Demonstrasi Mahasiswa di Palembang Berlangsung Damai

PALEMBANG, SIMBUR – Aksi unjuk rasa (unras) digelar ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Demonstrasi berlangsung damai di Gedung DPRD Sumsel, Senin (1/9).

Massa tergabung dalam Aliansi BEM Sumatera Selatan, Aliansi Mahasiswa Sumsel. Diikuti juga Masyarakat Miskin Kota Sumsel dan Aliansi Cipayung Plus Sumsel. Aksi berlangsung damai dan kondusif.

Koordinator Aliansi Mahasiswa Sumsel, Ilham mengatakan, pihaknya melakukan demonstrasi karena keprihatinan terhadap berbagai isu dan persoalan di tanah air. “Kami mahasiswa merasa perlu menyampaikan beberapa tuntutan saat negara sedang menghadapi banyak masalah,” ujar Ilham.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie mengatakan, Dewan akan membuka ruang diskusi dengan demonstran. “Kami berkomitmen mendukung semua tuntutan yang disampaikan,” katanya.

Diketahui, tujuh poin tuntutan yang disampaikan mahasiswa, yakni membatalkan Kenaikan Tunjangan DPR. Menurut Ilham, mahasiswa menolak keras kenaikan tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak sesuai dengan situasi keuangan negara.

Selanjutnya, sahkan RUU Perampasan Aset. Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU ini untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku korupsi. Selanjutnya, Evaluasi Kinerja DPR. Menuntut transparansi dan evaluasi menyeluruh atas kinerja lembaga legislatif yang dinilai tidak lagi representatif terhadap kepentingan rakyat.

Massa juga menuntut reformasi Penerimaan Anggota Polri. Evaluasi terhadap proses rekrutmen anggota Polri guna mencegah tindakan represif yang kerap dilakukan terhadap masyarakat. Menuntut pencopotan Kapolri atas maraknya kekerasan aparat yang menyebabkan korban jiwa dalam penanganan unjuk rasa.

Prioritaskan Kesejahteraan Guru. Dengan menekankan pentingnya perhatian terhadap nasib guru sebagai pilar pendidikan bangsa. Terakhir, kembalikan Kebebasan Pers. Mahasiswa menolak segala bentuk pembungkaman terhadap pers dan menuntut kebebasan media untuk menyampaikan informasi kepada publik secara adil dan transparan.

Sehari sebelumnya, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru telah mengimbau agar demonstrasi mahasiswa pada 1 September 2025 tidak diwarnai tindakan anarkis. Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap berjalan dalam koridor hukum dan tidak mengorbankan ketertiban umum.

Imbauan ini disampaikan Herman Deru saat silaturahmi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para rektor universitas di Sumsel, Minggu (31/8). Ia menegaskan bahwa aspirasi boleh disuarakan, namun harus dengan cara-cara yang beradab. “Silakan sampaikan pendapat dan aspirasinya, tetapi jangan melakukan tindakan anarkis,” tegas Deru.

Gubernur menjelaskan, Sumsel saat ini sedang menata percepatan pembangunan pasca pandemi Covid-19. Suasana damai dan kondusif menjadi kunci untuk memulihkan ekonomi serta membuka peluang investasi yang lebih luas. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh investasi masuk. Jangan sampai investor ragu karena suasana kita tidak nyaman,” ujarnya.

Herman Deru juga menitip pesan kepada para dosen agar ikut mendampingi mahasiswa saat menyampaikan aspirasi. Menurutnya, pendampingan akademisi bisa mencegah potensi gesekan yang berujung pada kerusakan fasilitas umum. “Saya mohon ini menjadi tanggung jawab bersama. Jangan sampai terjadi hal-hal seperti di daerah lain,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa Sumsel telah lama dikenal sebagai daerah dengan predikat zero konflik. Predikat ini, menurutnya, adalah citra yang harus dijaga seluruh elemen masyarakat, bukan hanya oleh aparat. “Predikat ini adalah kehormatan. Tidak cukup hanya Forkopimda yang menjaganya, tetapi semua pihak harus berperan,” tegasnya.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi R. Djajadi turut menegaskan bahwa pihak kepolisian akan mengawal penuh jalannya aksi, mulai dari titik kumpul hingga lokasi demonstrasi. Ia berharap dosen dapat mendampingi mahasiswa agar suasana tetap kondusif. “Kami akan kawal unjuk rasa agar tetap aman. Mari bersama kita jaga Sumsel tetap zero konflik,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari Pangdam II/Sriwijaya, Mayjen TNI Ujang Darwis. Ia menyatakan jajaran TNI siap bekerja sama dengan kepolisian menjaga keamanan dan memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan normal. “Jajaran TNI siap mendukung penuh, termasuk menjaga sektor pendidikan agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu,” jelasnya.(red/kbs)