Halangi Wartawan Meliput, Oknum Pegawai Dinas Pariwisata Bakal Dilaporkan

EMPAT LAWANG, SIMBUR – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Empat Lawang berencana akan melaporkan tindakan oknum pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Empat Lawang ke Polres setempat. Laporan terkait adanya pelarangan wartawan meliput kegiatan saat grandfinal Pemilihan Bujang Gadis Empat Lawang, Rabu (21/7) malam di gedung Serbaguna (GSG) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang.

Kejadian berawal dari salah seorang wartawan media cetak dan online yang bertugas di Kabupaten Empat Lawang yang akan melakukan liputan pada acara tersebut. Bukan hanya itu, ironisnya oknum aparatur sipil negara (ASN) dari Dinas Pariwisata itu terkesan mengeluarkan ucapan yang melecehkan profesi jurnalis.

Diceritakan Baken, salah satu wartawan yang bertugas di Empat Lawang yang juga sekretaris PWI, saat dirinya hendak meliput acara malam itu di gedung Serbaguna Tebing Tinggi melewati pintu masuk yang dijaga oleh polisi dan Pol-PP. Saat ia mau masuk dicegat petugas dan oknum ASN tersebut. “Saya tidak boleh masuk untuk meliput, karena situasi pandemi Covid-19. Untuk yang boleh masuk dibatasi 50 orang, ” kata Baken.

Karena naluri jurnalisnya sudah melekat dan itu adalah tugas wartawan, dirinya tetap ingin masuk. Ketika datang seorang oknum pegawai Dinas Pariwisata dengan ucapan yang melecehkan profesi kewartawaan. “Maaf, Pak. Kami dak izinkan masuk. Kalau mau uang rokok, ada,” ungkap Baken menirukan perkataan oknum panitia dari Dinas Pariwisata itu.

Sementara itu, Ketua PWI Empat Lawang, Beni Syafrin menanggapi prihal tersebut mengaskan, tindakan yang dilakukan oleh oknum pegawai dari Dinas Pariwisata atau Dinas Pariwisata sudah menodai Undang-Undang Pers Nomor 40/1999. “Saya sangat kecewa dan menyesalkan tindakan yang melarang wartawan melaksanakan tugas liputan kegiatan grand final pemilihan Bujang Gadis Empat Lawang,” tegasnya.

Beni menerangkan, pihaknya berencana atas nama PWI Kabupaten Empat Lawang akan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Empat Lawang dan PWI Sumsel. “Besok saya bersama kawan-kawan di PWI berencana melaporkan kejadian tersebut ke Polres Empat Lawang, terkait pelarangan wartawan. Jelas tidakan tersebut sudah melanggar UU Pers, yang menghalangi kebebasan Pers,” terangnya.

Lebih lanjut Beni, menerangkan pelarangan bagi wartawan untuk meliput kegiatan tersebut sama sekali tidak berasalasan. Sementara di masa pandemi wartawan merupakan salah satu garda terdepan dalam menyampaikan dan mengakampayekan Prokes serta perubahan prilaku dimasyarakat dimasa pandemi Covid-19. Saat ini Empat Lawang sudah masuk statusnya zona Orange. Artinya bisa masuk zona merah. Tetapi mengapa pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata tetap ngotot untuk melaksanakan kegiatan yang mengundang kerumunan serta berpeluang melanggar Prokes.

“Kalaulah alasan pelarangan itu terkait prokes, mengapa acara tersebut tetap dilaksanakan padahal Empat Lawang masuk zona orange. Dalam 14 hari saja 32 kasus baru bertambah di Empat Lawang. Jadi apa alasan yang sesuai logika sampai wartawan dilarang meliput,” cetus Beni.

Kepala Dinas Pariwisata Empat Lawang, Mgs Nawawi saat dikonfirmasi mengatakan, mengingat masa pandemi jadi peserta atau total yang datang dibatasi hanya 50 orang. Selain itu juga berdasarkan kesepakatan bersama memang tidak diperbolehkan wartawan melakukan peliputan. Terkait ada oknum pegawai Dinas Pariwisata Empat Lawang atau pantia yang terkesan melakukan pelecehan terhadap salah seorang wartawan, pihaknya tidak tahu sama sekali.

“Kalau ada hal-hal yang salah dari kami panitia atas nama instansi Dinas Pariwisata kami mohon maaf. Namun saya sendiri saja bingung harus bagaimana,” jelasnya. (red/rel)

Share This: