Cegah Korupsi dari Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah

PALEMBANG, SIMBUR  – Gubernur Sumsel H. Herman Deru menghadiri kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pencegahan korupsi terintegrasi 2021 bersama Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah II KPK RI, Nana Mulyana dan PIC Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Sumatera Selatan Alfi Rachman Waluyo. Kegiatan berlangsung di Auditorium Bina Praja Selasa (12/10) pagi.

Melalui monitoring dan evaluasi ini Gubernur berharap tata kelola pemerintahan dan perencanaan serta  penganggaran di Pemprov Sumsel semakin baik.  Dalam sambutannya Gubernur mengatakan sangat mengapresiasi terkait informasi-informasi komperhensif yang telah disampaikan tim KPK kepadanya. Oleh karena itu, dia mengimbau semua Kepala OPD yang hadir untuk lebih  agresif  dalam meningkatkan kinerja dengan berpedoman kepada Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2021.

“Dengan komitmen yang tinggi untuk menjalankan rencana aksi pencegahan korupsi ini, kami yakin tata kelola pemerintahan dan perencanaan anggaran di Sumsel akan semakin baik dan tidak turun dibandingkan tahun 2020 lalu,” jelasnya.

Menurut Gubernur, saat ini adalah era untuk melakukan pembenahan. Setiap OPD harus bergerak dan tidak boleh statis dalam melakukan pencegahan.  “Jangan jadi paranoid, jika ada kendala silakan dikoordinasikan dengan tim ini (dari KPK),” jelasnya.

Dijelaskannya berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya pencegahan korupsi, mulai dari penataan kebijakan dan regulasi, instruksi/arahan maupun peraturan perundang-undangan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan proses pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sampai dengan penyelamatan keuangan/aset negara.

Aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi ini, sistem pelaporannya melalui aplikasi MCP (Monitoring Center for Prevention) korsupgah yang terdiri dari tujuh area intervensi, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, serta manajemen aset daerah. Aksi ini memberikan standar kepada pemerintah daerah dalam membangun suatu kerangka kerja untuk  memahami elemen-elemen risiko korupsi berdasarkan sektor, wilayah atau instansi yang rentan terhadap korupsi.

Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah II KPK RI, Nana Mulyana mengatakan, kunjungan tersebut tak lain bertujuan untuk memastikan tata kelola perencanaan dan penganggaran di Pemprov Sumsel. Menurut Nana, kedatangan timnya ini sesuai komitmen Gubernur Sumsel kepada pimpinan KPK, Kajati, Kapolda dan DPRD Sumsel dalam upaya melakukan upaya pencegahan korupsi.

Menurut Nana, realisasi capaian aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi yang sistem pelaporannya melalui aplikasi MCP (Monitoring Center for Preventation) penting diperhatikan seriap daerah karena dapat menjadi indikator penyaluran dana-dana pusat ke daerah.

Sebelumnya, Nana Mulyana melakukan koordinasi bersama Walikota Palembang, H. Harnojoyo. Koordinasi tersebut bertujuan untuk memastikan tata kelola proses perencanaan dan penganggaran serta optimalisasi pendapatan daerah yang dilaksanakan dengan baik.

Rapat Koordinasi tersebut juga sengaja dilakukan terkait supervisi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah kota Palembang yang sesuai dengan komitmen Walikota Palembang. “Walikota kan sudah komitmen kepada pimpinan KPK, Kajati, Kapolda dan disaksikan oleh ketua dewan untuk melakukan upaya pencegahan korupsi,” kata Nana.

Walikota Palembang, H. Harnojoyo mengungkapkan, dirinya sangat bersyukur atas kesempatan rapat koordinasi tersebut. Terutama menyangkut sistem penganggaran tahun 2022. Disampaikan Harnojoyo, pihaknya juga akan terus melakukan pengelolaan anggaran dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. “Kami akan menganggarkan estimasi itu dengan sebetul-betulnya. Jangan hanya kenaikan-kenaikan. Kalau itu tidak tercapai tentu akan merugikan juga sistem  penganggaran,” ungkapnya.

Masih kata dia, dirinya juga akan terus mengacu kepada petunjuka yang telah diberikan oleh pihak KPK dalam rapat koordinasi yang telah dilakukan tersebut. “Apalagi Nana juga telah ke DPRD untuk menyampaikan pesan sebelum penganggaran 2022. Karena berkaitan dengan itu tadi, belum tahu Pandemi ini kapan akan berakhir. Mudah-mudahan dengan penganggaran yang realistis, pada saatnya nanti tidak terlalu devisit ataupun sebagainya,” tutupnya. (kbs)

Share This: