- Jaksa Sita Truk dan Alat Berat Perusahaan Terkait Korupsi Distribusi Semen
- Pejabat Bank Tersangka Korupsi KUR di OKUT Tidak Ditahan karena Akan Menjalankan Ibadah Haji
- Diduga Menghalangi Penyidikan Kasus Korupsi, Staf Ahli Bupati Muba dan Oknum Pengacara Jadi Tersangka
- Sinergi Hadapi Musim Kemarau, Apel Karhutla Sumsel Bakal Digelar di Kampung Nelayan Sungsang pada 6 Mei 2026
- Resmi Dilantik, 325 Bintara Remaja TNI AD Siap Mengabdi untuk Negeri
Sumsel Masih Diselimuti Asap, Gubernur Sudah Capek
# Minta Kabupaten/Kota Alokasikan Anggaran Khusus Karhutla
PALEMBANG, SIMBUR – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel) sampai saat ini belum dapat terselesaikan secara menyeluruh. Secara tidak langsung, hal itu tentu dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel selama setahun kepemimpinan Gubernur Herman Deru dan Wakil Gubernur Mawardi Yahya.
Gubernur menjelaskan, diperlukan kebijakan yang tepat agar kabut asap akibat karhutla dapat ditiadakan. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat bekerja dengan tenang selama masa jabatannya.
Gubernur mengisyaratkan akan mengubah sasaran kebijakan. Tidak lagi terfokus pada oknum pelaku pembakaran lahan. Akan tetapi mencoba untuk mencari pihak lain yang memiliki komitmen dalam pencegahan dan pengendalian karhutla. “Kami sudah capek mencari siapa yang salah. Sekarang mencari siapa yang bisa memadamkan api dan tidak menimbulkan api,” tegas Gubernur.
Selain itu, Gubernur juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh kabupaten/kota untuk lebih mengintensifkan upaya-upaya penanggulangan karhutla. “Saya sudah instruksikan kepada seluruh kabupaten yang terpapar asap untuk mengalokasikan anggaran secara khusus, baik dalam pencegahan maupun pemadaman. Tidak bisa lagi hanya ditempel-tempel (imbauan) di dinas-dinas tertentu,” tegasnya.
Gubernur meminta kepada daerah yang rawan karhutla agar melakukan penganggaran yang terpusat dalam penanganan. “Selama ini anggarannya tersebar di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sehingga kurang terkoordinir,” kata Gubernur.
Gubernur mengatakan dengan penganggaran terpusat tersebut akan memudahkan koordinasi dan penanganan. “Bukan hanya pemadaman tapi juga upaya pencegahan, kalau terpusat rentang kendali akan mudah,” tambahnya.
Anggaran untuk pencegahan dan penanganan karhutla, lanjut Herman Deru, harus disesuaikan dengan kemampuan daerah. “Percuma saja disediakan anggaran tapi baru digunakan setelah ada 100 lebih titik api. Kami ingin pencegahan yang diprioritaskan bukan penanggulangan,” kata Deru.
Apalagi, lanjut Gubernur, selain Kalimantan, Sumatera khususnya Sumsel memiliki luas wilayah gambut yang terbilang luas. “Kecuali Kalimantan, di Sumatera itu ada tiga wilayah yang berpotensi karhutla karena memiliki lahan gambut. Ketiganya adalah, Riau, Jambi, dan Sumsel. Tetapi Sumsel tergolong (wilayah gambut) yang sangat luas,” pungkasnya. (dfn)



