Bahasa Daerah Sadarkan Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan dan Ubah Laku

PALEMBANG, SIMBUR – Indonesia merupakan negara dengan bahasa daerah terbanyak kedua di dunia. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Indonesia memiliki 718 bahasa daerah. Bahasa daerah menjadi salah satu medium penting dalam sebuah komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat agar disiplin mematuhi protokol kesehatan dan perubahan perilaku selama pandemi Covid-19.  Karena itu, Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 menggandeng Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud untuk menerjemahkan istilah-istilah pandemi Covid-19 pada Buku Pedoman Perubahan Perilaku ke dalam 75 bahasa daerah di Indonesia.

Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19, Dr Sonny Harry B Harmadi mengatakan, berdasarkan penelitian, informasi Covid-19 cenderung dipahami masyarakat perkotaan dan berpendidikan tinggi melalui media sosial. Menurut Sonny, pihaknya menyadari bahwa penyampaian informasi terkait pandemi masih banyak menggunakan bahasa asing sehingga sulit dipahami.

Sementara, lanjut Sonny, masyarakat pedesaan masih banyak yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan karena tidak memahami pesan yang disampaikan. Bahkan menurut Sonny, muncul persepsi di masyarakat bahwa Covid-19 adalah hoaks untuk kepentingan bisnis hingga dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

“Kami melihat sebenarnya masyarakat itu bukan tidak paham atau tidak patuh terhadap protokol kesehatan dan perubahan perilaku yang diharapkan. Akan tetapi, komunikasi dengan bahasa yang tidak mereka mengerti menyebabkan komunikasi itu tidak efektif,” ungkap Sonny saat talkshow di Media Center Graha BNPB, Jakarta, Rabu (18/11) pukul 14.00 WIB.

Menurut Sonny, agar komunikasi terkait pandemi dapat dipahami masyarakat, ada empat indikator utama meliputi pesan, kemasan, penyampai, dan saluran. Kemasan komunikasi ditentukan bahasa dan wujud penggunannya. Dengan demikian, masyarakat selaku penerima akan mau dan mampu beradaptasi dan mengubah perilaku serta pengetahuannya terhadap pandemi. Misalnya, untuk kata pandemi, bisa diungkap dengan pagebluk dalam bahasa Jawa, perempahan (Kutai Muara Muntai),  sampar (Banjar), onnroana lassae (Bugis),  garring pua’ (Makassar), dan wabah penyahit (Dayak).

Awalnya, jelas Sonny, Satgas Penanganan Covid-19 hanya meminta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud menerjemahkan buku tersebut menjadi 34 bahasa daerah namun diberi 75 terjemahan bahasa. “Bahasa itu dipahami. Mereka menangkap pesannya agar perubahan perilaku ini sangat efektif. Tadinya kami minta 34 bahasa tapi dikasih 75 bahasa. Ini semua dibiayai Badan Bahasa sendiri. Ini juga sudah diujicoba dengan bahasa yang sudah diterjemahkan. Ini bukan menerjemahkan kata per kata tapi memaknai pesan dengan tepat dan kata yang pas dengan istilah bahasa daerah tersebut,” paparnya.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, Prof E Aminudin Aziz MA PhD  mengatakan, penerjemahan buku panduan tersebut ke dalam 75 bahasa daerah menjadi tantangan tersendiri. “Urusan bahasa daerah menjadi tantangan yang sangat besar bagi Badan Bahasa karena banyaknya jumlah bahasa daerah. Di sisi lain para penutur asli bahasa daerah juga semakin menurun di beberapa wilayah,” ungkap Prof Aminudin.

Dikaitkan dengan proyek pembuatan buku tersebut, Aminudin mengaku sangat bersyukur karena Badan Bahasa dapat berperan dalam memberikan pemahaman pandemi Covid-19 melalui bahasa daerah. “Menjadi bagian dari project ini kami menjadi bersyukur karena menjadi medium untuk meyakinkan teman-teman para penutur jati bahasa daerah juga keren. Dengan adanya kesadaran baru tentang pentingnya bahasa daerah, kami berharap ada sikap baru dari para penutur bahasa daerah tentang pentingnya melestarikan bahasa daerah,”  jelasnya.

Mengenai datanya, lanjut Aminudin, sudah ditentukan dari komunitas, mana yang paling banyak penuturnya. “Ini tantangan sendiri karena kami harus menentukan kriteria secara tepat karena target sasaranya besar. Dari 75 bahasa derah itu merepresentasikan penutur bahasa dan dialek,” ujarnya.

Terkait proses penerjemahan, ungkap dia, dilakukan selama hampir  tiga minggu. Penerjemahan butuh proses satu minggu, penyuntingan, setelah itu baru diuji keterbacaannya dengan masyarakat. Selanjutnya, ditanyakan kepada para ahli dan kembali ke Badan Bahasa. Dari 75 bahasa ini kami melibatkan tenaga kesehatan, BPBD di daerah,” terangnya.

Selain menerjemahkan buku panduan, pihaknya juga menerjemahkan sejumlah video pendek yang mengungkap pesan melalui  iman, imun, dan aman. “Kami sudah selesai menerjemahkan, kemudian ada ide cemerlang lagi. Ini adalah tugas mulia dari negara. Tidak usah mengeluh. Kita ikhlaskan saja. Mari kerjakan demi bangsa,” imbaunya.

Selain menjadi bagian proyek tersebut, Aminudin menambahkan, pihaknya juga sudah membuat rencana program untuk melestarikan bahasa daerah di Indonesia. “Kami melakukan berbagai program terobosan yang tidak biasa dengan masa lalu. Misalnya kerjasama dengan komunitas untuk berbahasa daerah. Pada 2021 kami akan menerjemahkan bahan bacaan daerah ke dalam bahasa Indonesia. Ada 750 judul buku. Ini akan kami bagikan ke sekolah-sekolah,” tandasnya.(maz)