- Diapresiasi Ketua KPPU RI, Dandim 0402 Sebut Pembangunan Koperasi Merah Putih di OKI Sudah 83 Persen
- Menhan dan PWI Pusat Agendakan 200 Wartawan Ikut Retret di Akmil Magelang
- Jelang Pergantian Tahun, Pemerintah Percepat Pemulihan Bencana Sumatera
- Dianiaya di SPBU, Istri Almarhum Ketua SMSI Musi Rawas Polisikan Tetangga
- Jejak Melayu Jambi di Nganjuk, Hidup Damai Seribu Tahun
Percayakan Polisi Jaga Kamtibmas selama Pemilu 2019
PALEMBANG, SIMBUR – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan, kinerja polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) patut diapresiasi. Terutama saat pengamanan hingga pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu dan pasca aksi 21-22 Mei lalu.
Meski polisi harus bersikap terbuka dan profesional, lanjut Neta, tapi ada hal yang memang harus dipatuhi semua pihak. “Saya kira apa yang dilakukan polisi untuk menjaga keamanan, masyarakat harus menerima. Asal jangan aparat di lapangan bersikap semena-mena. Percayakan sama pihak kepolisian sambil memantau kinerjanya,” ungkap Neta S Pane, dikonfirmasi Simbur beberapa waktu lalu.
Diperkirakan, kata Neta, masa tanggap darurat tersebut akan memakan waktu lama. Mulai dari pengumuman hingga selesai. Mungkin sampai pelantikan presiden bulan November mendatang. “Kami berharap polisi harus memerhatikan aspirasi masyarakat dengan mematuhi SOP. IPW akan memantau terus. Kalau (oknum) polisi melanggar SOP, kami akan mengecam habis-habisan dan meminta pihak yang bertanggung jawab dicopot dari jabatannya serta membawanya ke pengadilan (praperadilan),” tegasnya.
Ditanya soal diskresi dan/atau represi, lanjut Neta, itu yang menentukan komandan lapangan. Komandan lapangan berkordinasi dengan pimpinan di atasnya lagi. Semuanya harus tertata rapi. “Semua berharap polisi cermat di lapangan. Harus sesuai ketentuan SOP dan ekstrahati-hati. Karena dalam kontrol pers, masyarakat, dan LSM maka polisi akan lebih hati-hati,” tegasnya.
Masih kata dia, polisi harus membawa semua peralatan keamanan saat bertugas di lapangan. “Kalau sampai tidak bawa, justru aneh. Kalau terjadi huru-hara dan tidak dapat mengurai massa, polisi juga yang akan disalahkan masyarakat. Meski demikian, ada SOP yang harus mereka taati,” tutupnya.
Menurut Neta, masyarakat tidak perlu khawatir dengan isu yang dilontarkan pihak tertentu untuk mengacaukan bangsa ini. Dari pantauan IPW, situasi Indonesia sangat kondusif. Dijelaskan, kondusifnya situasi Kamtibmas ini disebakan dua hal.
Pertama, Polri berhasil menerapkan konsep pendekatan keamanan hingga ke akar rumput, sehingga deteksi dan antisipasi dini bisa dilakukan dengan cermat lewat upaya upaya antisipatif, pagar betis maupun sapu bersih. Kedua, maraknya medsos berhasil menjadi kanalisasi konflik di Indonesia. Artinya para pendukung capres merasa lebih asyik perang di medsos, sehingga kehabisan energi untuk perang di darat. “Hal ini berdampak sangat positif bagi situasi kamtibmas,” ungkap Neta.
Medsos yang ingar bingar dengan perang opini, lanjut dia, tidak berdampak ke lapangan yang aman dan terkendali. Di sisi lain, meski situasi Kamtibmas sangat kondusif, Polri tetap agresif melakukan pagar betis dan antisipasi maupun deteksi dini. “Kantong-kantong radikalisme dan terorisme terus menerus disapu bersih,” imbaunya.
IPW memberi apresiasi pada strategi dan langkah yang dilakukan jajaran kepolisian ini. Meskipun situasi Kamtibmas sangat kondusif, kalangan radikal dan teroris jangan dibiarkan tumbuh, apalagi diberi ruang ataupun peluang. “Tujuannya agar even even strategis, seperti pengumuman pemenang pilpres 2019 maupun pelantikan presiden terpilih, bisa berlangsung aman tanpa gangguan,” ujarnya.
Ditambahkannya pula, sikap tegas Polri perlu didukung semua pihak agar jajaran kepolisian lebih percaya diri untuk menyapu bersih kelompok radikal maupun teroris yang hendak mengganggu. “Bagaimanapun momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia ini tidak boleh diganggu oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab, yang ingin menunggangi dan memecah belah bangsa Indonesia,” tutupnya. (maz)



