Gesekan Sosial akibat PSBB Jakarta Bisa Menimbulkan Gangguan Kamtibmas

JAKARTA, SIMBUR – Indonesian Police Watch menilai, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menjaga kesehatan masyarakat dari penyebaran wabah Covid-19. Karena itu, jangan sampai new PSBB yang diberlakukan membuat masyarakat DKI Jakarta kesulitan bertahan hidup.

“Sebagian besar warga Jakarta adalah pekerja lepas yang tidak punya pekerjaan tetap. Masalah kehidupan sosial mereka sangat berpotensi menjadi gesekan yang bisa menjadi gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat),” ungkap Ketua Presidium Indonesian Police Watch, Neta S Pane melalui siaran persnya yang diterima redaksi, Senin (14/9).

Dalam kondisi ini, jelas Neta, gesekan sosial lebih mudah terpicu. Karena itu, TNI-Polri perlu juga meminta jaminan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait distribusi bantuan sosial kepada masyarakat harus lancar dan tidak terkendala apa pun. “Jangan sampai semua aktivitas dibatasi tapi masyarakat kesulitan untuk bertahan hidup karena bansos tidak diatur dan tidak diterima masyarakat. Akhirnya, yang terjadi adalah amuk massa,” tegasnya.

Neta menambahkan, munculnya polemik terhadap keputusan PSBB yang dikeluarkan Gubernur Anies Baswedan adalah hal wajar. Apalagi secara politik Anies memang berseberangan dengan Presiden Jokowi. “Sangat wajar jika ada pihak-pihak yang hendak mengadu domba untuk membuat kekacauan di tengah makin merebaknya wabah pandemi Covid-19,” ujarnya.

IPW juga menilai, tujuan pihak-pihak yg hendak mengadu domba ini sangat jelas, yakni hendak menggulingkan pemerintahan Jokowi. Apalagi, lanjut Neta, perekonomian nasional memang lagi memburuk dan lapangan pekerjaan makin sulit karena PHK kian meluas di tengah pandemi Covid 19 yg tidak berkesudahan. “Artinya, ancaman gangguan sosial menganga di depan mata. Di tengah kebingungan pemerintah mengatasi pandemi Covid-19,” terangnya.

Diungkap Neta, TNI Polri yang berada di garda terdepan dalam melakukan operasi yustisi PSBB tahap kedua di Jakarta agar senantiasa bersikap arif. Tujuan operasi yustisi itu, menurut Neta, agar masyarakat disiplin dan penyebaran wabah Covid-19 bisa dicegah. Akan tetapi aparat TNI Polri di lapangan perlu cermat melihat perkembangan psikologis masyarakat yang sudah berbulan-bulan terlilit situasi pandemi Covid-19.

“Memang, dalam mengamankan PSBB aparatur TNI Polri harus bersikap tegas. Namun tetap harus dalam koridor kebangsaan agar tidak muncul benturan dengan masyarakat. Saat ini masyarakat dalam kondisi tensi tinggi akibat berbagai kesulitan yang melilitnya,” imbuh Neta.

Bagaimana pun, kata Neta lagi, potensi benturan di new PSBB Jakarta ini harus dihindari agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menginginkan kekacauan untuk menggulingkan Presiden Jokowi. Sebenarnya TNI Polri sudah punya pengalaman dalam mengamankan Jakarta pada PSBB sebelumnya. Tentunya tidak ada masalah ketika mulai Senin ini aparat TNI Polri melakukan operasi yustisi ke perkantoran pada new PSBB Anies kali ini.

“Hanya aparatur TNI Polri tetap perlu mengingat bahwa PSBB kali ini sangat berbeda dengan PSBB sebelumnya. Saat ini tensi masyarakat dalam tegangan tinggi. Secara psikologis masyarakat lebih nekat karena berbagai kesulitan tanpa henti terus melilitnya,” tutupnya. (red)