Tunggu Keputusan KPU, Hasil Quick Count Bisa Diaudit

PALEMBANG, SIMBUR – Hasil hitung cepat (quick count) sementara pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 17 April 2019 dimenangi oleh pasangan 01 capres dan cawapres Joko Widodo-KH Ma’aruf Amin. Meski demikian, quick count yang dilakukan sejumlah lembaga survei tersebut belum bisa dijadikan dasar kemenangan calon presiden, baik pasangan nomor 01 Jokowi-Ma’aruf Amin maupun rivalnya 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno. Dengan kata lain, semua pihak harus menunggu hasil keputusan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam keterangan persnya, Jokowi menyampaikan pernyataan terkait hasil quick count yang telah dilakukan oleh sejumlah lembaga survei tersebut. Jokowi didampingi cawapres KH Ma’ruf Amin, para ketua umum partai koalisi, Oesman Sapta, Surya Paloh, Hary Tanoesoedibjo, Airlangga Hartarto, Grace Natalie, Yusril Ihza Mahendra, Muhaimin Iskandar, Diaz Hendropriono, Suharso Monoarfa.

Pertama, ungkap Jokowi, pihaknya   mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KPU, Bawaslu, DKPP sehingga persitiwa pesta demokrasi pileg dan pilres tadi pagi berlangsung jujur dan adil. Tidak lupa Jokowi mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri yang telah menjaga keamanan dan ketertiban sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik.

“Dari quick count tadi juga sudah kita lihat hasilnya. Tetapi harus bersabar menunggu penghitungan KPU secara resmi. Marilah kita kembali bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air setelah pileg pilpres ini, menjaga dan merawat kerukunan dan persaudaraan kita,” kata Jokowi dalam jumpa pers di Djakarta Theater, Rabu (17/4).

Di tempat terpisah, capres Prabowo Subianto juga menyampaikan pernyataan di kediamannya. Prabowo meminta semua pendukung dan relawannya tenang dan tidak bersikap anarkis. “Tenang dan tidak terprovokasi tindakan yang anarkis. Fokus mengawal kotak suara. Karena itu kunci kekuatan kita untuk membongkar kebohongan. Semua pendukung saya tidak untuk bertindak di luar hukum, tidak berlebihan, tetap menjaga TPS,” tegasnya.

Adman Nursal, konsultan politik sekaligus pimpinan Strategos mengatakan, bagi pihak yang keberatan dengan hasil quick count dapat melakukan audit terhadap proses dan metode penghitungan suara yang dilakukan lembaga survei tertentu. “Kalau tentang hasil, harus patuh pada undang-undang. Yang mengumumkannya KPU. Hasil yang ada sekarang itu versi quick count. Dalam sistem demokrasi seperti itu biasa. Kalau ada pihak yang tidak percaya kepada hasil quick count, berhak mengaudit lembaga survei tersebut. Lembaga yang melakukan quick count itu pun harus welcome kalau ada yang mau mengaudit,” ungkap Adman dikonfirmasi Simbur, Rabu (17/4).

Terkait temuan atas dugaan pelanggaran Pilpres, seperti adanya surat suara yang sudah tercoblos di sejumlah daerah di Indonesia, Adman menanggapinya sebagai persoalan yang berbeda. “Itu hal yang lain, perlu diselidiki. Quick count hal lain lagi. Tidak bisa dibahas bersamaan,” jelasnya.

Penulis buku Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu: Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden itu menambahkan, dirinya telah lama memprediksi kemenangan calon presiden petahana. “Kalau saya sudah lama memprediksi yang menang itu 01 (Jokowi-Ma’aruf Amin). Dilihat dari elektabilitasnya. Kalau analisis saya, upaya 02 (Prabowo-Sandiaga) membuat gaung secara last minute terakhir itu sulit, karena startnya 30 persen. Terus ada beberapa PR (Prabowo-Sandiaga)  tidak diselesaikan. Misalnya, Lampung, Sumatera Utara, tapi kan tidak dapat utuh. Tidak maksimal sehingga basisnya tidak utuh,” ungkap dosen di Universitas Paramadina Jakarta itu.

Masih kata Adman, calon presiden petahana mempunyai banyak kesempatan dan keunggulan. Dengan demikian, kekuatan incumbent sangat sulit dikalahkan oleh calon presiden yang menjadi rivalnya pada pesta demokrasi terbesar di Indonesia saat ini. “Keunggulan incumbent selama 4,5 tahun punya waktu untuk membangun basis-basis hubungan. Butuh energi yang besar, strategi yang bagus dan gerakan yang terukur dari rivalnya. Gerakan 02 (Prabowo-Sandiaga) tidak cukup untuk menggarap wilayah yang luas yang diharapkan bisa memengaruhi orang dalam waktu yang cepat. Itu spekulasi tingkat tinggi,” terangnya.(maz)