Politik

Target 2045 Indonesia Jadi Negara Maju

Posted on by editor

JAKARTA, SIMBUR – Indonesia ditarget menjadi negara maju pada 2045. Hal itu diungkap  Joko Widodo dalam pidato pertamanya sebagai Presiden bersama pasangannya KH Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden periode 2019-2024. Jokowi menegaskan, tahun 2045 atau satu abad Indonesia merdeka, mestinya negara ini telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan yang menurut perhitungan Rp320 juta perkapita per tahun, atau Rp27 juta per kapita per bulan. “Itulah target bersama. Mimpi…

Read More

Tiga Harapan kepada Presiden dan Wapres Terpilih

Posted on by editor

# Realisasikan Janji Kampanye, Rangkul Profesional hingga Perkecil Utang Luar Negeri   PALEMBANG, SIMBUR  – Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) RI periode 2019-2024 digelar Minggu (20/10). Berbagai harapan, isu dan intrik sudah tersaji dan berada di pundak orang nomor satu dan dua di republik ini. Pengamat sosial dan politik Sumsel, Prof Abdullah Idi mengatakan, ada tiga hal penting yang harus dilakukan oleh presiden dan wapres terpilih dalam lima tahun kepemimpinannya. “Menurut saya paling tidak…

Read More

Lima Komisioner KPU Palembang Divonis Bersalah, Pengacara Ajukan Banding meski Jaksa Pikir-pikir

Posted on by editor
Lima Komisioner KPU Palembang Divonis Bersalah, Pengacara Ajukan Banding meski Jaksa Pikir-pikir

PALEMBANG, SIMBUR – Sidang maraton yang digelar Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A-Khusus terkait kasus pidana pemilu ternyata belum mencapai klimaksnya. Kelima komisioner KPU Palembang yang didakwa melanggar pasal Pasal 554 UU 7/2017  juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Melalui penasihat hukumnya, dipastikan akan mengajukan banding atas vonis majelis hakim, Jumat, (12/7). Ketua Tim Penasihat Hukum KPU Palembang, Rusli Bastari memastikan jika kelima kliennya menyatakan banding.  Dalam tiga hari pihaknya akan menyiapkan memori banding untuk…

Read More

Demonstran “Terkam” Polwan di Luar Pengadilan, Komisioner KPU Palembang Hanya Dituntut Enam Bulan

Posted on by editor
Demonstran “Terkam” Polwan di Luar Pengadilan, Komisioner KPU Palembang Hanya Dituntut Enam Bulan

PALEMBANG, SIMBUR  – Sidang tuntutan kasus lima komisioner KPU Palembang diwarnai unjuk rasa puluhan mahasiswa. Mereka tergabung dalam aliansi mahasiswa Sumatera Selatan (Sumsel) dari beberapa perguruan tinggi. Demo berlangsung di Pengadilan Negeri Palembang Klas 1-A Khusus, Kamis (11/7). Unjuk rasa mengawal persidangan tersebut sempat diwarnai saling dorong berujung adu mulut antara mahasiswa dan polisi. Kejadian tersebut dipicu karena ada oknum mahasiswa yang diduga melakukan aksi tidak terpuji dengan “menerkam” polwan yang saat itu berada di…

Read More

Puluhan Saksi Diperiksa secara Maraton, Jaksa dan Pengacara Kewalahan

Posted on by editor
Puluhan Saksi Diperiksa secara Maraton, Jaksa dan Pengacara Kewalahan

PALEMBANG, SIMBUR – Sempitnya waktu dan banyaknya saksi dalam persidangan kasus yang menimpa lima komisioner KPU Palembang, memaksa sidang putusan yang direncanakan hari ini harus tertunda sampai besok pagi (11/7). Penundaan tersebut disepakati baik dari jaksa penuntut umum (JPU) maupun pengacara terdakwa. Menurut ketua tim JPU, Yuliati Ningsih penundaan tersebut bukan tanpa alasan. Banyaknya saksi yang mencapai 40 orang dalam sidang maraton hari ini di Pengadilan Negeri Palembang Kls I. A Khusus, Rabu (10/7). “Seperti yang…

Read More

Jaksa Tolak Eksepsi Pengacara Komisioner KPU Palembang

Posted on by editor

PALEMBANG, SIMBUR – Empat jaksa penuntut umum (JPU) yang mendakwa lima komisioner KPU Palembang menolak eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa. Dikarenakan, eksepsi yang diajukan sama sekali tidak relevan dengan yang didakwakan PJU. Hal itu disampaikan Yuliati Ningsih usai persidangan, Jumat (5/7). “Kami menolak sepenuhnya eksepsi dari penasehat hukum terdakwa. Jadi tinggal menunggu putusan sela dari majelis hakim,” tegasnya sembari berharap semua eksepsinya ditolak atau tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Dijelaskan Yuliati, jika dalam persidangan tim penasihat…

Read More

KPU Tetapkan Presiden dan Wapres Terpilih

Posted on by editor

JAKARTA, SIMBUR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan Joko Widodo dan KH Ma’aruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019—2024. Penetapan dilakukan pada Rapat Pleno Terbuka di Kantor KPU RI, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (30/6). “Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 nomor urut 01, Saudara Ir H Joko Widodo dan Saudara Prof Dr (HC) KH Ma’ruf Amin dengan perolehan…

Read More

Polemik Pemilu, Polisi Hanya Penyidik

Posted on by editor

PALEMBANG, SIMBUR – Ditetapkannya lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palembang sebagai tersangka oleh Polresta Palembang, masih menuai polemik di tengah-tengah masyarakat Kota Palembang. Hal itu juga diakui Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel), Irjen Pol Zulkarnain Adinegara usai menggelar halal bihalal di hotel Aston, Senin (17/6). Diungkapkan, jika ternyata banyak masyarakat yang menghubungi kapolda dan menanyakan alasan komisioner KPU dijadikan tersangka dan harus berhadapan dengan terjalnya proses hukum. “Banyak yang bertanya kepada saya mengapa komisioner KPU Palembang…

Read More

Percayakan Polisi Jaga Kamtibmas selama Pemilu 2019

Posted on by editor

PALEMBANG, SIMBUR – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan, kinerja polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) patut diapresiasi. Terutama saat pengamanan hingga pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu dan pasca aksi 21-22 Mei lalu. Meski polisi harus bersikap terbuka dan profesional, lanjut Neta, tapi ada hal yang memang harus dipatuhi semua pihak.  “Saya kira apa yang dilakukan polisi untuk menjaga keamanan, masyarakat harus menerima. Asal jangan aparat di lapangan bersikap semena-mena….

Read More

Perempuan Dalam Cengkeraman Politik

Posted on by editor

# Keterwakilan 30 Persen Hanya Memenuhi Kuota   PALEMBANG, SIMBUR  – Keterwakilan minimal 30 persen perempuan dalam pemilihan legislatif (Pileg) yang sudah diamanahkan oleh Undang-Undang (UU). Seharusnya itu tidak hanya sekadar pemenuhan kuota saja. Akan tetapi, harus betul-betul dilakukan demi kesetaraan gender dalam segala sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait kuota yang wajib dijalankan 16 partai politik (parpol) yang mengikuti kontestasi Pemilu, diduga masih ada beberapa Parpol yang belum sungguh-sungguh menjalankan amanah UU dan hanya…

Read More
1 … 7 8 9 10 11 … 22