pagaralam 1.068, Lubuklinggau 2.178. Sementara, tambah Yusri, baru tujuh daerah di Sumsel yang akan menjalani vaksinasi tahap awal.

“Ada 30.000 vial vaksin akan didistribusikan ke tujuh daerah di Sumsel. Yakni Ogan Ilir 2.328, Musi Banyuasin 3.330, Banyuasin 2.853, Pali 1.328, Ogan Komering Ilir 3.328, Prabumulih 2.816, dan Palembang 14.080,” terang Yusri.

Diketahui, sasaran dan jumlah vaksin yang sudah diterima untuk 17 kabupaten/kota se-Sumsel sebanyak 30.063 vial dari total 51.149 vial. Sebelumnya, alokasi vaksin Covid-19 Sumsel berjumlah 58.000 vial. “Pada 4 Januari 2021 vaksin yang diterima baru 30.000 vial karena keterbatasan tempat penyimpanan,” ungkapnya.

Mengenai kelebihan 7.791 vial dari bantuan pusat 58.940 vial dengan estimasi 51.149 vial vaksin untuk Sumsel, maka bisa dipakai lagi untuk penyuntikan yang kedua. “Jadi yang kedua betul-betul real data, tinggal tambahkan saja berapa kurangnya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru mengatakan, Pemprov Sumsel akan segera melakukan vaksinasi kepada masyarakat Sumsel. Hal itu, disampaikan Herman Deru usai mengikuti rapat bersama Presiden RI Joko Widodo melalui virtual dari command centre kantor Gubernur Sumsel, Rabu (6/1).

Diungkapkannya, secara masifnya vaksinasi itu akan diawali dengan pemberian vaksin kepada Presiden RI pada 13 Januari 2021 mendatang. Dilanjutkan  dengan  pemberian vaksin kepada para kepala daerah mulai dari para Gubernur  serta Bupati dan Wali Kota  termasuk para tenaga kesehatan.

“Yang harus diingat adalah vaksinasi ini wajib untuk masyarakat. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mau divaksin. Namun saat ini tetap melihat skala prioritas sasaran dan skala prioritas ketersediaan,” kata Herman Deru.

Dia menjelaskan, kewajiban vaksinasi tersebut berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Undang-undang tersebut bertujuan untuk mewujudkan tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi rakyat Indonesia yang merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan nasional.

“Perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan lalu lintas internasional, serta perubahan lingkungan hidup dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk pola penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan membahayakan kesehatan masyarakat serta dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional,” paparanya.

Sejauh ini, lanjutnya, Pemprov Sumsel siap untuk melakukan vaksin kepada masyarakat. Saat ini sedikitnya ada 30 ribu vaksin yang telah tiba di Sumsel. Namun vaksinasi ini masih menunggu dua rekomendasi lagi yakni dari Majelis Ulama Indonesia dan BPOM.

“Semua sudah siap. Dikirimnya vaksin ini ke Sumsel karena kita telah menyatakan kesiapan. Termasuk kesiapan gudang vaksin di Kabupaten dan Kota. Saat ini ada 30 ribu vaksin yang tersedia. Saya mengingatkan untuk dilakukan pengawalan dan pengawasan vaksinasi ini,” terangnya.

Dijelaskanya, berbarengan dengan vaksinasi tersebut, Pemprov Sumsel juga akan mengeakselerasi tiga aspek lainnya yakni, peningkatan penanganan kesehatan, masalah sosial dan pemulihan ekonomi. “Percepatan belanja juga kita lakukan. Sebab berdasarkan instruksi Presiden, mulailah lakukan lelang sejak APBD disetujui, jangan banyak pertimbangan. Kami sudah lakukan lelang secara bertahap. Termasuk juga soal distribusi bansos tunai untuk masyarakat juga sudah dilakukan,” bebernya.

Pada kesempatan itu, Presiden RI Joko Widodo mengungkapkan untuk pelaksanaan program vaksinasi pada masyarakat, Indonesia telah melakukan pemesanan atau firm order 329,5 juta dosis vaksin Covid-19. Hal tersebut diungkapkannya dalam Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi Covid-19 dan Rencana Pelaksanaan Vaksinasi yang diikuti para gubernur di seluruh Indonesia Rabu (6/11), di Istana Negara, Jakarta.

Secara rinci, vaksin yang dipesan tersebut adalah 3 juta dosis yang sudah tiba di Tanah Air ditambah 122,5 juta dosis lagi dari Sinovac, kemudian dari Novavax sebanyak itu 50 juta dosis, dari COVAX/Gavi sejumlah 54 juta dosis, dari AstraZeneca 50 juta dosis, dan dari Pfizer sejumlah 50 juta dosis vaksin. “Artinya, jumlah totalnya yang sudah firm order itu 329,5 juta, hanya pengaturannya nanti akan dilakukan oleh Menteri Kesehatan,” ujar Presiden dilansir Setkab.

Lebih lanjut diungkapkan Kepala Negara, pemerintah akan memulai program vaksinasi pada pekan depan. Terkait hal tersebut juga telah dilakukan distribusi vaksin ke daerah-daerah sejak beberapa hari yang lalu. “Itu baru tahapan pertama. Target kita nantinya untuk bulan Januari itu 5,8 juta vaksin harus masuk ke daerah. Bulan Februari itu 10,45 juta vaksin harus didistribusikan lagi ke daerah. Kemudian bulan Maret 13,3 juta vaksin juga harus terdistribusi dan bisa dilaksanakan vaksinasinya oleh daerah-daerah,” papar Presiden.

Untuk itu, Kepala Negara meminta para kepala daerah untuk melakukan pengecekan dan mengontrol persiapan pelaksanaan vaksinasi tersebut. Kepala Negara juga kembali mengingatkan pentingnya penerapan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) dalam menghadapi pandemi ini. Disebutkannya bahwa, hasil survei mengindikasikan adanya penurunan motivasi untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan.

“Oleh sebab itu, saya minta kepada para Gubernur agar mengencarkan kembali masalah yang berkaitan dengan kedisiplinan protokol kesehatan, disiplin terhadap protokol kesehatan,” tegasnya.

Lebih lanjut Presiden menyampaikan, keberhasilan dalam menangani penanganan pandemi Covid-19 akan menjadi penentu untuk pulih dan bangkit kembali.

Untuk itu, imbuhnya, strategi pemerintah dalam menangani pandemi ini tetap sama, yaitu mencakup penanganan kesehatan, program perlindungan sosial, dan program pemulihan ekonomi. “Kunci bagi pemulihan ekonomi kuncinya adalah bagaimana kita bisa berusaha keras, bekerja keras, dalam rangka bisa menghentikan dan mengendalikan Covid-19,” pungkasnya.

Sementara itu, Satgas Penanganan Covid-19 menjelaskan terkait vaksin Covid-19 yang kini sedang didistribusikan ke berbagai daerah. Meskipun tahal uji klinik fase 3 belum selesai dilakukan. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menegaskan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) terus melakukan pengawasan terhadap distribusi vaksin yang sedang berjalan.

Badan POM juga terus melakukan pengawasan dan evaluasi pengadaan vaksin secara berkala mulai dari tahapan pre klinik, sampai dengan uji klinik fase 1, 2 dan fase 3 yang sedang berlangsung di Bandung, Jawa Barat. Termasuk juga uji klinis yang dilakukan Brazil dan Turki. Uji klinis fase 3 telah selesai, barulah Badan POM mengeluarkan Emergency Use of Authorization (EUA).

“Pada intinya, upaya distribusi yang telah dilakukan ini bertujuan menjamin ketersediaan vaksin yang merata, dengan prosedur kehati-hatian dengan memanfaatkan waktu yang ada. Pemerintah menjamin distribusi vaksin ke berbagai daerah di Indonesia dan dapat efektif tanpa merusak kualitas vaksin,” katanya menjawab pertanyaan media di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/1).

Wiku menambahkan, pada saat kedatangan vaksin di Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu, Badan POM telah memberi sertifikat _Lot Release_ sebagai upaya dalam mengawal mutu vaksin yang masuk ke Indonesia.

Vaksin yang saat ini sedang didistribusikan ke berbagai daerah, akan tetap diawasi dengan melakukan sampling berbasis risiko di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM tingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Lalu terkait penyuntikan vaksin ini, Wiku menegaskan bahwa pemerintah terus berpegang pada prinsip dan prosedur kesehatan yang berlaku. Penyuntikan vaksin baru akan dijalankan setelah EUA yang didasarkan hasil data saintifik dikeluarkan Badan POM.

“Presiden (Joko Widodo) juga akan menerima vaksin, jika vaksin sudah mendapatkan EUA dari Badan POM. Kami harapkan komitmen ini, bisa secepatnya dilaksanakan agar kemudian masyarakat luas bisa menerima vaksin Covid-19,” katanya.

Wiku juga meluruskan sejumlah berita yang menjurus kearah misinformasi dan disinformasi yang beredar. Salah satunya berita yang berkembang bahwa negara Italia menduga Covid-19 bukanlah virus, melainkan bakteri.  Hal seperti ini berkembang sejalan juga dengan tahapan program vaksinasi yang sedang dilakukan pemerintah. “Perlu dipahami, bahwa berita tersebut adalah hoax atau tidak benar,” tegasnya.

Wiku menjelaskan, Severe Acute Respiratory Syndrome  Corona Virus – 2 (Sars Cov-2), yang lebih dikenal dengan virus Corona adalah jenis baru dari Corona Virus. Virus ini menular dari manusia ke manusia. Untuk itu masyarakat perlu bijak dalam mengolah dan menerima informasi yang diterimanya. Serta berpartisipasi dalam menyebarkan informasi yang benar pada orang-orang terdekat yang bisa dipercaya sumbernya.

Untuk itu masyarakat diminta tetap menjaga diri dan tidak lengah selama masa pandemi Covid-19.  Dan lemerintah pun saat ini sedang bekerja keras mempersiapkan program vaksinasi Covid-19.

“Vaksin akan lebih efektif melindungi masyarakat saat vaksinasi dilakukan pada kondisi yang lebih terkendali dimana laju penularan rendah. Daripada vaksinasi saat laju penularannya tinggi. Karena peluang tidak tercapainya kekebalan komunitas (herd immunity) akan semakin besar apabila laju penularannya tinggi,” jelasnya. (red)