Mitra Tuntut Gojek Angkat Kaki dari Palembang

PALEMBANG, SIMBUR – Kebijakan pemotongan insentif mitra (driver) Gojek sebesar 50 persen menimbulkan reaksi keras dari para mitra Go-Car di Palembang. Alhasil, sudah dua kali kantor Gojek cabang Palembang di demo oleh ratusan massa Gerakan Driver Online (Gedor) Palembang. Mereka menuntut agar kebijakan tersebut dibatalkan.

Dalam aksi kedua, Selasa (8/10) di depan kantor Gojek, ratusan massa mengancam akan tetap bertahan dan akan menyegel kantor Gojek, bahkan meminta agar perusahaan transportasi online tersebut meninggalkan Palembang.

“Tidak ada solusi lain, kami hanya meminta dua hal yaitu balikkan (kembalikan) insentif kami seperti semula atau pergi saja dari Palembang. Karena kami sudah muak dengan janji-janji dan kami diputar-putar sehingga kamilah yang paling susah,” tuntut kordinator aksi, Dewa Ruci dan diikuti dengan teriakan massa lainnya.

Dewa Ruci memastikan jika tuntutan mereka tidak diindahkan perusahaan, maka massa akan bertahan dan akan menyegel kantor Gojek. “Kami akan tetap di sini dan akan kami segel kantor itu (gojek),” teriaknya lantang.

Ditambahkan, ketua Aliansi Driver Online (ADO) Palembang, Arifin mengatakan ada tiga hal yang dituntut oleh massa Gedor. Pertama, meminta peri kemanusian dari aplikator terhadap kebijakannya. Kedua, hak status mereka sebagai mitra. Ketiga, hal-hal yang dilakukan Manager Operasional Cabang Palembang sudah diluar konteks sila kelima Pancasila.

“Atas dasar itulah, membua kami tidak bisa menerima keputusan secara sepihak itu. Itulah yang dilakukan oleh perusahaan aplikator seperti Gojek atau lainnya, dimana setiap mengambil kebijakan atau keputusan kami sebagai mitra tidak pernah dilibatkan. Untuk langkah-langkah berikutnya kami akan tempuh jalur-jalur sesuai dengan yang kami rencanakan baik itu dibawa ke eksekutif maupun legislatif,” tegasnya.

Massa Gedor juga kecewa karena pihak Gojek terkesan tidak menggubris tuntutan massa yang saat ini merasa menjadi pihak yang paling dirugikan atas kebijakan pemotongan insentif tersebut. “Sangat kecewa, dan kami tetap offbid (mogok) sejak kemarin. Sampai tuntutan kami diterima. jelasnya, pemotongan 50 persen itu sangat membunuh mitra. Hal yang kami inginkan di Palembang bukan hanya operasional kantor, tetapi operasional di lapangan pun harus dihentikan sampai ada kejelasan,” tekannya, namun tetap memastikan kebebasan mitra lainnya untuk tetap beroperasi.

Arifin menyesalkan karena seharusnya General Operasional cabang Palembang bisa mengambil kebijakan atas dasar pertimbangan keadaan daerah. Apalagi, penghasilan mitra bisa dilihat dan diketahui dari sistem Gojek.

“Seharusnya dengan kebijakan itu, dia sudah tahu seperti apa dampak yang terjadi dari kebijakan itu. Kami sangat menyayangkan seorang pemimpin yang memegang operasional daerah khususnya Palembang, tidak dapat memberikan jawaban. Dia selalu memberikan bahwa keputusan itu kembali ke pusat. Lalu apa fungsi dari kantor operasional di sini?. Dia pimpinan tertinggi, seharusnya bisa mengambil tindakan dengan adanya gejolak di lapangan. Jangan sampai, gara-gara ada bisnis aplikasi seperti ini menyebabkan benturan di masyarakat,” ujarnya.

Sementara, Head of Regional Corporate Affairs Gojek, Teuku Parvinanda Handriawan meluruskan insentif yang dituntut oleh para mitra Gojek di Palembang. Dirinya menganggap hal tersebut perlu agar terjadi kepahaman semua pihak. “Saya juga harus meluruskan penggunaan kata hak insentif. Insentif itu bukan hak tetapi bonus tambahan yang diberikan Gojek kepada mitra. Nah, kami juga ingin mengajak untuk mengenal lebih jauh mengenai apa sih pendapatan mitra kami dari hari ke hari. Kompenannya ada dua yaitu tarif dan insentif. Tarif adalah pendapatan pokok yang mereka dapatkan melalui order sehari-hari. Insentif adalah bonus yang kami berikan kepada mereka. Jadi perlu diluruskan kembali,” jelasnya.

Terkait dengan aspirasi mitra yang disampaikan, Teuku mengatakan jika aspirasi pertama mereka sudah dijalankan beberapa hari lalu dimana mitra meminta supaya ada hasil dari aspirasi yang disampaikan sebelumnya. “Tanggal 6 Oktober sudah kami sampaikan dan kami jawab bahwa kebijakan insentif itu berlaku nasional tanpa pengecualian. Insentif itukan menyesuaikan dengan situasi pasar. Palembang dan daerah lain pasti akan berbeda karena melihat dari aspek demografi, konsumen, pasar, ketersesiaan mitra pun berbeda. Jadi tentunya insentif adalah bagaimana kami melihat situasi pasar yang ada di kota-kota tersebut. tetapi pemberlakuannya secara nasional,” lanjutnya seraya mengatakan jika kebijakan ditetapkan oleh kantor pusat, karena tentu mempunyai penilaian bagaimana kota ini dan itu. Pihak Gojek yang ada di kota-kota hanya melaksanakan kebijakan pusat.

Saat ditanyakan alasan pemotongan insentif tersebut, Teuku tidak menjelaskan secara gamblang namun kebijakan tersebut dikeluarkan untuk keberlangsungan perusahaan. “Kita berbicara soal keberlangsungan perusahaan, bicara soal subsidi. Dimana-mana, subsidi juga bebannya harus dikurangi. Saya hanya bisa menjawab seperti itu. kalau saya kasih contoh, pemerintah yang menyubsidi BBM. Apakah akan berlangsung subsidinya, (itu) akan dikurangi juga. Uangnya akan digunakan untuk yang lain. Ada sisi dimana kami menjaga pasar untuk para mitra. Kami melakukan berbagai inovasi untuk menjaga pasarnya tetap ada dan tersedia untuk mitra mendapatkan pendapatan (uang),” katanya dan berharap agar semua pihak lebih objektif dalam melihat persoalan. (dfn)