Jalan Desa Rusak, Warga Protes Proyek Jalan Tol

PRABUMULIH, SIMBUR – Puluhan warga berasal dari sekitar Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT), yang tergabung dalam LSM Masyarakat Rambang Lubai Bersatu Prabumulih-Muara Enim Sumatera Selatan, pada Kamis (30/12) berencana menggelar aksi unjuk rasa damai di sekitar lokasi pelaksanaan pekerjaan proyek jalan tol Indralaya-Prabumulih, tepatnya di wilayah Desa Talang Batu, Kota Prabumulih.

Rencana aksi demo massa gabungan ini diungkap Sastra Amiadi, Ketua LSM MRLB Prabumulih-Muara Enim, Sumsel, saat menyampaikan press release kepada SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) Kota Prabumulih, pada Selasa (28/12) siang.

“Awalnya kami akan berunjuk rasa pada hari Rabu (besok), tanggal 29 Desember 2021. Namun setelah melakukan pemberitahuan dan koordinasi dengan pihak Polres Prabumulih, mereka minta diundur karena memang pemberitahuannya mendadak kemarin, kemudian juga menyangkut pengawalan dan pengamanan selama aksi,” ujar pria asli Rambang ini.

Dikatakan Sastra Amiadi, selain menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak pelaksana dalam hal ini HKI perihal beberapa persoalan terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi proyek jalan tol Indralaya-Prabumulih, pihaknya juga mendesak Pemerintah Kota Prabumulih dalam hal ini Wali Kota agar turun tangan dan mendengarkan keluhan masyarakat selama ini.

“Terlalu banyak persoalan dan diduga banyak menabrak aturan. Mulai dari proses ganti rugi pembebasan lahan yang belum selesai dan sekarang masih sidang di Pengadilan Negeri Kota Prabumulih. Belum lagi dugaan dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas galian proyek tol,” ujarnya.

Puncaknya Sabtu kemarin menyebabkan salah seorang warga mengalami kecelakaan terjatuh dari sepeda motornya saat melintas di jalan Desa Talang Batu. Akibat kondisi jalan yang rusak dan berlumpur diduga disebabkan aktivitas proyek jalan tol.

“Dan hal inilah yang tidak bisa kami diamkan. Kami mendukung dan bangga ada proyek jalan tol di kota kami, tapi ya harus perhatikan juga kepentingan dan keselamatan masyarakat, jangan asal dikerjakan saja. Apalagi sudah ada surat perjanjian dari pihak HKI dengan pemerintah kota, bahwa akan melakukan perbaikan dan perawatan jalan serta lingkungan selama masa pelaksanaan konstruksi proyek jalan tol ini,” tegas Sastra Amiadi.

Masih kata Sastra, pihaknya akan terus menggelar aksi unjuk rasa hingga ada kejelasan dan itikad baik dari pihak pelaksana HKI terkait pelaksanaan pekerjaan proyek tol yang didanai dari anggaran APBN tersebut. “Bukan tidak mungkin, akan kami tutup akses lokasi pekerjaan mereka dan menurunkan massa lebih banyak lagi jika tuntutan masyarakat ini tidak mereka kabulkan,” tandasnya.

Masyarakat hanya meminta HKI memenuhi janjinya, dan memerhatikan lingkungan selama melaksanakan pekerjaan, jangan sampai niat bapak presiden untuk membangun dan memudahkan akses jalan bagi masyarakat banyak. “Malah dikotori dan tidak memperhatikan kepentingan serta keselamatan masyarakat,” timpal Bambang.

Sementara Humas PT HKI, Carry ketika dimintai tanggapannya terkait keluhan warga dan rencana aksi massa soal seputar pekerjaan proyek jalan tol, pada Selasa (28/12) sore, justru meminta untuk menanyakannya langsung kepada BPD dan Kepala Desa Talang Batu. “Tanya aja langsung dengan BPD sama kepala Desa Talang Batu,” tulis Carry.

Bahkan dalam pesan singkat sebelumnya, ia juga meminta untuk mengundang Kades Talang Batu. “Undang juga sekalian
Kades Talang Batu. Jangan hanya toko masyarakat yang diundang,” tulisnya.(red/smsi)