Pembelajaran Tatap Muka Tergantung Daerah

JAKARTA, SIMBUR – Satgas Penanganan Covid-19 terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait kemungkinan diadakannya kembali Pembelajaran Tatap Muka pada satuan pendidikan.

“Satgas selalu berkoordinasi dengan Kemendikbud beserta kementerian dan lembaga lainnya. Terkait panduan penyelenggaraan tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi Covid-19,” ujarnya di Kantor Presiden, Kamis (19/11).

Dalam berkoordinasi dengan Kemendikbud, hal utama yang menjadi pertimbangan ialah perkembangan dan penanganan kasus positif setiap daerah. Oleh karena itu Satgas Penanganan Covid-19 meminta kepada pemerintah daerah untuk mengikuti arahan dan keputusan yang ditetapkan Kemendikbud terkait Pembelajaran Tatap Muka.

“Kami ingatkan sekali lagi, prinsip pembukaan pada masa pandemi, yaitu harus ada prakondisi, timing, prioritas, koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta monitoring evaluasi guna menjaga keamanan masyarakat,” tegas Wiku.

Dipaparkannya, jumlah kasus aktif di Indonesia per 19 November 2020 berada di angka 61.306 kasus atau 12,67 persen. Angka ini masih lebih rendah dari rata-rata dunia sebesar 28,02 persen. Sedangkan penambahan kasus positif sebanyak 4.798 kasus. Jumlah kasus sembuh sebanyak 406.612 atau 84 persen dibandingkan rata-rata dunia 69,58 persen. Untuk jumlah pasien meninggal 15.600 kasus atau 3,2 persen dibandingkan rata-rata dunia 2,39 persen.

Melihat perkembangan kasus aktif di Indonesia pekan ini, lanjut Wiku, mengalami perkembangan ke arah yang signifikan membaik. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, 319 kabupaten/kota atau 61,8 persen memiliki kasus aktif kurang dari 50 kasus. “Ini artinya sebagian besar wilayah di Indonesia memiliki kasus aktif yang tinggal sedikit,” ungkapnya.

Menurut Wiku, 319 kabupaten/kota ini diminta terus tingkatkan penanganan Covid-19 dan kualitas pelayanan kesehatannya. Agar kasus aktifnya dapat terus berkurang bahkan tidak ada kasus aktif sama sekali. Selain itu dalam perkembangan mingguan, terlihat tren pengurangan jumlah kabupaten/kota yang memiliki kasus aktif lebih dari 1000 kasus.

Dibandingkan pekan lalu terdapat 12 kabupaten/kota, dan pekan ini berkurang menjadi 9 kabupaten/kota. “Hal ini mencerminkan kita bertahan di situasi serba sulit, yaitu kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat. Ternyata upaya selama delapan bulan ini membuahkan hasil sikap responsif dan tanggap yang meningkat. Ini adalah capaian yang positif (baik),” ujarnya.

Sebaliknya, perhatian utama perlu diberikan pada 9 kabupaten/kota lebih dari 1.000 kasus. Karena 9 kabupaten/kota ini menyumbangkan kasus aktif sebesar 22 persen dari kasus aktif nasional. Wiku lanjut menyebutkan 9 kabupaten/kota dengan kasus aktif urutan teratas. Yakni Kota Jayapura 2.446 kasus, Kota Bekasi 2000 kasus, Jakarta Timur 1.538 kasus, Kota Padang 1.524 kasus, Jakarta Selatan 1.309 kasus, Bekasi 1.252 kasus, Jakarta Barat 1.134 kasus, Kota Depok 1.096 kasus dan Kota Pekanbaru 1.036 kasus.

Jika penanganan dilakukan secara maksimal, tambah Wiku, maka kasus aktif di 9 kabupaten/kota ini dapat menurun, dan dapat berkontribusi signifikan terhadap jumlah kasus aktif secara nasional. “Mohon kepada walikota dan bupati sembilan kabupaten/kota tersebut untuk benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Sehingga kasus yang ada menjadi sembuh seluruhnya,” pesan Wiku.

Ia juga berpesan pada sembilan kabupaten/kota yang dimaksud bisa mengikuti jejak kabupaten/kota yang berhasil menekan angka kasus aktif dibawah 1000 kasus. Hal ini bisa menjadi pendorong agar sembilan kabupaten/kota tersebut menjadi kontributor untuk terus menekan jumlah kasus aktif. “Semoga untuk minggu-minggu kedepannya, baik angka jumlah kabupaten/kota dengan aksus aktif terbanyak, maupun jumlah kasus aktif di daerah semakin mengecil bahkan menjadi nol,” tandasnya.(red)