Sita 75.500 Obat Kuat

PALEMBANG, SIMBUR – Unit IV Subdit 1 Tipid Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumsel mengungkap peredaran jamu atau obat kuat tanpa mengantongi izin edar dari BPOM. Satu tersangka berinisial AS sebagai pedagang obat kuat, warga Jalan Kolonel Wahid Udin, Kelurahan Serasan, Kecamatan Sekayu, Muba.

Barang bukti dari tersangka yang disita sebanyak 75.500 sachet farmasi jenis jamu atau obat kuat tanpa izin edar. Barang tersebut dijual tersangka di kiosnya yang berada di Pasar Sekayu, Muba.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriadi MM didampingi Kasubdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumsel AKBP Bagus Suryo Wibowo SIk MH bersama Pengawas Farmasi dan Makanan ahli madya BPOM Palembang Tedy Wirawan MSI APT menggelar perkaranya kemarin Rabu (24/5/23) di Mapolda Sumsel.

“Tersangka AS ditangkap pada Rabu (17/5/23) pukul 15.10 WIB, sedang memperdagangkan obat farmasi, jamu atau obat kuat tanpa izin edar, di Pasar Sekayu. Ditemukan barang bukti 4.674 jenis jamu atau obat kuat tanpa izin edar,” ungkap Bagus.

Dari penyelidikan, ditemukan lagi barang bukti 70.830 jenis jamu dan obat kuat. “Sehingga total barang bukti 75.500 obat kuat dari dua lokasi baik di kios di Pasar Sekayu dan rumah tersangka di Jalan Kolonel Wahid Udin,” cetusnya kepada Simbur.

Obat kuat ini, bila tidak lulus uji lab, maka akan membahayakan warga yang mengkonsumsinya. Sehingga ini sebagai upaya antisipasi terhadap obat yang tidak layak edar dan jual.

“Sudah 10 tahun tersangka menjual obat kuat ini, untung perkotaknya Rp 5 – 15 ribu. Dijual tersangka di kiosnya di Pasar Sekayu, yang dijual secara eceran,” timpal Kabid Humas.

Obat kuat tanpa izin edar ini berasal dari Cilacap, merupakan home industri. “Kasus ini akan kami kembangkan sampai ke tempat produksinya,” cetusnya.

Tedy Wirawan MSi APT selaku pengawas farmasi dan makanan ahli madya BPOM Palembang, pengungkapan perkara obat kuat ini salah satu bentuk penyelamatan konsumen.

“Peredaran jamu tanpa izin edar ini diduga mengandung bahan kimia obat sebagaimana hasil pengawasan. Kita akan buktikan di pengujian lab, yang jelas obat ini tanpa izin edar BPOM. Meskipun ada tercantum izin edar tapi tidak teregistrasi di BPOM,” ungkap Teddy.

Tersangka sendiri melanggar Pasal 106 ayat 1 dan Pasal 197 UU RI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan ancamannya maksimal 15 tahun, denda Rp 1,5 miliar. Serta melanggar Pasal 8 ayat 1 huruf F dan Pasal 62 ayat 1 UU RI No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman 5 tahun dan denda Rp 2 miliar. (nrd)