- Jaksa Sita Truk dan Alat Berat Perusahaan Terkait Korupsi Distribusi Semen
- Pejabat Bank Tersangka Korupsi KUR di OKUT Tidak Ditahan karena Akan Menjalankan Ibadah Haji
- Diduga Menghalangi Penyidikan Kasus Korupsi, Staf Ahli Bupati Muba dan Oknum Pengacara Jadi Tersangka
- Sinergi Hadapi Musim Kemarau, Apel Karhutla Sumsel Bakal Digelar di Kampung Nelayan Sungsang pada 6 Mei 2026
- Resmi Dilantik, 325 Bintara Remaja TNI AD Siap Mengabdi untuk Negeri
Curah Hujan Rendah, Potensi Titik Api di Sumsel Masih Tinggi
PALEMBANG, SIMBUR – Musim kemarau masih panjang. Sementara, curah hujan yang turun masih rendah. Karena itu, warga Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang diimbau waspada dan berhati-hati karena potensi titik api (hotspot) masih tinggi. Masyarakat diharap dapat menjaga lingkungan serta memantau lahan dan tempat pembuangan sampah akhir (TPA) agar tidak terbakar sehingga tidak menjadi penyumbang kabut asap.
Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Sumatera Selatan, Wandayantolis mengatakan bahwa wilayah Sumatera Selatan masih dalam periode musim kemarau. Menurut dia, curah hujan yang turun pada dua dasarian ke depan diprakirakan masih dalam kategori rendah dan sifat hujan bawah normal.
“Oleh karena itu, potensi terjadinya titik panas (hotspot) di wilayah Sumatera Selatan masih sangat besar. Masyarakat diharapkan terus waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang timbul selama periode ini. Bijak dalam menggunakan air bersih, serta selalu menjaga lingkungan dari potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.
Tindak Tegas Pembakar Lahan
Sehubungan dengan itu, kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih marak terjadi di tengah cuaca panas. Oleh karena itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni meminta untuk menindak tegas para pelaku pembakaran lahan dan hutan.
“Yang tak kalah penting lakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pihak-pihak pelaku pembakaran,” ucap Fatoni Fatoni dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Peningkatan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023 di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Senin (9/10).
Fatoni mengajak seluruh aparat penegak hukum, mulai dari pihak kepolisian hingga kejaksaan untuk menindak tegas pelaku pembakaran. Selain itu, pihaknya berencana menerjunkan tim ahli dalam penanganan karhutla di Sumsel. “Demi menanggulangi Karhutla ini berbagai pihak kami libatkan, Pemprov Sumsel bersama Kodam, Polda, Kejati bahkan perusahaan,” tambahnya.
Bahkan Fatoni berencana juga akan mengelar pertemuan kembali guna mempertajam upaya pencegahan karhutla yang akan dilangsungkan pada tanggal 11 Oktober 2023 di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Lokasi tersebut dipilih karena daerah yang paling besar terjadi karhutla.
Fatoni juga menyampaikan kondisi lahan rawan kebakaran di Sumsel seluruhnya total 8.003 hektare. Sementara itu, lahan gambut yang dimiliki Sumsel seluas 1,2 juta hektare. Tercatat sejak bulan Agustus hingga saat ini ada peningkatan titik panas yang cukup signifikan di Sumsel. Kondisi itu diperparah dengan terbatasnya sumber air untuk melakukan pemadaman, faktor angin yang kencang serta lokasi kebakaran yang sulit dijangkau.
“Adapun titik hotspot yang ada saat ini sampai dengan bulan Oktober totalnya mencapai 11.000 lebih. Sementara itu, untuk luasan kebakaran hutan dan lahan sampai mencapai 4.000 lebih sampai Agustus 2023,” jelas Fatoni.
Pada kesempatan ini juga, Fatoni menegaskan bahwa kasus Inpeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang ditimbulkan asap karhutla secara umum tidak ada peningkatan yang signifikan. “Jumlah kasus ISPA secara kumulatif pada minggu pertama sampai dengan minggu ke-4 di bulan September totalnya mencapai 40.000 lebih,” paparnya.
Kemudian, terkait kondisi jarak pandang di Sumsel, wilayah tersebut pernah mengalami jarak pandang hanya 300 meter. Sementara itu, kondisi jarak pandangan normal 10.000 meter masih berjalan normal. “Namun penundaan (penerbangan) belum terjadi dan take off meski akibat terbatas cara pandang juga masih bisa berlangsung,” ucap Fatoni.
Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong mendorong Provinsi/Kabupaten/Kota untuk segera menetapkan status siaga darurat yang ditindaklanjuti dengan penetapan Satgas dan Pembentukan Posko Pengendalian karhutla bagi daerah yang sudah mengalami peningkatan jumlah hotspot dan kejadian karhutla atau mengalami curah hujan yang rendah sesuai dengan prediksi BMKG.
“Satgas pengendalian karhutla untuk memantau dan memutakhirkan data informasi prakiraan iklim, cuaca, dan Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran dari BMKG. Lakukan patroli dan cek lapangan dan melakukan respon cepat dan kesiagaan penanggulangan karhutla dengan melakukan pemadaman dini agar kebakaran tidak membesar,” ucap Alue.
Pantau Lahan dan TPA agar Tidak Sumbang Kabut Asap
Sementara itu, penanggulangan karhutla di Kota Palembang hingga saat ini masih terus menjadi perhatian khusus bagi seluruh stakeholder. Hal itu diungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Karhutlah Palembang yang digelar di Golden Sriwijaya Palembang bersama Polresta serta pihak terkait.
Pj Walikota Palembang Ratu Dewa sebutkan beberapa titik yang menjadi fokus pengamanan terhadap karhutla di Kota Palembang. Ratu Dewa juga mengatakan, pemetaan dan pembagian tugas secara detail di lapangan juga sudah dibahas secara konkret oleh stakeholder terkait.
“Termasuk penangan di beberapa titik, khususnya ada titik-titik tekan, mulai dari Kecamatan Gandus, Sukarami, Sako dan juga di Sematang Borang. Empat Kecamatan inilah yang saat ini menjadi prioritas dan sudah dipetakan semua,” kata Ratu Dewa, Senin (9/10).
Kapolrestabes Palembang Kombes Haryo Sugihartono menjelaskan, selain empat kecamatan tersebut, pihak Polrestabes Palembang juga memonitor dampak terhadap kebakaran di TPA yang berada di 2 Kecamatan, yakni TPA Karya Jaya di Kertapati serta TPA Sukawinatan di Kecamatan Sukarami Palembang. “Semua itu menjadi target pemantauan agar kiranya tidak ikut menjadi penyumbang terjadinya kabut asap yang ada di kota Palembang ini,” ucapnya.(kbs/red)



