Johan Anuar Tutup Usia, Kasus Korupsinya Gugur

# Kuasa Hukum: Perkara Memengaruhi Kesehatannya

# Dikabarkan Sakit Kanker Otak Menjalar ke Paru-paru

 

 

PALEMBANG, SIMBUR – Hampir satu dasawarsa (10 tahun) terjerat kasus korupsi pengadaan lahan kuburan sejak 2012, Johan Anuar akhirnya mengembuskan napas terakhir pada Senin (10/1/2022) sekitar pukul 07.30 WIB. Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) non-aktif itu meninggal dunia setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Siti Khadijah Palembang sejak Minggu malam.

Pagi itu jenazahnya dibawa dengan ambulans menuju rumah duka, kemudian dikebumikan di makam Tanjung Baru. Pihak keluarga dan kerabatnya pagi itu dengan segera mengantar kepergiannya dari RS Siti Khadijah Palembang.

Berita duka tersebut ditegaskan Titis Rachmawati SH MH sebagai kuasa hukum almarhum Johan Anuar pagi saat berada di RS Siti Khadijah Palembang.  “Iya pukul 07.30 WIB tadi Johan Anuar tutup usia, karena kanker otak menjalar ke paru-paru stadium 4B. Sakitnya ketahuan di bulan Juni 2021.  Karena perkara ini juga memengaruhi kesehatannya,” kata Titis.

Selama ini almarhum Johan Anuar ditahan di Rutan Pakjo Palembang. Namun tadi malam kesehatannya turun dibawa ke RS Siti Khadijah.  “Waktu di Rutan Pakjo Johan Anuar seperti terserang stroke tapi bukan, namun ada gangguan saraf di otak. Kemudian dibawa ke RS Siti Khadijah, namun paginya meninggal dunia,” cetusnya kepada Simbur.

Sebelumnya, Johan Anuar juga sempat dirujuk ke RSPAD Jakarta. Dua belum sebumnya dirawat di RSMH Palembang.  “Almarhum Johan Anuar sendiri dikebumikan di makam Tanjung Baru, Baturaja, OKU. Mewakili almarhumah, menyampaikan permohonan maaf bila ada kesalahan selama menjabat baik di partai atau organisasi. Semoga diterima amal ibadahnya,” timpalnya.

Terkait perkara hukumnya, Titis menegaskan proses hukum, karena Johan Anuar meninggal dunia, maka dengan adanya Pasal 77 KUHP, jadi perkaranya dinyatakan gugur. “Putusan banding turun dan uang penggantinya gugur, karena belum inkracht,” tukasnya.

Diketahui, Johan Anuar tersandung kasus dugaan mark up lahan kuburan pada 2012. Saat itu Johan Anuar menjabat ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Dari total anggaran lahan kuburan Rp6,1 miliar, BPK menemukan kerugian negara Rp3,49 miliar. Nama Johan Anuar disebut-sebut menerima mark up Rp1 miliar oleh terdakwa Hidirman sebagai pemilik lahan seluas 10 hektare yang akan dijadikan tempat pemakaman umum (TPU).

Polisi lalu menyelidiki dugaan korupsi tersebut kepada Hidirman selaku pemilik tanah, Najamudin mantan Kepala Dinas Sosial OKU, Ahmad Junaidi mantan Asisten I Setda OKU, dan mantan Sekda OKU Umirtom. Keempatnya telah dijatuhi hukuman pidana seusai divonis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Palembang.

Johan Anuar ditetapkan tersangka usai  gelar perkara di Mabes Polri pada 9 September 2016. Johan memenangi gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Baturaja usai menggugat Polda Sumsel. Pengajuan gugatan praperadilan atas status tersangka ini merupakan kali kedua diajukan. Sidang yang kala itu dipimpin hakim tunggal Singgih Wahono SH, menerima gugatan Johan Anuar dan memerintahkan penyidik Tipikor Polda Sumsel untuk menghentikan kasus tersebut.

Johan Anuar kembali menjalani penyelidikan dan penetapan tersangka berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/270-A/X/2017/Dit. Reskrimsus tanggal 05 Oktober 2017 sebagaimana tertuang dalam Surat Ketetapan Nomor SK/23/XII/2019/Kor/Ditreskrimsus tanggal 10 Desember 2019. Dia kembali mengajukan permohonan praperadilan nomor 2/Pid.Pra/2019/PN BTA atas penetapan status tersangka. Saat itu Johan menjabat Wakil Bupati OKU Drs Johan Anuar SH MM dengan dugaan kasus korupsi pengadaan lahan kuburan ditolak hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Baturaja, Agus Safuan Admijaya SH.

Sehari setelah gugatan praperadilan ditolak hakim Pengadilan Negeri (PN) Baturaja, Johan Anuar kembali diperiksa Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus)  Polda Sumatera Selatan pada 14 Januari 2020 sebagai tersangka. Johan Anuar diperiksa sekitar 12 jam dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Johan Anuar pun kembali ditahan.

Pada 24 Juli 2020, perkara Johan Anuar diambil alih penanganannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Ditreskrimsus Polda Sumsel. Johan Anuar ditahan KPK pada 10 Desember 2020. Penahanan dilakukan sehari setelah pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020.

Johan Anuar ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumatera Selatan dengan sangkaan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No  31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No  20/2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Johan Anuar sempat menghadiri secara langsung pelantikan dirinya sebagai Wakil Bupati OKU oleh Gubernur Sumsel di Griya Agung Palembang pada 26 Februari 2021.

Johan Anuar dituntut 8 tahun penjara dan kehilangan hak politiknya oleh Jaksa KPK. Melalui kuasa hukumnya Titis Rachmawati SH menyampaikan pembelaan atau pleidoi di persidangan majelis hakim yang diketuai Erma Suwati SH MH pada 27 April 2021 di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang.

Titis Rachmawati SH selaku ketua tim pengacara Johan Anuar, mengatakan, dengan alasan splitsing jadi kasusnya  harus dipisahkan. Asas splitsing sudah menyalahi prosedur hukum. Titis menegaskan, sejak 2015 proses penyidikan Johan Anuar selalu dikaitkan dengan pilkada. Kalau tidak ada pilkada sepi, tapi saat ada pilkada dinaikan.

Akhirnya Johan Anuar divonis 8 tahun penjara pada persidangan secara virtual dari Rutan Pakjo kelas IA Palembang. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor kelas IA Palembang, 4 Mei 2021. Johan Anuar mengajukan banding dan diputuskan Pengadilan Tinggi Palembang, vonisnya turun jadi 7 tahun denda Rp 200 juta. Berbeda dari vonis hakim pengadilan Tipikor Palembang selama 8 tahun kurungan denda Rp500 Juta.

Putusan banding PT Palembang dengan nomor perkara 5/PID.TPK/2021/PT PLG tertanggal 26 Juli 2021 menyatakan menerima permintaan banding dari Terdakwa, memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Plg tanggal 4 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa. Untuk pidana tambahan lainnya seperti wajib mengganti kerugian negara sebesar Rp 3,1 miliar serta pencabutan hak politik. Untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun, sejak selesai menjalani pidana, sebagaimana tuntutan jaksa KPK sebelumnya.

Salinan putusan banding diterima kuasa hukumnya Titis Rachmawati SH MH CLA yang mengaku belum cukup atas putusan banding dari majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang diterimanya pada 6 Agustus 2021. Johan Anuar pun melakukan kasasi.

Titis melihat pertimbangan dari majelis Pengadilan Tinggi karena kondisi kesehatan Johan Anuar. Saat proses banding di Pengadilan Tinggi beberapa kali Johan Anuar masuk rumah sakit. Kabar terakhir beberapa kali kliennya operasi pembuangan tumor di kepala di RSPAD Jakarta. Terus ditemukan juga ada radang paru-paru dan sekarang dirujuk ke RSMH Palembang. Kondisi Johan Anuar tak kunjung sembuh, sempat dibantarkan dan dirawat. Juga menjalani kemoterapi terkait paru-paru, kanker dari paru sudah menyebar di kepala. Satu minggu dirawat di RSMH dan kalau di Jakarta hampir satu bulan karena operasi tumor. Hingga akhirnya pada awal tahun 2022 Johan Anuar tutup usia.(nrd)